You are here
Home > Berita Nasional >

Moeldoko Diminta Mundur dari KSP, Isu KLB Masih Bergulir

Moeldoko Diminta Mundur dari KSP
Bagikan Artikel Ini

Pojokjakarta.com – Hinga saat ini, kasus Partai Demokrat dan KLB Deli Serdang masih terus bergulir. Moeldoko diminta mundur dari KSP (Kantor Staf Kepresidenan). Karena hal tersebut dianggap akan membawa konflik ke presiden. Mengingat, Moeldoko adalah staf khusus kepresidenan.

Beberapa orang memang awalnya kaget, melihat Moeldoko menerima jabatan ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Apalagi terpilih secara aklamasi pada KLB yang dilakukan bukan oleh semua anggota partai. Sehingga sangat rentan timbul konflik dan ketidakpersetujuan.

Jangan Sampai Presiden Ikut Terseret

Banyak orang menganggap Moeldoko sangat sembarangan dalam mengambil langkah. Karena memang kursi ketua umum partai adalah jabatan yang politis, mengingat ia sebagai orang yang berdiri di kantor staf kepresidenan.

Sehingga, jika Moeldoko tetap memegang jabatan tersebut, maka tidak mustahil presiden akan terseret. Karena disini, posisi Moeldoko dianggap sebagai pemerintah. Maka dari itu akan ada banyak orang yang menganggap hal tersebut adalah satu hal yang sangat rancu dan tidak dikehendaki.

Maka tidak heran, pendapat beberapa politikus, Moeldoko harus turun dari KSP. Sehingga status dan kedudukan presiden aman dari polemik pro dan kontra permasalahan KLB Deli Serdang dan partai Demokrat ini.

Keinginan Pribadi Moeldoko

Dalam kasus ini, Jokowi sebagai presiden Indonesia sama sekali tidak tahu. Karena memang hal tersebut sangatlah spontan dan dianggap sebagai manuver seorang Moeldoko dalam kiprah politiknya.

Banyak politikus menganggap jika maunya Moeldoko menerima jabatan Partai Demokrat tersebut adalah urusan dan kemauan pribadi. Sehingga, jangan sampai keinginan pribadi tersebut membuat nama presiden disangkutpautkan.

Presiden sama sekali tidak ada urusan dengan hal tersebut. Presiden pun juga tidak memiliki hak untuk intervensi masuk ke permasalahan ini. Sebab, basicnya memang  permaslahan internal partai dan harus bisa diselesaikan di dalam partai tersebut.

Presiden akan Dirugikan

Jika posisi yang seperti ini diteruskan, maka posisi presiden akan dirugikan. Sebab, mau tidak mau, nama-nama presiden akan dibawa. Selain itu, ada kecenderungan jika presiden akan membeli satu kubu. Sehingga akuntabilitas presiden akan terganggu.

Jadi, banyak politikus yang mengatakan Moeldoko mau tidak mau harus memilih. Jika memang memilih menjadi ketua Partai Demokrat, maka ia harus melepas jabatannya sebagai Staf Kepresidenan. Sehingga presiden tidak dilibatkan dalam polemik tersebut.

Harus Bisa Diselesaikan dengan Cantik

Kasus ini sudah bergulir panjang. melahirkan dua kubu yang berseteru memperebutkan sebuah pengakuan. Namun tentu waktu yang akan menjawab. Sehingga semua pihak masih menunggu hal tersebut.

Apakah AHY akan tetap berkuasa meski posisinya seakan-akan diambil alih oleh Moeldoko kali ini? Apakah juga Moeldoko akan tetap mengambil posisi ketua umum tersebut sembari menjadi Staf Khusus Kepresidenan?

Semua tentu akan terjawab. Namun, hal tersebut harus diselesaikan dengan baik dan elegan oleh partai demokrat secara internal. Jangan sampai, isu dan polemik ini menjadikan partai demokrat menjadi sebuah partai yang boroknya keluar semua. sehingga elektabilitas partai menjadi turun karena penuh dengan konflik internal.

Penutup

Apapun yang akan terjadi, semua pihak tentu ingin jalan yang terbaik. Pemerintah juga tidak memiliki hak untuk mengintervensi terlalu dalam kasus ini. Sehingga, mau tidak mau pemerintah harus netral.

Permasalahan Moeldoko adalah Staf Kepresidenan, tentu Moeldoko diminta mundur dari KSP. Karena selain membawa nama presiden yang tidak terkait, akan ada banyak pertanyaan nantinya jika jabatan tersebut tetap ia bawa setelah menjadi ketua umum partai demokrat.

Leave a Reply

Top