You are here
Home > Berita Nasional >

Putusan Vonis Hukuman Edhy Prabowo, Dirasa Cukup atau Kurang?

Vonis Hukuman Edhy Prabowo
Bagikan Artikel Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Edhy Prabowo baru saja sampai di akhir putusan vonis. Mantan menteri Kelautan dan Perikanan tersebut telah menerima vonis hukuman atas tindakan korupsi yang ia lakukan. Namun, dari hasil vonis hukuman Edhy Prabowo ini ada beberapa pihak yang merasa tidak puas. Apakah vonis tersebut dirasa cukup atau justru kurang?

Vonis 5 Tahun

Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengambil putusan vonis untuk sang mantan menteri. Dalam sidang yang digelar secara virtual pada tanggal 15 Juli 2021 lalu tersebut, Edhy Prabowo dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Selain itu Edhy juga dibebani denda sebesar Rp400 juta sebagai subsider 6 bulan penjara. Majelis hakim juga memutuskan ada pidana pengganti pada Edhy dengan nilai 77.000 US$.

Vonis hukuman ini tepat sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak jaksa yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 29 Juni 2021 lalu. Vonis tersebut disampaikan oleh ketua majelis hakim Albertus Usada. Disebutkan bahwa Edhy Prabowo telah terbukti melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Persidangan ini disiarkan secara langsung lewat akun Youtube dari KPK. Putusan vonis dibacakan secara virtual berkaitan dengan situasi PPKM yang sedang berlangsung di pulau Jawa dan Bali. Setelah vonis dibacakan, beragam komentar bermunculan menanggapi lama hukuman serta denda yang dibebankan kepada Edhy.

Dirasa Terlalu Lama

Beragam tanggapan bermunculan, ada yang berpendapat bahwa vonis hukuman ini terlalu ringan namun ada pula yang menganggapnya terlalu berat. Salah satunya datang dari pihak kuasa hukum Edhy Prabowo. Soesilo Aribowo mengungkapkan bahwa dirinya kecewa dengan putusan majelis hakim tersebut.

Menurut Soesilo, vonis hukuman Edhy Prabowo dirasa terlalu lama. Ia berpendapat bahwa selama proses persidangan berlangsung, pihak kejaksaan tidak bisa membuktikan bahwa Edhy menerima suap sebesar 77.000 US$. Menurutnya selama persidangan berjalan tidak ada bukti jelas yang menunjukkan bahwa Edhy memang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Sementara itu Soesilo juga mengungkapkan bahwa sang klien masih berpikir untuk mengajukan banding. Baik Edhy maupun tim kuasa hukum belum bisa mengambil keputusan akan mengajukan banding atas vonis tersebut atau tidak. Tentu saja langkah banding harus dipikirkan baik-baik agar bisa sesuai dengan harapan.

Hak Politik

Lalu bagaimana dengan hak politik dari Edhy Prabowo? Sebelumnya diketahui bahwa pihak jaksa mengajukan tuntutan untuk mencabut hak politik Edhy. Namun tuntutan ini tidak dikabulkan sepenuhnya oleh pihak majelis hakim. Mengenai hak politik ini, putusan majelis hakim ternyata jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa.

Dalam persidangan putusan vonis, disebutkan bahwa majelis hakim akan mencabut hak politik Edhy selama 3 tahun. Masa 3 tahun ini terhitung sejak Edhy menyelesaikan masa pidananya. Disebut lebih ringan karena sebelumnya pihak jaksa mengajukan tuntutan pencabutan hak politik selama 4 tahun.

Vonis hukuman penjara, denda, serta pencabutan hak politik ini mendapat perhatian dari publik. Putusan majelis hakim dengan jelas menyebutkan bahwa Edhy Prabowo terbukti terlibat dalam kasus suap terkait pengurusan izin budidaya dan ekspor benih benur lobster. Tak sedikit yang memberikan kritikan dan merasa vonis hukuman tergolong ringan.

Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tampaknya selalu menjadi sorotan publik. Tak heran jika persidangan kasus ini selalu diikuti dari awal sampai jatuhnya vonis. Termasuk putusan vonis hukuman Edhy Prabowo pada kasus korupsi lobster yang menyita banyak perhatian dan menuai beragam komentar dari berbagai pihak.

 

 

lilik sumarsih
Petualang,photographer dan penulis artikel tentang traveling dan alam liar

Leave a Reply

Top