You are here
Home > Berita Nasional >

Tegas! Jokowi Tolak Tiga Periode Jadi Presiden

Jokowi Tolak Tiga Periode Jadi Presiden
Bagikan Artikel Ini

Pojokjakarta.com – Jakarta (12/09/2021), Isu tiga periode yang akhir-akhir ini digaungkan, kembali dipertegas oleh presiden Jokowi. Lewat juru bicaranya, Jokowi tolak tiga periode karena ingin setia pada undang-undang dasar 1945.

Bagaimanapun urgensitasnya, tiga periode menjabat bukanlah sebuah keputusan yang baik. Terlebih saat ini Indonesia sudah masuk di era reformasi. Dimana penggulingan presiden Soeharto adalah bukti jika periode menjabat presiden tidak boleh lama-lama.

“Saya tidak ada niat, konstitusi mengamanahkan dua periode, itu kita harus jaga bersama.” Kata juru bicara yang mengutip kata-kata dari Presiden Jokowi.

Penolakan Jokowi tersebut tentu dapat diapresiasi. Bagaimanapun kedigdayaan seorang presiden di Indonesia dalam memimpin negeri ini, tetap tidak boleh merusak konstitusi dalam undang-undang dasar 1945 yang sudah disusun oleh founding father.

Wacana Tiga Periode Tidak Bisa Direalisasikan

Beberapa pengamat di negeri ini mengatakan jika saat ini Indonesia belum memiliki urgensi untuk merubah aturan di UUD 1945. Apalagi aturan tentang masa jabatan presiden yang sudah jelas-jelas tidak boleh dari 2 periode atau 10 tahun menjabat.

Jika hal tersebut direalisasikan, maka secara tidak langsung MPR serta pihak terkait mengkhianati konstitusi dari UUD 1945. Reformasi yang dulu diperjuangkan bisa jadi akan rusak karena perubahan tersebut.

Jika seorang aturan ini leluasa diubah oleh MPR, maka kedepannya tidak mustahil akan 4 hingga 5 periode. Maka dari itu, di 2 periode inilah aturan harus ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah kembali. Sebab, bisa menuai resiko yang sangat besar.

Meskipun isu wacana presiden tiga periode benar-benar ada, hal tersebut tidak boleh terus digaung-gaungkan. Jangan sampai keputusan perubahan dilakukan. Saat ini, Indonesia dalam kondisi yang terombang-ambing, perubahan konstitusi yang mendasar bisa berdampak pada stabilitas politik dan sosial negara ini.

Tidak Ada Urgensi untuk Ubah Masa Jabatan Presiden

Bila masyarakat menilai kepemimpinan Jokowi sangat maju dan hebat, maka hal tersebut tentu tetap tidak bisa dijadikan dasar perubahan UUD 1945 yang membatasi periode kepemimpinan.

Jika Presiden Jokowi tak tolak tiga periode jabatan presiden, maka ia telah mengkhianati perjuangan reformasi. Sebab sudah seharusnya, UU itu dibuat untuk ditaati, bukan malah diplintir untuk membenarkan suatu kehendak golongan tertentu.

Maka mau tidak mau, presiden setelah Jokowi harus berganti. Ia tidak boleh lagi mencalonkan diri menjadi presiden. JIka masih banyak pendukung Jokowi, hal tersebut bukan jadi masalah. Partai terkait tentu bisa mengalokasikan pendukung Jokowi ke calon lain yang berpotensi.

Jokowi tolak tiga periode jadi presiden adalah tindakan yang benar secara etis dan konstitusi. Tidak ada hal mendesak yang membuat wacana tersebut harus direalisasikan. Masih banyak calon presiden lain yang memiliki visi segar untuk menjadikan Indonesia maju dan gemilang di masa mendatang.

Leave a Reply

Top