Pojokjakarta.com – Lagi-lagi, pemerintah bikin masyarakat kecewa dengan berbagai kebijakannya. Paradoks aturan mudik membuat kritik di berbagai kalangan. Mulai dari stand up comedy hingga netizen di berbagai media sosial.

Paradoks aturan mudik ini, membuat masyarakat kurang respect. Terutama untuk mengikuti kebijakan yang berlaku. Bahkan, banyak di antara mereka yang tetap akan nekat mudik, meski apapun konsekuensinya.

Pemberlakukan Dadakan Larangan Mudik

Setelah sempat mengumumkan bahwa mudik dilarang tanggal 6 – 17 Mei, tiba-tiba pemerintah melarang masyarakat mudik pada tanggal 22 April. Hal tersebut tentu membuat masyarakat janggal dan bingung.

Seolah-oleh, kebijakan tersebut sangat sensitif dan bisa berubah sewaktu-waktu. Memang, tujuan dari pemberlakuan aturan mudik ini sangat penting, yakni menerapkan protokol kesehatan. Namun inkonsistensi pemerintah membuat masyarakat jengah.

Proses pelarangan mudik di tahun kedua Covid-19 saja sudah membuat masyarakat merasa tertekan. Malah beberapa hari lalu, pemerintah melarang secara dadakan mudik mulai tanggal 22. Tentu saja, tidak heran jika banyak masyarakat protes.

Anjuran untuk Berwisata

Paradoks aturan mudik selanjutnya adalah anjuran untuk berwisata. Kementrian satu menghimbau untuk tidak mudik karena bisa terjadi kerumunan dan akan menyambung rantai penularan Covid-19.

Namun pada kementerian satunya, masyarakat dihimbau untuk “lebih baik berwisata”. Aturan tersebut tentu saja janggal. Menjadikan satu kesimpulan jika berwisata itu lebih aman daripada mudik dari segi protokol kesehatan.

Hal tersebut tentu membuat masyarakat semakin bingung. Karena mustahil ketika berwisata, seseorang menerapkan aturan protokol kesehatan secara menyeluruh. Apalagi di beberapa wisata seperti pantai, kolam renang, atau lainnya.

Setelah itu, karena kurang spesifik, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan jika wisata tersebut hanya untuk dalam kota. Meskipun demikian, anjuran tersebut sama saja membiarkan potensi terjadinya macet dan kerumunan terjadi.

Maka tidak ada bedanya dengan mudik. Seperti itulah pola pikir masyarakat yang sudah kadung emosi oleh kebijakan pemerintah tersebut. Masyarakat menganggap pemerintah terlalu tampak main-main ketika membuat sebuah kebijakan.

Kesan “Boleh Kemana-mana Asal Tidak Mudik”

Aturan pemerintah dalam hal mudik ini terlalu sulit untuk dirasionalkan. Seakan-akan, masyarakat dibolehkan kemana-kemana asal tidak mudik. Meskipun hal tersebut membuat kerumunan ataupun sejenisnya, asalkan tidak mudik boleh.

Karena hal tersebutlah, masyarakat banyak yang semakin tidak peduli dengan anjuran tersebut. Mereka akan tetap mudik meskipun dilarang bagaimanapun caranya. Karena banyak sekali hal yang membuat mereka yakin bahwa pemerintah kurang tegas.

Seharusnya, jika larangan mudik ini memiliki basic agar tidak menyambung rantai penularan Covid-19, maka mau tidak mau hal lain yang membuat rantai penularan Covid-19 juga harus dilarang, termasuk wisata dan mall tentunya.

Karena bila dibandingkan, keramaian mall saat ini, bisa dibilang lebih berpotensi menularkan Covid-19 ketimbang mudik. Atau jika tidak, potensi penularan tersebut sama levelnya. Menjadikan larangan mudik ini menjadi tambah aneh.

Pernikahan Besar Boleh, Mudik Tidak Boleh

Akhir-akhir ini berita Atta Halilintar Positif Covid-19 banyak diliput oleh media besar. Banyak masyarakat menduga-duga jika ia positif ketika pernikahan. Maka dari itu, secara otomatis pernikahan Atta bisa dibilang menjadi tempat penularan Covid-19.

Namun pernikahan tersebut malah dihadiri presiden dan ibu negara. Meskipun dalam konteks pribadi tidaklah masalah, namun hadirnya presiden dipublikasikan oleh akun sekretariat negara. Hal itulah yang menjadi sorotan.

Pemberlakukan larangan mudik ini, seakan-akan mengisyaratkan jika pernikahan yang “menerapkan aturan protokol kesehatan” dibolehkan namun bertemu keluarga untuk melepas stress tidak dibolehkan.

Jika tafsir larangan mudik tidak demikian, maka yang ada masyarakat menduga jika hanya orang-orang elite sajalah yang dibolehkan ngapain saja. Termasuk melakukan hal yang berbau mengundang penularan Covid-19.

Bolehnya WNA Masuk ke Indonesia

Banyak berita yang mengatakan jika banyak warga asing yang masuk ke Indonesia. Entah itu dalam urusan bisnis maupun berwisata. Jika yang dipermasalahkan adalah jarak dan potensi kerumunan, harusnya WNA juga tidak boleh masuk ke Indonesia.

Apalagi, kita tidak ada yang tahu apakah WNA tersebut membawa virus dari luar negeri. Mengingat virus Covid-19 juga sudah bermutasi menjadi lebih ganas dan kuat. Jika WNA boleh masuk, maka mau tidak mau harusnya mudik dibolehkan.

Seperti itulah pola pikir masyarakat, terutama warganet yang mengkritik kebijakan ini di twitter dengan hastag #PresidenWajibDiganti. Memberikan isyarat jika masyarakat sudah malas dengan aturan-aturan yang paradoks di negeri ini.

Aturan-aturan yang diberlakukan dengan sangat tegas, tampaknya hanya ditujukan kepada masyarakat sendiri. Hal inilah yang membuat masyarakat geram dan menganggap pemerintah kurang tegas dan kurang adil kepada masyarakatnya sendiri.

Pemerintah Seharusnya …

Dalam masa seperti ini, mengeluarkan kebijakan yang baik memang sangat sulit. Namun itulah tugas pemerintah. Karena itulah pemerintah dibayar, agar masyarakat merasakan keadilan dan kemakmuran. Jika malah sebaliknya, maka tugas pemerintah telah gagal.

Pemerintah seharusnya lebih konsisten lagi dalam menerapkan aturan. Apalagi aturan mudik yang diterapkan pada masyarakat. Mudik di Indonesia tentu sangat dibutuhkan, karena terlalu lama kerja jauh dari keluarga itu bisa bikin stress.

Jika wisata dianjurkan, maka mudik tidak perlu dilarang. Namun jika mudik memang harus dilarang, maka wisata harus dilarang juga. Selain itu, hal-hal lain yang berpotensi penularan Covid-19 juga harus dilarang. Namun hal tersebut sangatlah beresiko.

Sehingga, mau tidak mau pemerintah harus meluruskan paradoks aturan mudik ini. Jika tidak, sosial trust masyarakat tentu saja akan berkurang. Jangan sampai hal itu terjadi, karena kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangatlah penting.