Pojokjakarta.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Risma Harini marah terkait pembagian Bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdapat Covid-19. Risma marah sebab ada kejanggalan pada proses pembagian Bansos ini.

Salah satunya adalah pembagian Bansos di Tuban yang mana ada satu bulan tidak tersalurkan. Hal tersebut tentu membuat satu indikasi jika uang Bansos tersebut tidak disalurkan pada masyarakat secara benar.

Maka tidak heran, Risma marah. Pembagian Bansos tidak mencapai efektivitas yang maksimal. Sehingga hak-hak dari masyarakat yang membutuhkan tidak terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Risma Bongkar Kejanggalan Penyaluran BPNT

Tepatnya di kelurahan Sendangharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Risma Marah karena penyaluran Bansos sembatu dari Program Bantuan non Tunai (BPNT) tidak sesuai dengan rencana.

Program tersebut seharusnya dilakukan selama 3 bulan penuh. Namun fakta di lapangan tidak seperti data. Masyarakat hanya mendapatkan BPNT ini hanya dua kali dalam satu bulan.

Sehingga Mensos Tri Rismaharini mengatakan, “Yang satu bulan kemana?”

Tentu dengan kemarahan Mensos ini, masyarakat semakin yakin jika ada yang janggal pada proses penyaluran Bansos. Tidak ada satu indikasi yang paling logis selain korupsi. Tentu saja, hal tersebut harus dilihat dan diteliti lagi oleh pihak yang berwajib.

Jika dalam satu daerah, Bansos yang harus disalurkan dalam satu bulan tidak dilaksanakan, maka tentu ada banyak uang yang salah sasaran. Tidak tersalurkan pada masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi malah masuk ke kantong pejabat yang tidak bertanggung jawab.

Sudah menjadi tanggung jawab dari seorang Menteri Sosial untuk terus mengevaluasi dan menegaskan. Bansos adalah sebuah hak masyarakat yang harus diterima.

Mereka membutuhkan karena di tengah Pandemi Covid-19 ini, banyak yang terdampak oleh aturan PPKM ataupun keputusan pemerintah lainnya.

Pemerintah Punya Keterbatasan

Risma juga menyampaikan jika pemerintah memiliki batas dalam menyalurkan Bansos. Uang yang dimiliki oleh pemerintah tidak bisa terus menerus diberikan kepada rakyat. Sebab, sektor pemerintah lain juga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.

Maka dari itu, jangan sampai gara-gara ada pejabat yang tidak amanah, masyarakat tidak mendapatkan bantuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Otomatis, pemerintah akan rugi jika hal tersebut terjadi.

Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk membatasi kegiatan masyarakat, di sisi lain ada pejabatan yang korupsi sehingga Bansos tidak tersalurkan dengan baik. Benar-benar menjadi satu tantangan berat bagi pemerintah.

Maka sudah sangat maklum jika Risma marah terhadap hal tersebut. Kita tentu sudah tahu jika watak Bu Risma sebagai pemimpin sangatlah tegas. Ia tidak akan segan marah-marah ketika dalam satu forum ditemukan ada orang yang tidak serius.

Ketika menjabat sebagai walikota Surabaya, Ia dikenal sebagai pemimpin wanita yang tegas dan berwibawa. Sehingga tidak heran jika watak tersebut terbawa hingga keitka menjadi Meneri Sosial dan memarahi pejabatan yang tidak menyalurkan bansos dengan benar.

Setelah Bansos dikorupsi oleh Menteri sebelumnya bersama orang-orang yang bersangkutan, memang Risma harus menunjukkan jika Menteri saat ini beda dengan menteri yang sebelumnya.

Usulan Penerima Bansos dari Daerah

Meskipun Mensos Risma sangat tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, namun penyaluran Bansos memang cukup banyak yang salah sasaran.

Meskipun jabatan pemerintahan sudah melaksanakan tugasnya dengan benar, tetap masih ada penyelewengan yang terjadi. Sehingga ada kesan banyak penerima bansos yang salah sasaran.

Ada satu laporan dimana ada satu warga yang miskin tidak mendapatkan bansos. Namun di sekitar lingkungan tersebut ada orang yang ‘kata’ mendapatkan bansos dan beberapa bentuk bantuan pemerintah lainnya.

Setelah diselidiki, ternyata memang ada orang dalam yang bermain untuk memasukkan nama orang-orang yang tidak perlu dapat bantuan.

Pemerintah seharusnya lebih memperketat survey. Sebab jika tidak, maka akan banyak orang miskin yang butuh bantuan tersebut semakin sakit hati karena melihat orang yang jauh lebih kaya darinya mendapatkan bantuan macam-macam.

Ada indikasi terjadi nepotisme dalam proses penyaluran bantuan. Beberapa orang yang dekat dengan pejabat, akan diprioritaskan sehingga dapat dipastikan mendapatkan bantuan meskipun rumahnya besar, punya penghasilan yang rutin, dan bahkan sudah mendapatkan uang pensiun.

Uang Bansos Dikorupsi (Lagi)

Dari berita Risma marah terkait penyaluran Bansos yang tidak benar ini, masyarakat menyimpulkan jika Bansos kembali dikorupsi. Tidak oleh orang-orang pusat, akan tetapi banyak orang yang berada di lapisan bawah.

Pejabat-pejabatan pemerintahan kecamatan dan desa, bahkan bisa jadi diindikasikan melakukan hal-hal yang melanggar terhadap penyaluran Bansos bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 ini.

Jika memang hal tersebut benar, maka pemerintah sekali lagi kecolongan. Setelah dana Bansos dikorupsi beberapa waktu lalu, sekarang hal tersebut terjadi lagi. Meskipun dilakukan secara ‘halus’, tidak membagikan jatah satu bulan Bansos kepada masyarakat tentu saja bisa dianggap sebagai korupsi.

Apapun masalah di sebuah instansi pemerintahan, tugas dari negara tentu harus dilakukan. Jika memang masyarakat mendapatkan jatah Bansos selama tiga bulan, maka harus benar-benar diserahkan tiga bulan full.

Sebab hal tersebut sudah menjadi tugas dari pemerintah. Uang yang direncanakan untuk masyarakat, harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat. Tidak untuk hal lainnya, meskipun itu untuk kepentingan instansi pemerintah.

Jangan sampai korupsi bansos ini benar-benar nyata terjadi kembali. Jika demikian, tidak hanya Mensos Risma yang marah, akan tetapi rakyat Indonesia yang akan semakin menganggap jika pemerintah adalah musuh masyarakat. Sebab, masyarakat sudah dikhianati oleh janji dan beberapa kebijakan yang menyulitkan mereka untuk melangsungkan hidup.