Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, pada 10 November 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Penganugerahan ini menjadi momentum bersejarah setelah melalui proses pengusulan yang panjang selama 15 tahun.

Perjalanan Pengusulan Gelar Pahlawan

Soeharto baru ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2025 setelah mengalami proses pengajuan sejak 2010. Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyatakan bahwa nama Soeharto sudah diajukan tiga kali untuk mendapatkan gelar tersebut.

Prosesi penganugerahan dilaksanakan di Istana Negara dengan penyerahan secara simbolis kepada putra ketiga Soeharto, Bambang Trihatmodjo, yang didampingi putri sulung Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto). Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Dasar Pertimbangan Pemberian Gelar

Soeharto dikategorikan sebagai pahlawan bidang perjuangan bersenjata dan politik, dengan pencapaian menonjol sejak masa kemerdekaan sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta yang memimpin pelucutan senjata Jepang di Kota Baru tahun 1945.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan terhadap para pendahulu yang memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Fadli Zon menambahkan bahwa Soeharto berperan dalam sejumlah operasi militer besar seperti Serangan Umum 1 Maret, pertempuran di Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, dan menjadi komandan Operasi Mandala perebutan Irian.

Respon Keluarga Soeharto

Keluarga besar Soeharto menyambut penganugerahan ini dengan rasa syukur. Bambang Trihatmodjo menyatakan terima kasih kepada Allah, Presiden Prabowo, dan rakyat Indonesia. Sementara itu, Tutut Soeharto menganggap pro-kontra masyarakat terhadap keputusan pemerintah ini sebagai hal yang wajar, dengan menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Keputusan ini menuai respons beragam dari berbagai kalangan. Dukungan datang dari organisasi massa Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun, penolakan juga muncul dari sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai langkah ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita Reformasi 1998 dan penghinaan terhadap jutaan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menyatakan paling tidak setuju jika Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional, mengingat banyak ulama pesantren dan NU yang diperlakukan tidak adil selama masa pemerintahan Soeharto.

Tokoh Pahlawan Nasional 2025 Lainnya

Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama sembilan tokoh lain, termasuk Presiden ke-4 Abdurrachman Wahid (Gus Dur), tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Kholil, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsinah.

Penetapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghormati jasa-jasa para tokoh bangsa dari berbagai latar belakang dan bidang perjuangan. Meskipun menuai kontroversi, keputusan ini telah melalui proses kajian panjang dari tingkat daerah hingga pusat oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar.

Gelar Pahlawan Nasional merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan negara kepada warga negara Indonesia yang telah berjasa luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.