Kabupaten Langkat di Sumatera Utara tengah menghadapi bencana banjir besar yang telah merenggut 11 nyawa dan memaksa ribuan warga mengungsi. Bencana yang dimulai sejak 26 November 2025 ini telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Dampak Masif di 16 Kecamatan
Banjir melanda 16 kecamatan di Langkat, termasuk Brandan Barat, Gebang, Besitang, Babalan, Pangkalan Susu, Pematang Jaya, Sei Lepan, Tanjung Pura, Padang Tualang, Sawit Seberang, Batang Serangan, Stabat, Wampu, Binjai, Hinai, dan Secanggang. Data terbaru menunjukkan dampak yang mengkhawatirkan dengan lebih dari 115.000 kepala keluarga atau sekitar 437.000 jiwa terdampak bencana ini.
Kecamatan Tanjung Pura menjadi wilayah yang paling parah dengan 18.629 KK terdampak, disusul Stabat, Secanggang, dan Babalan. Intensitas hujan tinggi yang terus mengguyur wilayah tersebut menyebabkan ketinggian air mencapai 50 hingga 200 sentimeter di berbagai lokasi, mengganggu aktivitas warga dan merusak infrastruktur vital.
Kondisi Pengungsi yang Memprihatinkan
Sekitar 19.434 jiwa terpaksa mengungsi ke berbagai posko darurat. Namun, kondisi di lokasi pengungsian jauh dari ideal. Salah satu posko pengungsian bahkan dibangun di atas rel kereta api dengan fasilitas sangat minim untuk menampung sekitar 2.000 pengungsi.
Warga yang mengungsi mulai mengalami masalah kesehatan seperti sakit perut dan gatal-gatal. Keluhan soal minimnya obat-obatan dan lambatnya distribusi bantuan terus bermunculan dari para pengungsi. Kondisi sanitasi yang buruk di posko-posko pengungsian menambah kekhawatiran akan penyebaran penyakit pascabanjir seperti diare, ISPA, dan penyakit kulit.
Kerusakan Infrastruktur dan Ekonomi
Bencana banjir ini tidak hanya menghancurkan rumah warga tetapi juga infrastruktur penting. Banyak sekolah terpaksa diliburkan, akses jalan antarwilayah terputus, dan saluran komunikasi serta listrik mengalami gangguan. Sektor pertanian dan perkebunan mengalami kerusakan parah, mengancam ketahanan pangan daerah dan mata pencaharian ribuan petani.
Dampak ekonomi juga terasa dengan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Warga harus rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Situasi darurat ini bahkan memicu penjarahan di dua minimarket akibat lambatnya distribusi bantuan.
Respons Pemerintah dan Bantuan
Bupati Langkat Syah Afandin telah memperpanjang status tanggap darurat bencana hingga 14 hari ke depan untuk memastikan penanganan yang terkoordinasi. BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama melakukan evakuasi warga, mendirikan posko kesehatan, dan mendistribusikan logistik ke daerah terdampak.
Berbagai pihak turut menyalurkan bantuan sembako, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan darurat. Namun, akses yang sulit ke beberapa wilayah terisolasi menjadi kendala dalam proses distribusi. Beberapa bantuan bahkan harus disalurkan melalui jalur sungai menggunakan sampan karena jalan darat terputus.
Harapan Pemulihan
Meski air di beberapa wilayah mulai surut, tantangan pemulihan masih panjang. Masyarakat Langkat membutuhkan lebih dari sekadar bantuan darurat. Pemulihan infrastruktur jangka panjang, relokasi warga dari wilayah rawan banjir, serta pembangunan sistem mitigasi bencana yang lebih baik menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah bencana serupa terulang di masa depan.
Solidaritas dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk membantu warga Langkat bangkit dari bencana ini. Dukungan tidak hanya dalam bentuk bantuan material, tetapi juga pendampingan psikososial bagi para korban yang mengalami trauma dan kehilangan.
Informasi Kontak Darurat:
Posko Logistik: Dinas Sosial Kabupaten Langkat, Jl. Imam Bonjol No. 87, Kwala Bingai, Stabat
Layanan Kegawatdaruratan: 112 (24 jam)
Mari bersama-sama mendukung saudara kita di Langkat untuk bangkit dari bencana ini.
