Pojokjakarta.com – Beberapa waktu lalu, Indonesia sempat menjadi negara tertinggi di dunia dengan tingkat penularan Covid-19 yang hingga melebihi 54 ribu orang dalam satu hari. Namun, di balik berita tersebut apakah ada politik di balik Covid-19 yang terjadi?

Sebagai negara yang demokratis yang didasarkan pada Pancasila, tentu saja pasti tetap ada masalah politik di Indonesia. Di tengah kondisi masyarakat yang lelah dengan protokol kesehatan serta pemerintah yang terus berupaya, ternyata masih ada beberapa kejadian politik yang sayang bisa sampai terjadi.

Hal tersebut, membuat politik di balik Covid-19 menjadi sebuah berita yang ditutupi. Akhirnya, beberapa kejadian di balik layar menjadi sangat samar dan publik tidak mengetahuinya.

Polemik Pilpres 2024

Satu bahasan menarik dari politik di balik Covid-19 adalah polemik pilpres. Apakah ketika Covid-19 sedang parah-parahnya, kontestasi pilpres 2024 berhenti?

Tentu saja tidak. Bahkan hari-hari ini masih ada isu tentang Puan – Ganjar. Beberapa waktu lalu, juga masih ada isu presiden 3 periode. Politikus yang mencari panggung di tengah kondisi yang krusial masyarakat.

Apakah hal tersebut bukan satu kejadian yang sangat disayangkan terjadi?

Kita masih berada di pertengahan 2021. Kurang lebih, dua setengah tahun lagi kita baru bisa pilpres. Namun ragam isunya sudah ada hingga saat ini. Potensi elektabilitas sudah membuat masyarakat geram.

Apakah hal tersebut relate dengan kondisi masyarakat di saat ini?

Lalat Politik yang Mengganggu Penanggulangan Covid-19

Salah satu hal yang diungkapkan oleh Moeldoko terkait lalat politik dan didukung oleh politisi-politisi lain. Masih banyak politisi yang tidak mau bersatu untuk menanggulangi Covid-19 ini.

Mereka saling serang untuk menjadikan musuhnya begitu buruk di mata publik. nyata-nyatanya hal tersebut terjadi. Masyarakat menjadikan isu politik sebagai salah satu kendaraan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.

Orang-orang yang masih sempat berpolitik ketika Covid-19 adalah orang yang terlalu tega. Terlebih bagi yang melakukan politik praktis dan ingin cari muka. Padahal, di kondisi saat ini, masyarakat harus bersatu.

Sehingga, penanggulangan Covid-19 bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Apalagi di Indonesia ini sudah menginjak di angka lebih dari 50 ribu kasus per hari. Sungguh sangat memprihatinkan.

Namun hal tersebut sudah terjadi, tidak ada publik yang bisa menyangkal jika problem ini menjadi sebuah permasalahan nasional. Namun beberapa politikus tidak peduli hal tersebut dan menggunakan beberapa isu untuk nampang muka.

Meskipun oposisi, harusnya di saat ini masyarakat saling mendukung. Tidak malah memberikan berita hoax tentang Covid-19 dan akhirnya menyebabkan masyarakat yang tidak percaya semakin percaya.

Masyarakat butuh dorongan keyakinan, banyak yang mengalami kesusahan di masa Pandemi Covid-19 ini. pemerintah dan masyarakat tentu harus berani berkolaborasi untuk menumpaskan pandemi ini.

Korupsi Tetap Lanjut

Hingga saat ini, meskipun tidak disorot, tentu saja masih ada beberapa pihak yang melakukan tindak korupsi. Meskipun beberapa sudah tertangkap, bukan berarti negara ini bersih dari korupsi.

Bahkan orang KPK pun pasti yakin jika ada banyak orang yang memanfaatkan situasi agar mendapatkan posisi yang diuntungkan. Maka dari itu, di sisi lain pemerintah sangat semangat untuk menanggulangi Covid-19, disisi lain di dalam tubuh mereka juga masih ada orang-orang yang korupsi dan merugikan negara.

Maka dari itu, salah satu kesadaran yang paling penting ketika masa ini adalah kesadaran para pejabat untuk tidak korupsi. Entah itu berupa material maupun undang-undang. Sebab hal tersebut juga ikut memperparah stabilitas ekonomi Indonesia secara masif.

Korupsi bibit benur belum selesai, korupsi-korupsi kecil akan kembali terkuak. Sebab, ada pejabat pemerintah yang pada dasarnya memanfaatkan jabatan mereka ketika masa seperti ini.

Pertengakran Politisi di Isu Covid-19

Terkadang, beberapa media memberitakan hal-hal yang terkait kisruh satu politikus dengan politisi lain. Dimana, adu argumen tersebut pada dasarnya tidak substansial, sehingga membuat masyarakat merasa lelah.

Sudah lelah ditimpa problem sosial dan ekonomi negara Indonesia sebab Covid-19, pejabat negaranya pun juga kadang masih bermain politik di masa yang urgent ini.

Ada vaksinasi gratis, satu pejabat menolak satu pejabat menerima. Setelah itu adu argumen masing-masing dan media kembali memperkeruh suasana. Masyarakat semakin panik dan bingung.

Seolah-olah pemerintah adalah ajang permainan politik yang berlandaskan kesengsaraan rakyat. Tentu saja hal tersebut tidaklah pantas dijadikan sebuah pondasi dalam berpolitik.

Partai politik juga diberikan amanat oleh negara untuk membantu masyarakat. Artinya, jika mereka ingin melakukan politik praktis, saat ini masyarakat tidak membutuhkan hal tersebut. Sehingga, jika mereka mencari muka dan berpolitik saat ini, artinya mereka tidak tidak menunaikan janji sebagai anggota partai.

Saling serang pejabat dengan oposisi atau pun sebaliknya merupakan satu hal yang seharusnya tidak terjadi. Masyarakat tentu saja menilai, sebab mereka sedang butuh bantuan untuk kehidupan ekonomi mereka.

Dampak Politik di Balik Covid-19

Karena arus derasnya berita politik di Balik Covid-19 yang begitu membuat masyarakat kesal, akhirnya masyarakat tidak begitu percaya terhadap Covid-19. Mereka berpikir jika para pejabat masih sibuk memikirkan politik di situasi sulit seperti ini, maka artinya pemerintah dan pejabat publik tidak bisa dipercaya.

Selain itu, masih ada pelemahan-pelemahan hukum pemerintah yang akhirnya menjadikan ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan terjadi.

Apapun politik di balik Covid-19 yang dijalankan oleh para oknum, entah itu calon presiden 2024, politikus partai, maupun pihak oposisi pemerintahan,  harus kita semua sadar konflik dan problem politik tidak saatnya hadir. Apalagi pada situasi di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat penyebaran Covid-19 terbesar di dunia.