You are here
Home > Berita Nasional >

Kata KPK: Hanya Separuh Anggota DPRD yang Lapor Kekayaan

Kata KPK Hanya Separuh Anggota DPRD yang Lapor Kekayaan
Bagikan Artikel Ini

Pojokjakarta.com – Akhir-akhir ini, KPK mengungkapkan jika ada kemerosotan tingkat kepatuhan anggota DPRD terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Bahkan, hanya separuh anggota DPRD yang lapor kekayaan mereka.

Ini merupakan sebuah hal tidak baik di negeri ini. Sudah sepatutnya, Seorang wakil rakyat melaporkan kepemilikan harta mereka agar diketahui sumber dan bagaimana harta tersebut didapatkan.

Sebab, seorang DPRD juga memiliki circle yang rentan terkena kasus korupsi. Entah alasan malas, terlalu sibuk, ataupun hal lain, anggota DPRD tetap harus melaporkan kondisi keuangan mereka.

Tingkat Kepatuhan Hanya 55%

Sebelumnya, tingkat Kepatuhan LHKPN anggota DPRD mencapai 90%. Namun tahun ini, hanya 55%. Hal tersebut disebabkan karena di tahun sebelumnya, ada gelaran pileg yang mengharuskan para anggota DPRD untuk melaporkan kekayaan.

Sehingga, ada transparansi terhadap kekayaan anggota DPRD tersebut. Mengingat masa ini adalah kondisi yang rentang terjadi korupsi dan sejenisnya, maka anggota DPRD diharapkan untuk tertib melaporkan kekayaan mereka secara berkala.

Pelaporan tersebut tidak hanya untuk kepentingan negara, akan tetapi juga kepentingan anggota DPRD itu sendiri agar tidak ada indikasi-indikasi buruk terhadap kepemilikan harta mereka.

Wakil rakyat adalah sebuah jabatan yang sangat rentan. Apalagi, mereka adalah orang-orang yang mewakili rakyat. Jika terlihat kaya dengan sumber yang tidak jelas, maka tidak mustahil banyak orang yang berprasangka buruk.

Banyak singgungan-singgungan negatif terkait kekayaan yang dimiliki oleh DPRD. Maka dari itu, seorang anggota DPRD harus melaporkan kekayaan yang mereka miliki secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semua Pihak Diharap Membantu Menegur

Terkait dengan kemerosotan tingkat ketertiban anggota DPRD untuk melaporkan LHKPN, KPK berhadap pada seluruh pihak untuk melakukan teguran. Tenggat waktu pelaporan jatuh pada Maret 2021.

Meskipun demikian, masih ada banyak anggota DPRD yang belum melaporkan. Terhadap berbagai pihak, terutama media dan orang-orang yang memiliki akses, diharuskan melakukan teguran agar wakil rakyat tersebut segera melaporkan kekayaan mereka.

Mau tidak mau, hal itu adalah sebuah kewajiban. Bukan lagi hal optional yang dibolehkan untuk memilih untuk melaporkan atau tidak. Kesadaran yang belum tumbuh sepenuhnya harusnya dimiliki oleh DPRD di negeri ini.

Padahal, semua laporan sudah bisa dilakukan secara online. Ada aplikasi e-LHKPN yang bisa digunakan. Dengan adanya aplikasi tersebut, wakil rakyat diharapkan sadar untuk melaporkan kekayaan sesuai dengan kebijakan yang ada.

Mungkin anggota DPRD tersebut lupa ataupun lalai ketika hendak melaporkan. Hal tersebut adalah tugas seluruh pihak untuk menegur dan mengingatkan. Sehingga tidak lagi separuh anggota DPRD yang lapor kekayaan.

Kekayaan bagi seorang anggota DPRD adalah hal yang wajib diketahui oleh pemerintah dan KPK tentunya. Sebab, bisa jadi ada indikasi uang panas di dalamnya. Uang yang tidak seharusnya dimiliki tapi masuk pada kantong pribadi.

Leave a Reply

Top