Dunia sedang menyaksikan pergeseran fundamental dalam tatanan ekonomi global. Kebijakan ekonomi yang selama puluhan tahun bertumpu pada sistem Bretton Woods dan dominasi dolar AS mulai tergoyahkan. Pergantian Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada September 2025 menandai berakhirnya era ortodoksi ekonomi neoliberal di Indonesia.
Jejak Karir yang Terikat IMF
Sri Mulyani membangun reputasinya sebagai teknokrat handal yang setia pada resep-resep Washington Consensus. Kariernya yang gemilang di Bank Dunia dan kemudian sebagai Menteri Keuangan Indonesia selalu diwarnai pendekatan yang sangat pro-pasar dan kedisiplinan fiskal ketat. Setiap kebijakan yang diambilnya selalu mengacu pada standar-standar yang ditetapkan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.
Namun, pendekatan ini mulai menunjukkan keterbatasannya ketika Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kompleks. Resep austerity dan liberalisasi pasar yang diagungkan Sri Mulyani terbukti tidak mampu mengatasi ketimpangan yang semakin melebar dan ketergantungan terhadap modal asing.
Bangkitnya Alternatif BRICS
Sementara Sri Mulyani masih berkutat dengan formula lama, dunia telah bergerak ke arah yang berbeda. BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) telah berkembang menjadi blok ekonomi yang menawarkan alternatif nyata terhadap hegemoni dolar dan institusi keuangan Barat. New Development Bank yang didirikan BRICS mulai memberikan pembiayaan pembangunan tanpa syarat-syarat politik yang ketat seperti yang biasa diajukan IMF.
China, dengan inisiatif Belt and Road-nya, telah menunjukkan bahwa ada model pembangunan lain yang tidak bergantung pada resep neoliberal. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, mulai melihat bahwa kerjasama dengan blok BRICS memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam menentukan kebijakan ekonomi domestik.
Ketika Realitas Menyalip Teori
Krisis yang dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin memperlihatkan kelemahan pendekatan Sri Mulyani. Inflasi yang tinggi, defisit neraca perdagangan yang membengkak, dan ketergantungan pada komoditas mentah menunjukkan bahwa strategi liberalisasi pasar tidak memberikan hasil yang diharapkan. Rakyat semakin merasakan beban ekonomi yang berat, sementara kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite.
Di sisi lain, negara-negara yang mulai mengadopsi pendekatan ekonomi yang lebih mandiri dan berorientasi pada kedaulatan nasional mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Vietnam, dengan kebijakan industrialisasi yang agresif, berhasil menarik investasi manufaktur dari China. Thailand mulai mengembangkan kerjasama ekonomi bilateral dengan Rusia dan China yang tidak bergantung pada dolar AS.
Era Post-Washington Consensus
Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah sekadar pergantian figur, melainkan simbol dari berakhirnya era dominasi Washington Consensus di Indonesia. Purbaya, dengan latar belakang sebagai insinyur ITB dan pengalaman di Lembaga Penjamin Simpanan, membawa perspektif baru yang lebih pragmatis dan tidak terikat pada dogma neoliberal. Generasi baru ekonom dan pembuat kebijakan mulai mempertanyakan asumsi-asumsi dasar yang selama ini dianggap tidak terbantahkan.
Konsep kedaulatan ekonomi, industrialisasi berbasis sumber daya domestik, dan kerjasama Selatan-Selatan mulai mendapat tempat dalam diskursus kebijakan publik. Indonesia mulai menyadari bahwa untuk menjadi negara maju, diperlukan keberanian untuk keluar dari formula yang telah usang.
Masa Depan yang Tak Terelakkan
Pergeseran poros ekonomi dunia dari Washington-London ke Beijing-Moscow-New Delhi adalah realitas yang tak terelakkan. Indonesia, dengan segala potensi yang dimilikinya, memiliki pilihan untuk menjadi bagian dari tatanan baru ini. Atau tetap terjebak dalam sistem lama yang semakin tidak relevan.
Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa menandai bahwa Indonesia siap memasuki era baru dalam kebijakan ekonominya. Era di mana kepentingan rakyat dan kedaulatan nasional menjadi prioritas utama. Bukan lagi kepuasan rating dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang sudah kehilangan legitimasinya. Dengan komitmennya untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah, Purbaya menunjukkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembangunan domestik ketimbang pencitraan internasional.
