Pojokjakarta.com – Akhirnya ditetapkan satu keputusan penting dalam periode pemerintahan saat ini. wakil menteri dapat bonus 580 juta sebagai uang penghargaan sesuai dengan pasal 8 Perpress 77/2021.
Setelah sempat sebelumnya ditunda, akhirnya Presiden Jokowi menerapkan bonus tersebut pada wamen selama satu periode. Artinya, dalam satu periode jabatan, wakil menteri mendapatkan bonus uang kurang lebih rp 580 juta sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja yang sudah didedikasikan. Spesifiknya, Rp 580.454.000,-
Pada dasarnya, ketentuan tersebut sudah tertuang pada pasal 8 dengan beberapa penambahan pasal. Aturan presiden tersebut menjelaskan bagaimana uang penghargaan tersebut diberikan pada wakil menteri setelah menjabat.
Besar uang yang akan diperoleh lebih spesifik diatur pada pasal 8A untuk masa jabatan hingga 1 tahun dengan besar 0,2 x uang penghargaan tersebut. Sehingga jika ia menjabat satu periode penuh atau 5 tahun, ia mendapatkan uang 580 juta secara penuh.
Bisa Dialihkan Kepada Ahli Waris
Selain besaran uang, aturan tersebut juga memberikan pernyataan jika wakil menteri meninggal dunia, maka ahli warisnya akan tetap mendapatkan jatah uang penghargaan tersebut.
Jika wakil menteri berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka tetap diberikan uang penghargaan tersebut. Sebuah penghargaan yang sangat besar bagi wakil menteri yang bertugas pada kabinet ini.
Aturan tersebut tentu akan membuat para wakil menteri bersuka ria. Entah bagaimanapun keputusan presiden tersebut terjadi, namun aturan ini benar-benar ada pada periode ini.
Hal ini tentu membuat anggaran pengeluaran negara semakin besar. Ada 15 wakil menteri yang saat ini menjabat. Jumlah tersebut baik 12 orang dari Kabinet Indonesia Kerja ke kabinet Indonesia Maju.
Bagaimanapun aturan yang dibuat oleh pemerintah, sudah sepatutnya untuk memepertimbangkan banyak hal. Terlebih saat ini masih di masa pandemi Covid-19 dimana negara membutuhkan banyak pengeluaran untuk berbagai hal. Mulai dari vaksin, hingga kebutuhan negara lain di sektor ekonomi dan kesehatan.
Diatur oleh Kementrian Keuangan
Adapun tata cara pendanaan uang penghargaan untuk wakil menteri tersebut diatur oleh kementrian keuangan. Sehingga prosesnya bisa teraudit dengan baik. Mengingat jumlah uang tersebut memang bukan main-main.
Jangan sampai, uang penghargaan tersebut diberikan pada wakil menteri yang tidak bekerja dengan baik. Sedangkan di luar sana masih banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan pemerintahan untuk menyambung hidup.
Setelah itu, pemerintah juga harus memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat sehingga aturan tersebut tidak menjadi permasalahan lagi di negara ini. Isu-isu tentang uang dan jabatan di masa pandemi sangatlah sensitif.
Bagi para wakil menteri dapat bonus 580 juta, tentu harus maksimal dalam bekerja. Uang 580 juta tersebut adalah milik rakyat. Bukan uang cuma-cuma yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja dengan maksimal.
