Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), tengah mengalami dinamika internal yang menarik perhatian publik. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diminta mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu tiga hari setelah adanya risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang beredar. Apa latar belakangnya sehingga Ketua PBNU diminta mundur?

Latar Belakang Permintaan Pengunduran Diri

Rapat harian Syuriyah PBNU yang digelar di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025 dihadiri oleh 37 dari 53 pengurus harian Syuriyah, dengan KH Miftachul Akhyar selaku Rais Aam memimpin pertemuan. Hasil rapat tersebut menghasilkan keputusan penting yang mendesak pengunduran diri Gus Yahya. Ketua PBNU diminta mundur dalam waktu tiga hari.

Permintaan mundur ini dilatarbelakangi oleh beberapa poin penting yang menjadi sorotan Syuriyah. Pertama, kehadiran narasumber yang dikaitkan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

PBNU sempat mengundang peneliti Peter Berkowitz yang beberapa kali menerbitkan buku mendukung Israel dalam AKN NU pada pertengahan Agustus 2025. Gus Yahya mengaku tidak mengetahui latar belakang Berkowitz yang kerap membela gerakan Zionis.

Isu Tata Kelola Keuangan

Selain kontroversi narasumber, rapat juga menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan ini dianggap berimplikasi serius dan dapat membahayakan eksistensi badan hukum perkumpulan NU.

Isu dana kuota haji juga beredar di kalangan internal NU meski belum ada bukti hukum yang menguatkan, namun hal ini menambah tekanan moral dan politik kepada Gus Yahya.

Ultimatum Tiga Hari

Hasil musyawarah Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam menetapkan bahwa Gus Yahya wajib mengundurkan diri dalam tempo tiga hari sejak keputusan diterima, atau akan diberhentikan oleh Rapat Harian Syuriyah PBNU. Keputusan ini tertuang dalam risalah resmi yang ditandatangani oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar.

Respons Gus Yahya dan Pengurus PBNU

Gus Yahya menegaskan tidak memiliki niat untuk mundur dari jabatannya dan menyatakan bahwa masa amanah yang diterimanya dari Muktamar ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh. Ia juga mengklarifikasi belum menerima surat resmi terkait isu internal yang beredar.

Ketua PBNU Bidang Pendidikan dan Hukum Prof Mukri membenarkan keaslian dokumen risalah yang beredar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang dan menjaga suasana kondusif.

Implikasi Politik

Pengamat politik menilai dinamika ini menguntungkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meskipun ia tidak secara terbuka mencampuri urusan internal PBNU. Konflik elite ini berpotensi membawa PBNU ke situasi kritis, terutama dalam menjaga jarak dari politik praktis.

Konsolidasi dan Upaya Penyelesaian

Gus Yahya menggelar rapat tertutup bersama jajaran PWNU se-Indonesia di Hotel Novotel Samator Surabaya pada 22 November 2025 untuk berkonsolidasi menyikapi dinamika organisasi. Pertemuan ini dijaga ketat oleh Banser, mencerminkan keseriusan situasi yang dihadapi.

***********************

Dinamika internal Ketua PBNU Diminta Mundur ini menjadi ujian bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam menjaga kesatuan dan marwah organisasi. Ke depan, penyelesaian konflik secara musyawarah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan Nahdliyin menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas organisasi dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.