Pendahuluan

Teknologi data besar (big data) telah memberikan banyak manfaat bagi berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, dan pemerintahan. Namun, penggunaan data besar juga menimbulkan berbagai tantangan dan risiko terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungi seseorang, seperti nama, alamat, nomor telepon, email, nomor identitas, sidik jari, suara, wajah, dan lain-lain. Data pribadi merupakan aset yang berharga bagi individu maupun organisasi, sehingga perlu dijaga kerahasiaan dan keamanannya.

Salah satu aspek yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan data pribadi adalah pajak. Pajak adalah kewajiban wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara sebagai kontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga merupakan sumber informasi yang penting bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karena itu, pajak memerlukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data pribadi wajib pajak.

Namun, proses tersebut dapat menimbulkan masalah terkait dengan hak-hak wajib pajak sebagai pemilik data pribadi. Wajib pajak berhak mengetahui bagaimana data pribadi mereka digunakan oleh otoritas pajak, siapa yang dapat mengaksesnya, untuk tujuan apa, dan bagaimana cara melindungi dan menghapusnya jika diperlukan. Wajib pajak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi mereka oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa isu terkait dengan pajak, data, dan privasi yang menjadi perhatian saat ini. Kami juga akan memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi wajib pajak dalam era data besar.

Isu-Isu Terkait dengan Pajak, Data, dan Privasi

Kebocoran Data dan Pencurian Identitas

Salah satu isu yang sering muncul terkait dengan pajak, data, dan privasi adalah kebocoran data dan pencurian identitas. Kebocoran data adalah peristiwa di mana data pribadi wajib pajak bocor atau disebarkan ke pihak-pihak yang tidak berhak tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Pencurian identitas adalah peristiwa di mana seseorang menggunakan data pribadi wajib pajak untuk melakukan tindakan ilegal atau merugikan mereka.

Kebocoran data dan pencurian identitas dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti serangan siber, kesalahan manusia, kelalaian sistem keamanan, atau korupsi. Contoh kebocoran data yang terjadi di bidang pajak adalah kasus Equifax pada tahun 2017, di mana data pribadi lebih dari 140 juta warga Amerika Serikat yang meliputi nomor jaminan sosial (social security number), tanggal lahir, alamat, nomor kartu kredit, dan informasi lainnya bocor akibat serangan peretas (Ryle et al., 2020). Contoh pencurian identitas yang terjadi di bidang pajak adalah kasus Veterans Affairs pada tahun 2019, di mana lima orang dituntut karena menggunakan data pribadi veteran untuk mengklaim manfaat kesehatan dan pensiun secara ilegal (Vigdor, 2019).

Kebocoran data dan pencurian identitas dapat menimbulkan dampak negatif bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Bagi wajib pajak, dampak negatifnya antara lain adalah:

• Kerugian finansial akibat penipuan, penggelapan, atau penghindaran pajak oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
• Kerugian reputasi akibat penyalahgunaan data pribadi untuk tujuan kriminal, politik, atau sosial.
• Kerugian psikologis akibat stres, trauma, atau ketakutan akan ancaman keamanan data pribadi.
• Kerugian hukum akibat kesulitan membuktikan identitas, mengurus dokumen, atau mengajukan gugatan.

Bagi otoritas pajak, dampak negatifnya antara lain adalah:

• Kerugian pendapatan akibat pengurangan basis pajak, penghindaran pajak, atau pengembalian pajak yang tidak sah.
• Kerugian kredibilitas akibat kehilangan kepercayaan dan ketaatan wajib pajak.
• Kerugian efisiensi akibat peningkatan biaya administrasi, investigasi, dan penegakan hukum.
• Kerugian kebijakan akibat kesulitan merancang dan mengimplementasikan sistem pajak yang adil, efektif, dan transparan.

Penggunaan Data Besar dan Teknologi Biometrik

Isu lain yang berkaitan dengan pajak, data, dan privasi adalah penggunaan data besar dan teknologi biometrik. Data besar adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan bervariasi yang dihasilkan dari berbagai sumber dan dapat dianalisis dengan teknologi canggih untuk menghasilkan informasi yang berguna. Teknologi biometrik adalah teknologi yang dapat mengenali karakteristik fisik atau perilaku seseorang, seperti sidik jari, suara, wajah, iris mata, atau denyut jantung.

Penggunaan data besar dan teknologi biometrik dapat memberikan manfaat bagi bidang pajak, seperti:

• Meningkatkan akurasi dan kelengkapan data wajib pajak dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber internal dan eksternal.
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pajak dengan mengotomatisasi proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data wajib pajak.
• Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dengan meningkatkan kemampuan deteksi, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan pajak.
• Meningkatkan pelayanan dan fasilitas wajib pajak dengan meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam mengurus urusan pajak.

Namun, penggunaan data besar dan teknologi biometrik juga menimbulkan tantangan dan risiko bagi privasi dan perlindungan data pribadi wajib pajak. Beberapa tantangan dan risiko tersebut antara lain adalah:

• Menurunkan kontrol dan konsen wajib pajak atas data pribadi mereka dengan meningkatkan frekuensi, volume, dan keragaman data yang dikumpulkan, diolah, disimpan, dan diungkapkan oleh otoritas pajak.
• Menurunkan keamanan dan kerahasiaan data pribadi wajib pajak dengan meningkatkan potensi akses atau penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab.
• Menurunkan kualitas dan akuntabilitas data pribadi wajib pajak dengan meningkatkan kemungkinan kesalahan, ketidaksesuaian, atau ketidaklengkapan data akibat teknologi yang tidak sempurna atau tidak terstandarisasi.
• Menurunkan hak-hak dan perlindungan hukum wajib pajak terkait dengan data pribadi mereka dengan meningkatkan kompleksitas dan ketidakjelasan peraturan atau praktik yang mengatur penggunaan data besar dan teknologi biometrik.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan Data Pribadi Wajib Pajak

Berdasarkan isu-isu yang telah dibahas di atas, kami memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi wajib pajak dalam era data besar. Rekomendasi tersebut antara lain adalah: