Langkah pemerintah mengendalikan persebaran infeksi COVID-19 terus menjadi sorotan masyarakat. Program PPKM mikro yang rencananya akan diselenggarakan hingga tanggal 21 Juni tampaknya harus diperpanjang. Keputusan PPKM mikro diperpanjang ini tentu kembali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Resmi Diperpanjang

Keputusan perpanjangan PPKM mikro ini bukan lagi sekadar rencana namun telah diumumkan secara resmi. Kemendagri telah menerbitkan aturan perpanjangan PPKM mikro untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali. Keputusan ini telah disampaikan pada tanggal 8 Juli 2021 lalu oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa dari Kemendagri, Yusharto.

PPKM mikro pada awalnya akan  diselenggarakan pada tanggal 3 Juli hingga 21 Juli 2021. Namun masyarakat tampaknya harus kembali bersabar dan mengikuti aturan yang berlaku pada program PPKM mikro ini. Tentu aturan yang diberlakukan sebagian besar masih sama dengan PPKM sebelumnya hanya saja ada beberapa poin yang akan diperketat.

Protokol kesehatan yang berlaku tetap harus dijalankan dan perlu ada kontrol yang semakin ketat. Selain itu, pembatasan jam operasional toko maupun kantor juga tetap berlaku. WFH juga harus tetap diberlakukan 100% bagi beberapa sektor. Sementara itu restoran juga tetap tak diperbolehkan untuk melayani dine in.

Mengandalkan Peran Desa

Selama program PPKM mikro ini berlangsung, pemerintah menaruh harapan besar kepada pihak desa. Posko tingkat desa dianggap sebagai lembaga pertama yang akan memberi pengaruh besar terhadap tindakan kontrol penularan COVID-19. Posko desa ini akan menjalankan 4 fungsi penting yakni pencegahan, penanganan COVID-19, pembinaan masyarakat, serta pendukung pelaksanaan.

Sayangnya, misi pembentukan posko desa baru mencapai setengah dari keseluruhan jumlah desa di tanah air. Angka ini tentu masih terlalu sedikit untuk mencapai kesuksesan pengendalian angka COVID-19. Oleh karena itu selama PPKM mikro ini diselenggarakan, diharapkan pembentukan posko desa semakin cepat dan akurat.

Pastisipasi Masyarakat

Meskipun PPKM mikro diperpanjang namun tak akan memberikan hasil efektif tanpa partisipasi dari masyarakat. Pemerintah menegaskan kembali bahwa masyarakat dari berbagai kalangan harus mampu memberikan kontribusi dalam pencegahan COVID-19. Paling tidak, penerapan protokol kesehatan harus benar-benar dipatuhi oleh semua warga tanpa terkecuali.

Selain itu, pemerintah juga berharap selama PPKM mikro berlangsung masyarakat benar-benar bisa menjaga diri. Kondisi di tengah PPKM mikro ini tentu tidak mudah terutama bagi para pelaku usaha. Masyarakat yang terdampak PPKM mikro tentu harus berjuang keras agar bisa bertahan dan keluar dari kesulitan. Namun, pemerintah berharap semua masyarakat bisa saling membantu di situasi saat ini.

Sebelumnya keputusan PPKM mikro sempat mendapatkan protes dari masyarakat. Banyak yang menolak adanya peraturan pembatasan aktivitas di tengah pandemi ini. Namun, angka penularan yang semakin tinggi setiap hari membuat pemerintah tak ada pilihan lain. Kini, keputusan perpanjangan PPKM mikro pun juga menjadi pilihan berat bagi pemerintah.

Pengaruh ke Ekonomi

Jelas sekali bahwa kondisi ekonomi sangat terpengaruh dengan adanya PPKM mikro. Perekonomian di tengah masyarakat semakin memburuk apalagi jika PPKM mikro akan diperpanjang. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah mempersiapkan skenario terburuk untuk mengatasi dampak ekonomi dari adanya PPKM mikro ini. Diprediksi memang akan ada penurunan dari segala sisi setelah PPKM mikro diberlakukan.

Tak bisa dipungkiri memang, keputusan PPKM mikro diperpanjang ini akan jadi mimpi buruk bagi masyarakat. Namun, sejenak saja mari bersama-sama mengikuti aturan pemerintah dan berjuang melewati pandemi ini. Peran serta kesadaran masyarakat akan sangat membantu dalam proses percepatan penanganan pandemi di Indonesia.