Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang membolehkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan. Kebijakan ini tercantum dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Apakah pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan itu merupakan peluang ataukah ancaman?
Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ormas keagamaan diyakini memiliki potensi untuk mengelola tambang secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ormas diyakini memiliki basis massa yang kuat dan jaringan yang luas, sehingga dapat membantu dalam proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tambang yang berkelanjutan.
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa ormas keagamaan akan menggunakan pengelolaan tambang untuk kepentingan politik atau ekonomi. Kekhawatiran ini didasari pada pengalaman di masa lalu di mana beberapa ormas terlibat dalam konflik perebutan sumber daya alam.
Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan terkait pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan:
Potensi Positif
Peningkatan kesejahteraan masyarakat: Ormas dapat menggunakan keuntungan dari pengelolaan tambang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur, menyediakan lapangan pekerjaan, dan memberikan bantuan sosial.
Pelestarian lingkungan: Ormas dapat menerapkan praktik penambangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi penambangan yang lebih bersih, melakukan reklamasi lahan tambang, dan menjaga kelestarian flora dan fauna di sekitar lokasi tambang.
Penguatan peran ormas: Pengelolaan tambang dapat menjadi sumber pendanaan bagi ormas untuk menjalankan program-program sosial dan keagamaan. Hal ini dapat membantu ormas untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dari pihak lain.
Tantangan dan Ancaman
Konflik kepentingan: Ormas perlu memastikan bahwa pengelolaan tambang tidak digunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Ormas harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya tambang.
Kerusakan lingkungan: Pengelolaan tambang yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Ormas perlu berkomitmen untuk menerapkan praktik penambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Ketersediaan sumber daya manusia: Ormas perlu memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola tambang secara profesional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas staf ormas.
Kesimpulan
Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan memiliki potensi positif dan negatif. Ormas perlu mempertimbangkan dengan seksama potensi dan tantangan yang ada sebelum memutuskan untuk mengelola tambang. Pemerintah perlu memberikan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang oleh ormas dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan tambang oleh ormas. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat adanya indikasi pelanggaran atau kerusakan lingkungan.
Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Namun, ormas perlu mengelola tambang secara bertanggung jawab dan transparan untuk menghindari konflik kepentingan dan kerusakan lingkungan.
