Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama kesejahteraan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mengukur peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang saling berinteraksi dan berdampak pada kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, lokasi geografis yang strategis, dan keanekaragaman budaya yang kaya. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti ketimpangan sosial, korupsi, birokrasi, infrastruktur yang kurang memadai, ketergantungan pada komoditas, dan ketidakstabilan politik.
Ma’ruf dan Wihastuti (2008) melakukan analisis empiris untuk mengidentifikasi determinan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1970 hingga 2005. Mereka menggunakan model regresi berganda dengan variabel dependen produk domestik bruto (PDB) per kapita dan variabel independen investasi, tabungan domestik, tabungan luar negeri, tenaga kerja, modal manusia, inflasi, nilai tukar riil, dan terbuka. Mereka juga memasukkan variabel dummy untuk mengontrol pengaruh krisis moneter 1997-1998 dan peristiwa politik penting lainnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi, tabungan domestik, tabungan luar negeri, tenaga kerja, modal manusia, dan terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, inflasi dan nilai tukar riil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel dummy juga menunjukkan bahwa krisis moneter 1997-1998 dan peristiwa politik lainnya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, Ma’ruf dan Wihastuti (2008) memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Pertama, pemerintah harus meningkatkan investasi baik publik maupun swasta dengan menyediakan insentif fiskal dan moneter, memperbaiki iklim usaha, dan memperkuat hukum dan tata kelola. Kedua, pemerintah harus meningkatkan tabungan domestik dengan mendorong budaya menabung di masyarakat, mengembangkan sektor keuangan yang inklusif dan efisien, dan mengurangi defisit anggaran. Ketiga, pemerintah harus mengoptimalkan tabungan luar negeri dengan menarik investasi asing langsung yang berkualitas dan berorientasi ekspor, meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional, dan mengelola utang luar negeri dengan bijak. Keempat, pemerintah harus meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak. Kelima, pemerintah harus menjaga stabilitas makroekonomi dengan mengendalikan inflasi dan nilai tukar riil sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi. Keenam, pemerintah harus membuka diri terhadap perdagangan internasional dengan menghapus hambatan tarif dan nontarif yang tidak rasional, melakukan liberalisasi perdagangan secara bertahap dan selektif sesuai dengan kepentingan nasional, dan melakukan integrasi regional dengan negara-negara ASEAN. Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan tersebut secara konsisten dan komprehensif, Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya secara berkelanjutan dan inklusif, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan nasional dan global.
