Program vaksinasi terus dilakukan di berbagai negara untuk menekan laju penularan virus. Seiring dengan itu, ada wacana untuk menerbitkan coronavirus passport yang nantinya bisa digunakan sebagai syarat perjalanan. Di Inggris, passport ini dapat dipakai ketika orang akan masuk ke pub atau restoran. Pun pada negara-negara Uni Eropa lainnya yang juga ingin memberlakukan cara ini.

Namun, WHO sendiri tampaknya masih belum menyetujui penggunaan coronavirus passport sebagai dokumen perjalanan ke luar negeri. Atau untuk melonggarkan travel warning yang dikhawatirkan malah terus membuat pandemi tidak berhenti.

Tujuan Awal Coronavirus Passport

Pada sekitar bulan Maret lalu, muncul wacana untuk menerapkan syarat perjalanan ke luar negeri yang lebih ringan yaitu dengan passport vaksin digital. Dokumen vaksinasi ini akan diakui oleh sedikitnya 15 negara di EU (European Union) sebagai persyaratan masuk ke negaranya. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan pariwisata dan perekonomian.

Seperti diketahui bahwa pendapatan dunia dari sektor pariwisata menurun drastis sejak virus corona menyerang pada akhir 2019 lalu. Sampai saat ini, ekonomi belum sepenuhnya pulih karena karantina masih diterapkan di sejumlah negara. Itulah mengapa dipandang perlu sebuah cara untuk bisa menarik kembali wisatawan masuk agar terjadi pemasukan.

Di Uni Eropa sendiri, pariwisata menyumbang sedikitnya 10 persen PDB dan membuka 27 juta lapangan pekerjaan. Maka, paspor vaksin ini diharapkan bisa mendatangkan wisatawan pada musim panas nanti. Negara-negara ini menerima jenis coronavirus passport apapun yang dikeluarkan oleh negara lain juga. Baik itu bentuknya hardcopy maupun digital.

Nantinya, dengan menggunakan dokumen ini, wisatawan tidak perlu lagi melakukan tes tambahan seperti PCR atau Swab Antigen. Karantina bagi pelancong juga bakal dihilangkan berbekal paspor vaksin ini. Asalkan ada coronavirus passport yang menyertakan detail identitas dan tanggal vaksinasi, maka itu diperbolehkan.

Sementara itu WHO sendiri masih dalam tahap pembahasan terkait sertifikat vaksin internasional yang bisa digunakan sebagai syarat perjalanan. Belum ada keputusan apakah nantinya dokumen ini dijadikan persyaratan bepergian ke luar negeri atau tidak. Sepertinya masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih matang lagi.

Pemimpin Dunia Mengisyaratkan Sinyal Setuju

Menilik lebih jauh, paspor vaksin sebenarnya bukan ide yang benar-benar baru. Pada Januari lalu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengeluarkan executive order yang memerintahkan kepada agensi-agensi untuk dapat mengakses atau menghubungkan vaksinasi dengan paspor vaksin atau yang lebih dikenal dengan sertifikat vaksin internasional dalam bentuk digital.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson juga mengisyaratkan kalau Inggris akan memberlakukan paspor vaksin bagi warganya yang hendak mengunjungi fasilitas public seperti restoran, pub, dan mall. Sebelumnya, pernyataannya sempat dinilai tidak konsisten terkait sertifikat vaksin ini.

Awalnya, Johnson mengatakan kalau hanya perlu bukti bahwa seseorang sudah dites corona, bukan vaksin. Namun belakangan dikatakannya bahwa pemerintah sedang dalam pembicaraan mendalam terkait coronavirus passport dan akan mewujudkannya. Publik Inggris mulai menilai ini sebuah pernyataan liar yang bisa berganti arah kapan saja.

Sementara itu, Nadhim Zahawi yang menjabat sebagai Menteri Vaksin Inggris menyatakan kalau keputusan terkait coronavirus passport tidak ada dan merupakan sebuah kelalaian jika menganggap hal ini sebagai cara memulihkan ekonomi. Belakangan dikatakan kalau Inggris memang belum akan memberlakukan dokumen ini sebagai syarat masuk ke negaranya.

Namun begitu, di negara-negara Uni Eropa yang sangat bergantung pada pariwisata mengatakan siap menerima sertifikat vaksin sebagai persyaratan turis masuk. Islandia adalah negara pertama yang mengeluarkan sertifikat vaksin untuk warganya yang sudah diimunisasi. Selain itu juga menerima dokumen serupa dari negara UE lainnya.

