Pojokjakarta.com – Pertarungan politis terus berguling. Kali ini, ANIES (Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera) melakukan deklarasi dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Deklarasi ini terlaksana pada tanggal Rabu (20/10/2021) tepatnya di Gedung Joang, Jakarta Pusat. ANIES memiliki berbagai agenda yang berhubungan dengan penilaian kinerja Anies selama menjadi gubernur di Jakarta. Program refleksi tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan kepada kepemimpinan Anies di Jakarta. Deklarasi ini adalah sebuah bukti jika Anies baswedan adalah salah satu calon potensial yang bisa menyerobot kursi presiden di tahun 2024. Semakin hari, elektabilitas Anies semakin naik meskipun dentuman masalah selalu timbul dari partai. Seperti yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beberapa waktu lalu yang mengatakan Gubernur Anies adalah seorang pembohong. Diskusi Perkembangan Jakarta di Tangan Anies Pada deklarasi tersebut, ANIES membahas

Pojokjakarta.com – Peta konstelasi bakal calon presiden 2024 terus dibaca oleh berbagai lembaga survei. Kontroversi Anies dan Puan Maharani ternyata tidak menyurutkan elektabilitas prabowo sebagai bakal calon Presiden tahun 2024. Hingga saat ini, Prabowo Subianto memiiki suara terbanyak untuk menjadi presiden 2024. Tetap konsisten terkuat meskipun bakal calon lain menuai berbagai kontroversi yang tiada habisnya. Hal tersebut diunangkap oleh Ahmad Muzni sebagai sekretais Jenderal Partai Gerindra. Ia mengatakan jika Prabowo hingga saat ini masih optimis maju di Pilpres 2024. Meskipun belum jelas siapa yang bakal digandeng oleh mantan Panglima Kopasus tersebut. Di Berbagai Lembaga Survei Tetap Unggul Hingga saat ini, masih banyak lembaga survei Pilpres 2024 yang menyatakan jika Prabowo masih sangat unggul. Ia menduduki posisi pertama di berbagai survei yang telah dilakukan oleh

Pojokjakarta.com – Jakarta (12/09/2021), Isu tiga periode yang akhir-akhir ini digaungkan, kembali dipertegas oleh presiden Jokowi. Lewat juru bicaranya, Jokowi tolak tiga periode karena ingin setia pada undang-undang dasar 1945. Bagaimanapun urgensitasnya, tiga periode menjabat bukanlah sebuah keputusan yang baik. Terlebih saat ini Indonesia sudah masuk di era reformasi. Dimana penggulingan presiden Soeharto adalah bukti jika periode menjabat presiden tidak boleh lama-lama. “Saya tidak ada niat, konstitusi mengamanahkan dua periode, itu kita harus jaga bersama.” Kata juru bicara yang mengutip kata-kata dari Presiden Jokowi. Penolakan Jokowi tersebut tentu dapat diapresiasi. Bagaimanapun kedigdayaan seorang presiden di Indonesia dalam memimpin negeri ini, tetap tidak boleh merusak konstitusi dalam undang-undang dasar 1945 yang sudah disusun oleh founding father. Wacana Tiga Periode Tidak Bisa Direalisasikan Beberapa pengamat di negeri

Pemberian booster vaksin Moderna untuk tenaga kesehatan mulai berjalan di tanah air. Vaksin dosis ketiga ini memang dibutuhkan demi efektivitas pencegahan penularan virus pada orang-orang yang berisiko tinggi yakni tenaga kesehatan. Namun kemudian muncul kabar kepala daerah dapat booster vaksin Moderna dan hal ini ramai diperbincangkan. Apakah memang kepala daerah butuh booster vaksin ini? Khusus bagi Nakes Program pengadaan vaksin Moderna pada awalnya dilakukan untuk memperkuat sistem pertahanan pertama dalam menghadapi pandemi ini, yaitu tenaga kesehatan. Nakes telah menerima suntikan vaksin dosis lengkap sejak awal program vaksinasi diadakan. Demi memperkuat sistem kekebalan para nakes, maka pemerintah mengadakan program booster vaksin dengan penyuntikan dosis ketiga. Jenis vaksin yang digunakan untuk dosis ketiga ini adalah Moderna yang merupakan produk vaksin buatan Amerika Serikat. Sebagian besar

Sejumlah berita belakangan ini diramaikan oleh respon pro dan kontra. Hingga wacana DPR akan menggunakan hak interpelasi Anies soal Formula E  yang akan digelar tahun 2022 mendatang. Ajang balapan kendaraan mobil listrik tersebut direncanakan akan digelar di ibu kota Jakarta pada level internasional. Pihak yang menyatakan sanggahan atas rencana tersebut datang dari sejumlah tokoh dari partai politik tanah air.  Adapun pihak yang melakukan penolakan terhadap rencana diselenggarakan ajang balapan tersebut lantaran masa pandemi di Jakarta belum terkendali sepenuhnya. Sementara salah seorang tokoh dari fraksi partai politik Golkar bernama Yudistira menyetujui rencana tersebut asalkan memberikan Keuntungan baik dalam jangka panjang maupun pendek di wilayah DKI. Berikut informasi tentang interpelasi Anies terkait balapan Formula E: Tanggapan Prasetio Edi Marsudi  Tokoh yang diketahui menjabat sebagai ketua