Pojokjakarta.com – Keputusan pemerintah terkait PPKM Darurat memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. termasuk pada pelaku industri yang memiliki proyeksi dampak ekonomi sebab PPKM Darurat ini.
Beberapa pengamat mengatakan jika PPKM Darurat adalah sebuah kebijakan yang kurang siap. Meskipun presiden sendiri mengatakan jika masyarakat tidak boleh terlalu mementingkan ekonomi dan jangan melupakan kesehatan, masyarakat lapisan bawah tentu saja tidak peduli akan hal tersebut.
Luhut: Pengamat Asal Bicara Siap-siap ketemu Empat Mata
Ketegasan pemerintah ini direpresentasikan oleh Luhut juga. Ia mengatakan jika pengamat tidak setuju terkait adanya PPKM Darurat dan asal bicara, ia akan melakukan tindakan yang tegas.
Karena pengamat seringkali memberikan kritik pada pemerintah dan memberikan dampak psikologis yang nyata terhadap masyarakat. Sehingga, karena hal itulah Luhut merasa perlu untuk memantau pengamat kebijakan untuk tidak sembarangan bicara.
Hal tersebut dilakukan mungkin karena kebijakan PPKM Darurat memang tidak begitu direncanakan dari awal. Tingginya rekor positif Covid-19 dari waktu ke waktu, mungkin sudah membuat pemerintah kewalahan dan akhirnya memutuskan kebijakan ini.
Sehingga, meskipun belum matang,presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2021 mengumumkan jika PPKM Darurat Jawa dan Bali akan diselenggarakan mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Melihat Perspektif UMKM terkait Kebijakan PPKM Darurat
Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentu saja banyak yang tidak setuju dengan pemberlakukan PPKM Darurat. Terlepas dari efektivitas kebijakan tersebut untuk menekan angka penularan Covid-19, PPKM sangatlah rentan terhadap ekonomi di lapisan bawah.
Alasan yang paling besar adalah karena UMKM didominasi oleh bidang usaha yang melibatkan diri kepada sosial masyarakat. Sehingga akan sangat berdampak pada pertimbuangan usaha mereka.
Ada ribuan UMKM yang bangkrut karena Pandemi, jika Pemerintah menerapkan aturan ini pad senggang waktu yang panjang, maka kondisi ekonomi Indonesia dijamin akan melemah. Karena mobilitas benar-benar ditekan.
Alasan lain ruginya UMKM ini adalah karena beberapa bisnis tersebut tidak bisa go-digital. Entah karena pemilik usaha belum bisa meng-online-kan bisnis ataupun karena produk mereka memang tidak bisa dijual secara online.
Ini harusnya menjadi petimbangan besar untuk pemerintah. PPKM Darurat disebut sebagai kebijakan yang nanggung. Membuat stabilitas ekonomi di klaster bawah menjadi sangat terpukul.
Banyak sekali UMKM merasa kecewa dengan segala protokol dan pembatasan yang ada. Di saat mereka gencar mencari inovasi bisnis agar bisa bersaing di pasaran, pemerintah malah melakukan pembatasan dengan dalih peningkatan kasus positif Covid-19 dan ganasnya varian baru Covid-19.
Rupiah akan Menurun
Karena terganggunya mobilitas ekonomi, hal tersebut tentu membuat turunnya mata uang rupiah. Hal ini adalah masalah lain yang disebabkan oleh kebijakan canggung dari pemerintah.
Proyeksi Dampak ekonomi sebab PPKM Darurat yang penting untuk diperhatikan adalah masalah nilai mata uang ini. Jika sampai menurun, maka ekonomi di Indonesia akan lebih sulit tumbuh dan berkembangan.
Ada beberapa pengamat yang cenderung lebih tendensi pada kebijakan lockdown. Hal tersebut jauh lebih efektif dalam menekan angka penularan Covid-19. Setelah selesai, ekonomi akan dilakukan secara gencar untuk menyambut natal juga.
Dalam jangka waktu yang panjang Proyeksi dampak ekonomi dari PPKM Darurat tidak bisa dibuat main-main. Namun kembali lagi, ini adalah sebuah keputusan mutlak dari pemerintah untuk menekan angka positif Covid-19.
Sehingga mau tidak mau harus dituruti dengan berbagai bentuk upaya agar Indonesia kembali bisa mengontrol virus Covid-19 ini.
Bansos akan Disalurkan pada Pihak yang Tepat
Satu berita baik dari adanya PPKM Darurat ini adalah terkait Bansos. Pemerintah sudah menyiapkan dana untuk menyalurkan bansos pada orang-orang yang tepat. Orang-orang kelas bawah yang memang membutuhkan di Indonesia.
Kebijakan ini tentu harus benar-benar diawasi dengan baik. Pasalnya, berkaca dari pemberian bansos sebelumnya, banyak Bansos yang disalurkan pada pihak yang tidak membutuhkan.
Sehingga banyak orang kaya dan sudah mampu ikut menikmati bansos tersebut. Padahal, masih banyak orang miskin yang membutuhkannya. Selain itu, jika beberapa waktu lalu Bansos dikorupsi besar-besar, maka pemerintah harus benar-benar memperhatikan kebijakan itu secara lebih mendalam.
Orang-orang yang menjalankan harus benar-benar bisa dipercaya. Jangan sampai uang yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin malah masuk ke kantong para pejabat yang haus akan kekayaan.
Pelaku Usaha Kecil Menolak PPKM Darurat
Ada banyak pengusaha kecil yang menolak kebijakan PPKM Darurat tersebut. Mereka bukan tanpa alasan melakukannya. Pembatasan sangat menekan laju ekonomi di sektor industri kecil dan membuat banyak pelaku usaha kecil menjadi kesusahan.
Stabilitas finansial yang memukul pada pelaku UMKM dirasa kurang diperhatikan. Sehingga, masyarakat yang melakukannya akhirnya menolak pembatasan. Mereka lebih ingin tetap melakukan kegiatan ekonomi mereka agar bisa bertahan pada situasi dan kondisi yang tidak menentu ini.
Menanggapi hal tersebut, Presiden menyatakan jika masyarakat tidak boleh terlalu memikirkan ekonomi, kesehatan juga perlu untuk dipikirkan. Namun kita tahu, masyarakat kelas bawah tidak akan peduli akan hal tersebut.
Mereka akan tetap melakukan hal-hal yang ingin mereka jalankan agar bisnis tetap berkembangan. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit ini, kebutuhan UMKM terhadap keadilan kebijakan tentu sangatlah dibutuhkan. Semua elemen masyarakat tidak ingin bangkrut karena tertimpa Pandemi ini.
Beberapa proyeksi dampak ekonomi sebab PPKM Darurat diatas seharusnya menjadi pertimbanga pemerintah untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Berbagai masukan dari pengamat tentu juga harus diterima sebagai telaah. Jangan sampai pemerintah hanya memikirkan satu pihak saja, sedangkan pihak lain dirugikan.