Menyusul kemudian di Seville, Spanyol, yang sebelumnya memberlakukan pembatasan ketat di perbatasan, sudah setuju untuk membuka kembali bordernya asalkan turis mampu menunjukkan paspor vaksinasi tadi. Yunani juga sudah menyetujui skema ini karena memang negaranya sangat bergantung pada tourism.

Paspor Covid-19 Ditolak WHO

Pada pertengahan April lalu, organisasi kesehatan dunia mengatakan menolak penggunaan coronavirus passport secara tegas. Hal ini dikatakan dalam komite darurat yang digelar pada 19/4/2021 lalu. Penolakan ini menyeruak karena vaksinasi saja dianggap belum berhasil menekan angka penularan. Kasus masih terus terjadi apalagi adanya second wave di India sejak Februari lalu.

Dilaporkan telah terjadi kasus rata-rata harian yang meningkat dari yang awalnya 11.000 per hari dan pada 50 hari kemudian menjadi 22.000. Dan pada 10 hari sesudahnya, penularan meningkat tajam menjadi 89.800 kasus secara rata-rata per hari. Gelombang kedua ini menjadi lebih cepat daripada yang diperkirakan.

Untuk itulah WHO bersikukuh bahwa penggunaan sertifikat vaksin sebagai bagian dari travel document sangat tidak direkomendasikan. Pertimbangan lainnya adalah tidak semua orang bisa divaksin baik karena kondisi fisiknya maupun karena ketersediaan vaksin.

Dikatakan juga oleh Margaret Harris selaku Jubir bahwa akan terus mengupayakan lebih banyak dosis untuk semua orang di dunia. India dikabarkan saat ini melakukan pembatasan pengiriman vaksin keluar negeri karena di negaranya sendiri sedang mengalami peningkatan kebutuhan akibat second wave.

WHO juga menyinggung isu diskriminasi jika nantinya negara-negara tetap memberlakukan sertifikat vaksinasi sebagai syarat masuk. Bagi orang yang memang tidak menerima imunisasi, tentu ini bisa memunculkan masalah baru. Bakal muncul larangan masuk untuk masyarakat yang memang tak bisa divaksin walaupun mungkin dirinya tidak terjangkit.

Langkah Indonesia Terkait Paspor Vaksin

Siti Nadia Tarmizi selaku Jubir Vaksinasi Covid-19 mengatakan kalau pada dasarnya Pemerintah terbuka untuk opsi ini untuk perjalanan internasional. Pelancong dari luar negeri akan diizinkan masuk apabila mampu menunjukkan sertifikat vaksin ini karena dianggap tidak lagi membawa virus.

Namun begitu, ditambahkannya lagi bahwa paspor ini tidak bisa digunakan sebagai syarat tunggal karena harus ada dokumen penunjang lain. Contohnya adalah tetap juga melampirkan bukti negatif dari tes PCR swab.

Walaupun ada sinyal setuju dari pemerintah, Epidemiologi asal Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan kalau dokumen ini justru bisa menimbulkan ketidaksetaraan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap vaksin. Ia menganggap kalau paspor vaksin ini belum bisa diberlakukan karena jumlah vaksin sendiri masih sedikit.

Coronavirus passport terus menjadi perbincangan dan perdebatan para pemimpin dan pembuat kebijakan di dunia. Alih-alih diharapkan menjadi cara meningkatkan perekonomian namun justru ada potensi berbahaya dari penggunaanya. Mulai dari transmisi yang tidak terkendali sampai pada isu diskriminasi.

Sumber:

*https://www.nytimes.com/2021/04/06/us/politics/vaccine-passports-coronavirus.html

**https://www.cnet.com/health/vaccine-passports-for-covid-19-how-theyll-be-a-part-of-global-travel/

***https://www.mirror.co.uk/news/politics/covid-passports-explained-how-vaccine-23843356

****https://travel.kompas.com/read/2021/03/11/180600927/15-negara-di-uni-eropa-yang-siap-terima-turis-dengan-paspor-vaksin?page=all

*****https://www.voaindonesia.com/a/ide-penerbitan-paspor-vaksin-covid-19-begini-respon-kemenkes/5849866.html