You are here
Home > Berita Nasional >

Selesai! Konflik Partai Demokrat di Mata Pemerintah

Konflik Partai Demokrat di Mata Pemerintah
Bagikan Artikel Ini

Pojokjakarta.com – Setelah hampir beberapa minggu terus bergulir. Akhirnya konflik partai ini demokrat serasa ada jalan keluarnya. Konflik partai demokrat di mata pemerintah memang cukup eksklusif. Karena memang hal tersebut adalah masalah internal.

Sehingga, pemerintah tidak memiliki hak penuh dalam campur tangan maupun intervensi. Karena jika hal itu dilakukan, ditakutkan malah permasalahan bergulir juga ke pemerintahan. Mengingat, pemerintah dalam hal ini seharusnya tidak memiliki campur tangan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan jika pemerintah tidak bisa mengintervensi terlalu jauh. Sehingga pemerintah akan menilai dari segi hukumnya saja. Selain itu, pemerintah akan lepas ke masalah internal partai.

Penyelesaian Berpedoman pada Tiga Hal

Dalam pelaksanaannya, menyelesaikan hukum ini akan dilakukan dengan berpedoman pada tiga hal. Pertama adalah UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, Keputusan Menkumham no 34 tahun 2017 dan tentunya AD/ART dari partai yang berlaku.

Tentu kubu KLB dan kubu AHY memiliki penguatan tersendiri pada tiga aspek penyelesaian itu. Anggapan AD/ART yang dirubah untuk mengesahkan Moeldoko juga akan dinilai, bagaimana prosedurnya, apakah sudah sesuai atau belum.

Karena dengan menilai KLB dan AD/ART itulah, kita semua bisa tahu apa akar permasalahan ramainya masalah internal partai ini. AD/ART yang dimaksud oleh Mahfud MD adalah AD/ART yang masih terdaftar di pemerintah.

Sehingga, jika ada pembaharuan yang belum dilaporkan pada pemerintah, maka AD/ART tersebut tentu belum sah. Pemerintah dalam hal ini tentu harus sangat adil dan profesional. Karena akan menyangkut nama pemerintah itu sendiri.

Permasalahan AD/ART Partai

Karena yang menjadi salah satu instrumen penyelesaian konflik ini adalah AD/ART, maka satu kubu dengan kubu lain tentu saling memberikan argumennya. Ada yang mengatakan jika AD/ART dari tahun 2020 juga tidaklah sah, karena memang tidak dibahas.

Sehingga, acuannya harus kembali ke AD/ART tahun 2001 hingga 2005. Semua legalitas, notaris, dan unsur apapun dalam penyusunan konstitusi partai tersebut harus diungkap kembali. Sehingga, konflik ini bisa diselesaikan.

Beberapa pihak mengatakan jika AD/ART yang sekarang adalah cacat adanya. Sehingga pada KLB Deli Serdang akan dibahas mengenai kecacatan tersebut. Sehingga, ada sebuah hal yang miss dalam hal ini. Dimana, jika instrumen yang dipakai adalah AD/ART, maka tentu permasalahan tidak akan mudah selesai.

Kemenkumham Terjebak pada Penerbitan AD/ART 2020

Menurut Rizman, Kemenkumham juga memiliki andil dalam pengesahan penerbitan AD/ART 2020. Dimana ada sebuah persekongkolan sehingga ada dugaan jika Kemenkumham sedang terjebak, sehingga mengesahkan AD/ART di masa AHY.

Hal tersebut dikatakan menjadi salah satu sasaran yang dinilai dari KLB Deli Serdang beberapa waktu lalu. Sehingga boleh dikatakan, jika AD/ART yang berlaku sekarang dijadikan sebuah pedoman penyelesaian konflik, maka hasilnya tentu akan tetap menimbulkan konflik.

Karena di pihak KLB 2021, AD/ART yang sekarang adalah sebuah dasar organisasi partai Demokrat yang ada kecacatan. Sehingga, harus dikembalikan pada AD/ART yang lama pada tahun 2001 hingga 2005.

Menunggu Konflik ini Selesai

Pada akhirnya, semua pihak akan menunggu bagaimana demokrat menyelesaikan masalah internal mereka. Publik tentu juga menilai bagaimana keadilan dan intervensi pemerintah dalam permasalahan ini.

Semoga Konflik Partai Demokrat di Mata Pemerintah ini jauh lebih solutif. Sehingga menciptakan penyelesaian masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Karena akan sangat sulit menyelesaikan konflik jika sudah kubu dalam satu organisasi terpecah seperti ini.

Leave a Reply

Top