You are here

Dinasti Politik Bupati Probolinggo yang Tertangkap KPK

Dinasti Politik Bupati Probolinggo yang Tertangkap KPK
Bagikan Artikel Ini

Pojokjakarta.com – setelah dilakukan berbagai operasi, akhirnya KPK menangkap Bupati Probolinggo lewat operasi tangkap tangan pada Senin 30 Agustus 2021. Di balik kasus suap, ternyata ada permainan dinasti politik bupati Probolinggo untuk melanggengkan kekuasaan.

Puput Tantriana Sari adalah salah satu penerima suap dalam kasus ini. Ia bersama suami, Hasan Aminuddin akhirnya digelandang oleh KPK terkait suap penunjukan pejabat kepala desa di Probolinggo.

Meskipun Puput termasuk seorang bupati wanita yang termuda, kali ini ini ia tidak beruntung. Setelah ia tertangkap kasus suap, dinasti politik yang langgeng di Probolinggo pun terkuak. Bahkan ia terjerat bersama suaminya yang juga merupakan mantan bupati Probolinggo juga.

Rekam Jejak Dinasti Politik Bupati Probolinggo

Indikasi adanya politik untuk melanggengkan kekuasaan di Probolinggo tentu bisa dibuktikan dengan adanya praktik-praktik suap jabatan ini. Ada pihak-pihak yang ingin mempermudah pengolahan jabatan untuk melanggengkan kekuasaan.

Tentu saja, hal semacam ini merupakan tindakan yang tidak bermoral bagi seorang pejabat publik. Terlebih ia adalah seorang bupati yang menyandang gelar pemimpin dalam sebuah kabupaten tertentu.

Sebagai Bupati Probolinggo, Puput merupakan penerus dari suaminya. Sehingga dari kacamata publik, sangat mungkin ada praktik pelanggengan kekuasaan di tingkat bupati tersebut. Ada politik kekeluargaan yang terlihat disini.

Puput adalah bupati Probolinggo yang terpilih dalam Pilkada 2018. Ia berpasangan dengan Timbul Prihanjoko dengan dukungan dari beberapa partai politik, diantaranya: Partai NasDem, Gerindra, PDI Perjuangan, PBB, dan Golkar.

Belum genap setahun menjabat, akhirnya politik kekeluargaan yang ia bangun terbongkar oleh KPK. Setelah itu, beredar video penangkapan Puput bersama suami viral dan membuat masyarakat Probolinggo merasa hal tersebut adalah aib.

Dinasti Politik Bupati Probolinggo Jual Beli Jabatan

Setelah ditelusuri lebih dalam, akahinya pihak KPK mendapatkan data jika Bupati Probolinggo ini memiliki sistem upeti yang harus dibayarkan untuk membeli jabatan di daerah Probolinggo.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, calon pejabat kepala desa harus membayar senilai Rp 20 juta dengan upeti Rp 5 juta per meter sawah kepada Puput dan Suami. Sehingga tidak heran jika kekayaan suami istri tersebut sangatlah banyak.

Ketika hendak mencalonkan diri sebagai bupati Probolinggo, ia melaporkan memiliki harga sebanyak Rp 6.5 miliar. Sedangkan sang suami, memiliki harta sebanyak Rp 7,3 Miliar. Tentu nilai tersebut bukan nilai mata uang yang sedikit.

Terhitung sangat banyak untuk seorang bupati daerah. Sehingga, akhirnya KPK menyelidiki hal tersebut dan menemukan ada indikasi dinasti politik Bupati Probolinggo yang sangat bertentangan dengan undang-undang Indonesia.

Praktik dinasti politik Bupati Probolinggo ini adalah sebuah indikasi awal. Tidak menutup kemungkinan jika daerah-daerah lain juga melakukan praktik serupa. Hanya saja belum terdeteksi saja.

Leave a Reply

Top