You are here
Home > Ekonomi >

Relaksasi KUR Tanpa Agunan, Bantu Pulihkan Ekonomi Masyarakat

Relaksasi KUR Tanpa Agunan Bantu Pulihkan Ekonomi Masyarakat jpnn.com
Bagikan Artikel Ini

Relaksasi KUR tanpa agunan untuk menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Pemerintah tentu tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Dengan adanya kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan.

Pada faktanya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memerlukan bantuan, dalam bentuk modal usaha dengan bunga lunak.

Bantuan dengan Relaksasi KUR Tanpa Agunan

Dalam adanya kerangka itu, pemerintah akan memberikan bantuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Program tersebut dengan memperoleh dukungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Program tersebut perlu dikoordinasikan, menurut mantan Ketua Umum PSSI. Selain itu juga dapat disosialisasikan dengan baik. Sehingga tidak terjadi kekeliruan pada komunikasi dan interpretasi.

“Pada kebijakan ini yang memerlukan koordinasi, baik kepada krediturnya. Sehingga programnya implementatif dan pelaku UMKM atau koperasi, yang mengajukan kredit usaha tanpa jaminan. Mendapat informasi yang sesuai dan tidak simpang siur. Seperti awal pandemi Covid-19 yang terjadi pada restrukturisasi kredit,” pinta alumni Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Selain itu meminta agar para kreditur memberikan informasi secara lengkap kepada calon debiturnya. Mengenai prosedurnya dalam pengajuan pinjaman tanpa agunan tersebut. “Selain itu, perlunya pelaku UMKM atau koperasinya mengenai informasi lebih lengkap. Mengenai pihak kreditur yang dapat memberikan KUR dengan bunganya lunak dan besaran kredit,” papar Senator Dapil Jawa Timur tersebut.

Seperti halnya, pemerintah terus berusaha untuk memberikan relaksasi KUR tanpa agunan kepada UMKM. Dengan meningkatkan program pinjaman tanpa adanya jaminan. Program tersebut menjadi paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru terlebih pada masa pandemi ini.

Arahan dari Presiden Joko Widodo

Mengenai plafon KUR tanpa agunan kini, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Saat ini ditingkatkan dari awalnya Rp 50 juta kini menjadi Rp100 juta. Sedangkan mengenai KUR untuk UMKM, yang awalnya hanya sekitar Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. Nantinya ditingkatkan menjadi Rp 500 juta sampai dengan Rp 20 miliar.

Airlangga juga menyebutkan apabila selama ini terdapat enam juta pelaku UMKM. Tentunya yang memiliki kredit mencapai Rp 10 miliar. Selain itu pemerintahnya juga memberikan target penyaluran kredit UMKM. Sehingga relaksasi KUR tanpa agunan menjadi di atas 30 persen.

Diharapkan target tersebut dapat tercapai pada tahun 2024. Namun saat ini, target kredit UMKM yang disalurkan masih sekitar 18-20 persen saja.

Pihak yang Berhak Menerima KUR

KUR sebenarnya ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Calon tenaga kerjanya Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dan calon pekerja magang di luar negeri. Selain itu, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan kelompok usaha bersama atau yang lainnya.

KUR diharapkan dapat membantu pelaku UMKM. Namun yang tidak memiliki agunan tambahan ataupun memenuhi persyaratan lainnya. Untuk melakukan pengajuan pinjaman di bank, para pelaku UMKM harus dapat memastikan mengenai usahanya. Bahwa usaha yang dijalani, usaha yang layak dan produktif.

Dapat dikatakan layak apabila, para pelaku usaha nantinya akan mendapatkan laba. Sehingga dapat membayar tagihan kepada lembaga pemberi KUR. Sedangkan produktif, artinya usaha yang dijalankan memproduksi barang atau jasa. Lalu, memberikan nilai tambah atau meningkatkan pendapatan untuk pelaku usahanya.

Adanya relaksasi KUR tanpa agunan yang akan membantu dalam perekonomian Indonesia. Hal itu sesuai dengan arahan oleh Presiden Joko Widodo.

adriana
Penulis,suka traveling dan photography

Leave a Reply

Top