Angka kasus COVID-19 yang terus meningkat beberapa waktu belakangan membuat pemerintah harus mengambil keputusan darurat. Demi mengendalikan kondisi pandemi saat ini, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kembali PPKM. Lalu, seperti apa pengaruh PPKM darurat pada ekonomi di tengah pandemi ini bagi masyarakat luas?
Aturan Penting PPKM
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini diambil sebagai sebuah keputusan darurat dan berlaku untuk wilayah pulau Jawa dan Bali. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa PPKM darurat yang berlaku kali ini akan berjalan lebih ketat dari sebelumnya. Tindakan ini dipandang sebagai langkah tepat sebagai jalan keluar dari situasi pandemi yang memburuk di tanah air.
Ada beberapa aturan penting yang berlaku pada PPKM kali ini. Perkantoran di bidang non-esensial harus 100% menerapkan sistem WFH kepada karyawannya. Sementara itu untuk sektor esensial, karyawan dapat 50% bekerja di kantor. Sektor ini meliputi perbankan, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non karantina COVID-19, pasar modal, juga industri orientasi ekspor.
Kemudian bagi sektor kritikal dapat menjalankan WFO 100% dengan catatan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Sektor ini meliputi kesehatan, keamanan, logistik, energi, industri makanan, transportasi, objek vital nasional, penanganan bencana, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok. Restoran diharuskan menolak layanan dine in dan hanya melayani delivery serta take away.
Dampak bagi Perekonomian
Jangkauan aturan PPKM ini masih sangat luas meliputi sektor pendidikan, aturan acara resepsi pernikahan, dan lain sebagainya. Mari lihat dari sisi perekonomian masyarakat dengan diberlakukannya PPKM darurat kali ini. Pengaruh PPKM darurat pada ekonomi masyarakat tentu saja begitu besar dan harus menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah.
Salah satu pihak yang terkena dampak besar akibat PPKM darurat ini adalah para pelaku usaha kuliner. Menurut aturan PPKM darurat ini, restoran maupun usaha kuliner tidak boleh melayani konsumen dine in. Pelayanan hanya bisa dilakukan untuk konsumen yang membeli makanan secara take away atau delivery.
Sementara itu, toko-toko dan pasar tradisional hanya bisa beroperasi maksimal hingga pukul 20.00. Jumlah pengunjung juga dibatasi maksimal 50%. Aturan ini tentu membuat angka pendapatan para pedagang serta pelaku usaha akan menurun drastis. Terlebih pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan ditutup total untuk sementara waktu.
Konsekuensi PHK
Tak bisa dipungkiri bahwa kondisi PPKM darurat ini akan berdampak besar khususnya bagi tenaga kerja. Sama halnya seperti situasi di awal pandemi, bisa dilihat ada PHK dimana-mana dan meningkatkan angka pengangguran di masyarakat. Hal ini diprediksi akan kembali terulang berkat pengambilan keputusan PPKM darurat.
Bagaimanapun juga sektor industri akan mengalami penurunan angka produksi dan penjualan. Kondisi ini pun akan berdampak pada nasib pada karyawannya. PHK akan menjadi pilihan terakhir yang bisa diambil para pelaku usaha demi bertahan di masa PPKM ini. Masyarakat terdampak juga diharapkan bisa mengambil solusi lain agar tetap bisa melewati situasi saat ini.
Sektor lain yang juga akan terdampak besar adalah pariwisata. Bali misalnya, yang dikabarkan akan membuka kembali pariwisata secara luas pada bulan Juli. Secara otomatis rencana ini harus dibatalkan dan membuat pariwisata di pulau dewata tersebut harus kembali bersabar.
Situasi pandemi ini memang tak mudah untuk ditangani. Tingginya penambahan angka kasus COVID-19 membuat pemerintah terpaksa mengambil keputusan tepat. Meskipun pengaruh PPKM darurat pada ekonomi masyarakat begitu besar, namun diharapkan semua warga bisa patuh terhadap aturan demi kebaikan bersama.
