Pojokjakrata.com – Lebih dari 50 massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dipimpin oleh Abdul Muis Amiruddin dicegat oleh polisi di sekretariat PB HMI. Tepatnya di jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan.
Salah satu sebab dari pencegatan massa HMI demo tersebut adalah tidak adanya izin berdemo yang dikantongi oleh massa. Sehingga, demo tersebut bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dicegat dari Sekretariat PB HMI
Polisi mengambil tindakan yang cukup cepat. Proses pencegatan tersebut dilakukan di depan Sekretariat PB HMI. Artinya, massa belum sampai terjun ke jalan untuk melaksanakan demo.
Menurut Kabagops Polres Metro Jakarta, proses pencegatan tersebut dilakukan di luar. Ada pengamanan juga pada daerah tersebut. Dimana ada setidaknya 50 orang massa HMI yang akan berdemo.
Para massa tersebut menaiki bus untuk berdemo. Polisi melakukan tindakan tersebut tentu sesuai dengan peraturan yang ada. Demo yang tidak mengantongi izin pemberitahuan aksi tentu harus diamankan.
Mengingat saat ini masih Pandemi Covid-19, polisi mengambil tindakan lebih awal. Sehingga, potensi-potensi terjadi hal yang tidak diinginkan saat demo tidak akan terjadi.
Tentunya, protokol kesehatan akan sulit untuk ditegakkan. Sebab, proses berdemo merupakan hal yang mustahil terhindarkan dari kerumunan. Banyaknya massa, sangat berbahaya saat pandemi seperti ini.
Selain itu, demonstrasi yang tidak mengantongi izin sangat berpotensi bisa menyebabkan kemacetan jalan dan mengganggu mobilitas publik. Terlebih lagi di daerah Jakarta yang sangat padat.
3 Orang Diamankan Polisi
Demo yang menuntut terhadap peraturan Presiden tentang PPKM Level 4 tersebut, membuat polisi terpaksa mengamankan tiga orang dari massa HMI.
Sebelumnya, sudah viral beredar surat yang memberikan instruksi dari PB HMI yang disorot oleh publik. Dalam surat tersebut, disebutkan jika pemerintah dalam dua tahun ini, tidak bisa memenuhi hak-hak warga Indonesia.
Artinya, presiden dan wakil presiden hingga saat ini masih belum bisa menangani Pandemi ini dengan baik. Sehingga, HMI menyatakan ingin berdemo serentak pada tanggal 6, 13, dan puncaknya di 16 Agustus.
Tentu saja, hal tersebut adalah sebuah narasi yang masih berbentuk rencana. Hal-hal semacam ini bisa timbul karena banyaknya protes dari masyarakat terkait peraturan pemerintah yang kurang pro-rakyat.
Sehingga, membuat mahasiswa ingin ambil andil dalam pemenuhan hak-hak rakyat tersebut. Salah satu caranya adalah dengan berdemo menuntut presiden dan wakil presiden agar lebih memperhatikan persoalan ekonomi masyarakat saat ini.
Akhir-akhir ini, juga banyak tagar yang menyatakan kegagalan presiden menangani Pandemi Covid-19. Mula idari #JokowiGameOver, #AgustusMerdeka, dan masih masih banyak lagi.
Pencegahan massa HMI demo ke istana negara tersebut berkutat pada permasalahan perizinan. Sebab demo tanpa surat pemberitahuan akan sangat berdampak buruk pada proses pelaksanaan. Maka dari itu, polisi akhirnya memutuskan untuk mencegah demonstrasi tersebut.
