Pojokjakarta.com – Isu tentang PPKM Darurat diperpanjang 6 Minggu tampaknya benar-benar akan direalisasikan. Sri Mulyani sebut PPKM akan serius diperpanjang hingga 6 minggu dengan berbagai pertimbangan. Satu pertimbangan terbesar adalah dampak kesehatan. Banyak sekali korban dari Pandemi ini, sehingga pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk mengatasi Pandemi Covid-18 ini, yakni perpanjangan PPKM Darurat selama 6 Minggu. Tentu hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak sekali orang yang menolak keputusan tersebut karena memiliki dampak buruk terhadap ekonomi. Sebab, jika mobilitas ekonomi masyarakat dibatasi, dampaknya akan sangat buruk. Masyarakat Menengah Bawah Panik Beberapa kasus terkait konflik karena PPKM Darurat merupakan bukti jika keputusan pemerintah tersebut tidak begitu didukung oleh masyarakat. Maka dari itu, akan sangat sulit menegaskan PPKM darurat ini di lingkungan masyarakat menengah bawah yang harus bekerja di lingkungan luar. Kepanikan ekonomi ini tentu bukan tanpa sebab. Masyarakat menengah ke bawah akhir-akhir ini mengalami tekanan yang sangat hebat. Mereka kehilangan pemasukan dan bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena hal tersebut, wargane banyak yang mengkritik dengan keras kebijakan tersebut. Jika pemerintah melihat kondisi riil masyarakat yang kesulitan ekonomi, tentu seharusnya pemerintah tidak sembarangan memutuskan sebuah langkah hukum. Pertumbuhan Ekonomi Akan Turun Sri Mulyani memaparkan jika PPKM Darurat ini akan melambatkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap berbagai produk. Hal tersebut jelas disebabkan oleh karena mobilitas yang terbatas. Sehingga, proses interaksi masyarakat menjadi lebih terbatas. Akhirnya, imbasnya adalah pergerakan laju ekonomi akan benar-benar menurun. Sebabnya sangat jelas, karena tidak semua masyarakat melakukan kegiatan ekonomi secara maksimal. Jika interaksi jual beli menurun, maka pertumbuhan ekonomi pasti akan melambat. Secara otomatis, belanja APBN harus diperkuat agar ekonomi Indonesia tidak ambruk dari waktu ke waktu. Jika keputusan ini memang benar-benar akan diberlakukan, maka PPKM Darurat akan diberlakukan hingga 17 Agustus 2021. Tentu hal tersebut adalah skenario yang buruk bagi sebagian pengamat. Pemerintah Dipaksa Mundur Karena semakin hari Covid-19 semakin menjadi-jadi, warganet meramaikan #2021gantipresiden. Hal tersebut ada karena warganet menilai jika pemerintah tidak becus menjalankan tugas yang harus diemban. Mereka menyoroti beberapa hal yang real terjadi akhir-akhir ini, seperti: Korupsi bansos PPKM yang tidak efektif Kericuhan di beberapa daerah sebab PPKM Perbandingan dengan negara lain Vaksin yang dikomersialisasi Politisasi pemerintah di beberapa aspek Warganet juga menyayangkan beberapa oknum politisi yang masih fokus ke pilpres 2024. Padahal saat ini Covid-19 sedang mengganas dengan ragam variannya. Sehingga, masyarakat benar-benar marah dan muak dengan pemerintah yang sedang menjabat. Usaha Bisa Bangkrut dan Rupiah Turun Salah satu aspek yang paling dirugikan oleh karena keputusan tersebut adalah UMKM. Sebab, banyak di antara mereka harus melakukan bisnis secara terbuka. Jika PPKM Darurat terus dilakukan, maka gairah masyarakat turun untuk melakukan konsumsi. Dengan begitu, produk-produk UMKM akan merosot. Jika hal tersebut terus terjadi, tidak mustahil akan terjadi kebangkrutan massal di beberapa UMKM. Jangankan PPKM Darurat Diperpanjang 6 minggu, dengan PSBB saja, banyak sekali UMKM yang ambruk dan kolaps. Jika hal tersebut terus terjadi, konsekuensinya adalah ekonomi nasional akan turun. Nilai rupiah akan turun juga, sehingga masyarakat akan semakin kesulitan di tengah kondisi yang sulit ini. Masih dalam tahap “Skenario” Isu yang beredar ini adalah sebuah skenario. Sri Mulyani memberikan bocoran jika memang situasi dan kondisinya memungkinkan, tidak mustahil pemerintah akan memberikan keputusan PPKM Darurat diperpanjang 6 minggu. Namun jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tentu ada skenario lain yang lebih baik. Pemerintah tentu saja tidak akan menutup mata terhadap penghasilan rakyat. Dimana, tidak semua dari mereka adalah pegawai negeri yang tidak terdampak dengan adanya Covid-19 ini. Meskipun masih dalam “skenario”, PPKM Darurat diperpanjang 6 minggu merupakan sebuah isu yang sangat meresahkan masyarakat. Apalagi di zaman ini sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Sehingga jika skenario tersebut benar-benar dilakukan, ada kemungkinan besar rakyat akan demo. Beberapa hari ini, banyak servis Hp yang menggelar jasa di jalan-jalan. Mereka butuh uang, tapi lapak mereka tidak bisa beroperasi. Sehingga akhirnya mereka turun dijalan untuk berjualan jasa. Pemandangan yang tentu sangat miris dilihat. Namun hal tersebut benar-benar tampak nyata di depan mata. Maka dari itu, terkait adanya skenario PPKM darurat diperpanjang ini harus dikaji matang-matang oleh pemerintah. Jika benar-benar ingin diperpanjang, maka masyarakat akan menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan material pada proses PPKM 6 minggu tersebut. Jangan sampai beberapa masyarakat Indonesia terpaksa melakukan tindak kriminal karena kelaparan. Apakah Pandemi ini Bisa Berakhir? Jika sebelumnya pertanyaan yang sering muncul adalah “kapan pandemi ini berakhir?” sekarang yang menjadi pertanyaan adalah “apakah pandimi ini bisa berakhir?” Pertanyaan tersebut muncul sebab penanganan pemerintah dan dunia sepertinya tidak bisa menyelesaikan pandemi ini. Terlihat betapa hebat perjuangan nakes menjadi garda terdepan penyelesaian pandemi Covid-19, namun hingga saat ini Covid-19 belum reda dan malah semakin menjadi-jadi. Bahkan beberapa politis menyebut Indonesia akan menjadi negara gagal. DI tengah kalutnya kondisi negara yang kian hari kita tidak membaik, hoax muncul dimana-mana. Ketimpangan sosial semakin menjadi-jadi. Maka seharusnya, keputusan skenario PPKM Darurat diperpanjang 6 Minggu harus kembali dikaji. Pemerintah tentu wajib melihat dari berbagai sisi. Tidak hanya kesehatan, akan tetapi juga ekonomi. Namun, masyarakat juga dituntut untuk patuh terhadap semua keputusan terbaik dari pemerintah.