Kota Hong Kong, China
Foto Oleh Patricia Lazaro

Pojokjakarta.com (21 Juni 2020), Seorang direktur eksekutif dilaporkan akan ditugaskan oleh Pemerintah China Pusat. Seorang direktur eksekutif Republik Rakyat Tiongkok akan mengepalai tanggung jawab “menjaga” kepentingan keamanan nasional China.

Dilansir dari China News (20 Juni 2020), Pemerintah China akan membentuk biro keamanan nasional baru di Hong Kong. Biro keamanan nasional china di Hongkong di anggap Amerika Serikat sebagai langkah yang kontroversial. Dianggap kontroversial karena beroperasi di wilayah semi-otonom China.

Biro keamanan baru akan menganalisis situasi keamanan nasional di Hong Kong. Biro keamanan tersebut juga memberikan komentar dan saran untuk strategi dan kebijakan utama.

Dilansir dari Xinhua News (21 juni 2020), Peraturan baru akan mewajibkan semua badan di pemerintah Hong Kong. Kewajiban meliputi dari keuangan hingga imigrasi, untuk langsung melapor ke pemerintah pusat di China.

Rancangan Undang – Undang China

China mengeluarkan rancangan undang-undang keamanan nasional yang baru pada hari Jumat 19 juni 2020. Rancangan undang-undang keamanan nasional menargetkan empat tingkat pelanggaran pidana baru di Hong Kong. Pelanggaran pidana baru meliputi suksesi, subversi kekuasaan negara, kegiatan teroris lokal, dan bekerja sama dengan pasukan asing atau eksternal. Namun, China belum mengklarifikasi bagaimana masing-masing pelanggaran pidana ini ditentukan.

Langkah-langkah keamanan baru yang diusulkan oleh pemerintah Cina telah menerima kritik luas dari Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.

Kelompok Tujuh (G-7) mengutuk upaya Cina untuk mengerahkan kekuatan keamanan yang meningkat atas Hong Kong. Kelompok Tujuh (G-7) menganggap tindakan tersebut akan membatasi dan mengancam hak-hak dasar dan kebebasan semua penduduk yang dilindungi oleh aturan hukum dan keberadaan sistem peradilan yang independen.

Pemerintah Cina dianggap berusaha memberlakukan Pasal 23 Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang dimaksud disahkan setelah Inggris menyerahkan wilayah semi-otonom pada tahun 1997 dari pemerintahan kolonial sebelumnya.

Keputusan Tiongkok tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Hong Kong. Dan, komitmen internasional berdasarkan prinsip-prinsip Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris yang mengikat secara hukum dan terdaftar di PBB. Undang-undang keamanan nasional yang diusulkan akan beresiko secara serius merusak prinsip “Satu Negara, Dua Sistem” dan otonomi tingkat tinggi wilayah tersebut.

Menetapkan biro keamanan baru di Hong Kong hanyalah satu langkah tambahan yang diambil Tiongkok untuk mengerahkan lebih banyak kontrol atas Hong Kong setelah bertahun-tahun protes pro-demokrasi di wilayah tersebut.

Demonstrasi meletus pada 2019 setelah pemerintah Tiongkok berusaha mengesahkan RUU ekstradisi yang akan memungkinkan mengekstradisi “penjahat” dari Hong Kong ke daratan Tiongkok untuk diadili.

Pejabat pemerintah Cina berpendapat Hong Kong telah menjadi perlindungan bagi “penjahat”. Tawain dan Inggris telah mengumumkan upaya untuk membantu warga Hong Kong pergi ketika Cina memperketat cengkeramannya di wilayah tersebut. Bantuan tersebut termasuk menawarkan jalan menuju kewarganegaraan di Inggris bagi tiga juta penduduk Hong Kong.

Referensi :

• China News
• Xinhua News