Pojokjakarta.com – Konflik terkait penegakan PPKM Darurat kembali terjadi. Kali ini, operasi PPKM ricuh, menyebabkan bentrok antara warga dengan petugas. Hal tersebut tentu terjadi bukan tanpa alasan. Kejadian tersebut berada di Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Warga benar-benar menolak untuk melakukan PPKM Darurat karena beberapa hal. Salah satu sebabnya adalah adanya pemilik sebuah warung yang menolak untuk ditutup. Kronologi Kejadian Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu malam pukul 22.00 WIB. Saat itu, di Kecamatan Kenjeran terjadi operasi penindakan pelanggar PPKM Darurat. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan lancar. Terjadi bentrok antar warga dan petugas. Awalnya, warga tidak terima dioperasi PPKM Dararat. Diantara mereka melakukan satu perlawanan yang menyebabkan mobil polisi rusak. Karena beberapa warga memulai, akhirnya banyak warga mengikuti hingga petugas PPKM Darurat diusir dari tempat tersebut. Akhirnya, petugas pun tidak memiliki pilihan lain selain mundur. Karena kerusuhan tersebut benar-benar terjadi, apalagi di malam hari. Meskipun pada dasarnya, sudah ada aturan terkait hal tersebut. Satu Mobil Polisi Rusak Karena warga di tempat tersebut melakukan perlawanan serius, akhirnya petugas terkena lemparan dari warga. Selain itu, ada satu mobil polisi yang rusak karena kejadian tersebut. Tentu saja, sebuah hal yang sangat disayangkan. Hal tersebut bisa terjadi sebab yang melempari mobil tidak hanya satu orang. Karena warga masyarakat tersulit emosinya dan akhirnya berbarengan melempari mobil polisi tersebut hingga rusak. Harusnya masyarakat sekitar melakukan dukungan terhadap petugas yang sedang melakukan tugasnya. Sehingga sangat disayangkan jika malah terjadi perlawanan yang begitu parah, sehingga satu mobil polisi pun rusak karena nya. Surabaya Sangat Ketat Memang, satu informasi yang perlu disampaikan adalah jika kota Surabaya sudah melakukan protokol ketat terkait pelaksanaan PPKM Darurat. Surabaya adalah salah satu kota metropolitan yang harus dipantau secara maksimal. Sebab bisa saja terjadi peningkatan positif Covid-19 jika tidak begitu diperhatikan. Terlebih lagi, corak masyarakat Surabaya yang terkenal begitu keras. Sehingga tidak menjadi hal yang terlalu aneh jika operasi PPKM ricuh di kota yang satu ini. Jangankan untuk melakukan aktivitas di jam-jam malam, Surabaya sudah menerapkan protokol yang ketat terkait masuknya masyarakat di Surabaya. Akses darat masuk ke kota pahlawan tersebut sudah ditutup. Sehingga, masyarakat dari luar Surabaya tidak boleh masuk. Keputusan tersebut tentu saja bukan keputusan yang tidak matang. Mengikuti instruksi dari presiden terkait PPKM Darurat, masyarakat harus menurut terhadap hal tersebut. Meskipun harus terus ada mobilitas masyarakat, aturan tetap aturan. Polisi bertindak sebagai pemberi aturan agar masyarakat mendapatkan kebaikan dari keputusan tersebut. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang melanggarnya. PPKM Darurat bukan Solusi Bagi Masyarakat Terjadinya Operasi PPKM Ricuh tersebut, tentu saja tidak didasarkan pada alasan yang tak jelas. Masyarakat menganggap jika PPKM membuat mobilitas mereka terganggu. Selain itu, tidak ada tunjangan dari pemerintah terhadap hal tersebut. Maka dari itu, beberapa warga yang memiliki pekerjaan di jam malam, akan kebingungan. Akhirnya kerusuhan tersebut pun terjadi dan satu mobil polisi pun rusak karenanya. Masyarakat menuntut pada pemerintah dan pembuat kebijakan, jika ingin membatasi kegiatan masyarakat secara tegas, maka harus ada proses pemenuhan kebutuhan yang jelas pula. Jangan sampai masyarakat mati karena tidak makan sebab tak bekerja. Pada dasarnya, polisi dan aparat juga hanya menjalankan pekerjaan mereka. PPKM Darurat ini memang menjadi sangat mengambang. Menjadi satu pertanyaan yang nyata, apakah PPKM Darurat ini benar-benar solusi? Melihat realita, masyarakat juga bebas melakukan kegiatannya. Mustahil juga bagi masyarakat untuk berhenti bekerja, sebab dengan bekerja itulah mereka bisa hidup. Apalagi di kota surabaya yang keras dan biaya hidupnya mahal. Ratusan Orang Terjaring Operasi PPKM Darurat Meskipun demikian, petugas tentu saja tetap menjalankan tugas mereka. Banyak orang yang terjaring operasi PPK darurat. Meskipun di satu kecamatan tersebut terjadi kericuhan, namun di daerah lain petugas berhasil menjaring beberapa orang. Memang secara realita, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan PPKM. Mereka tetap nongkrong di warkop dan melakukan kegiatan yang pada dasarnya dilarang ketika PPKM darurat. Maka dari itu, polisi akhirnya melakukan ketegasan. Pemberlakukan jam malam itu seharusnya dijadikan sebuah batasan bagi masyarakat. Meskipun PPKM Darurat, melakukan pekerjaan tentu saja masih boleh. Apalagi jika hal tersebut untuk menyambung hidup. Namun jika sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat yang menjadi penyebab tersambungnya rantai penularan Covid-19, maka tentu masyarakat harus dihindari. Operasi PPKM Ricuh di Surabaya bisa menjadi satu bukti nyata. Jika masyarakat di beberapa daerah memang tidak bisa melakukan PPKM Darurat secara maksimal. Entah karena terbentur oleh usaha maupun kebiasaan mereka. Pemerintah Dituntut Membantu Masyarakat Bisa dikatakan, Operasi PPKM Ricuh di Surabaya tersebut adalah sebuah indikator jika PPKM Darurat tidak begitu efektif untuk menanggulangi kenaikan kasus Positif Covid-19. Maka dari itu, pemerintah dituntut untuk membantu masyarakat. Terlepas dari pemerintah adalah otoritas pembuat kebijakan, tentu mereka memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat yang kesusahan ekonomi sebab dampak Covid-19. Jangan sampai, kebijakan yang diambil malah menciptakan masalah baru. Operasi PPKM yang ricuh di Surabaya adalah bukti jika masyarakat akan melawan jika pemerintah tidak memberikan kebijakan yang maksimal. Masyarakat ingin pemerintah tidak hanya menuntut dan memaksa, namun juga memberikan solusi terbaik. Terlebih terhadap masalah ekonomi yang menjadi masalah serius di strata masyarakat Indonesia.