Yang Dipertuan Agung Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, Raja Malaysia ini mengumumkan status darurat nasional kemarin sampai 1 Agustus 2021 mendatang. Langkah untuk mengerem penyebaran Covid-19 tersebut dianggap menyelamatkan PM Muhyiddin Yassin yang telah di ujung tanduk. Jadi pengumuman darurat nasional telah menyelamatkan kursi dan posisi PM Muhyiddin.
Pengumuman penerapan status darurat ini amat mengagetkan banyak kalangan. Pasalnya Perdana Menteri (PM) Muhyiddin tidak menyebutkan adanya rencana menerapkan status darurat nasional pada Senin malam (11/1/2021). Muhyiddin cuma menetapkan kebijakan MCO (Movement Control Order) seperti pada bulan Maret hingga April tahun 2020 lalu yang terbukti sukses.
Pengumuman Darurat Nasional
Pihak Istana dalam pernyataan yang dirilis kemarin menyatakan bahwa persetujuan mempertimbangkan keselamatan pribadi rakyat dan kepentingan terbaik untuk negeri berdasarkan statistik Covid-19 saat ini.
Disebutkan bahwa Sultan Abdullah telah bertemu Muhyiddin sebelum mengumumkan status darurat nasional itu. Menurut Konstitusi, status darurat bisa diumumkan raja atas saran perdana menteri bila raja merasa ada bahaya yang mengancam keamanan, kehidupan ekonomi maupun ketertiban umum.
Status darurat nasional tersebut ditetapkan ketika Pemerintahan Muhyiddin yang berusia 10 bulan nampak goyah.
Dikutip dari Straits Times, kemarin, Ahmad Jazlan Yaakub, Ketua UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) di Kelantan pada Sabtu (9/1/2021) menyatakan tak lagi mendukung koalisi Perikatan Nasional yang diusung Muhyiddin. Dengan begitu koalisi Muyiddin saat ini cuma didukung oleh 110 dari 220 anggota parlemen.
Berhembus kecurigaan, pengumuman darurat nasional ini dikeluarkan untuk mengamankan kekuasaan Muhyiddin. Karena dengan adanya status darurat nasional, maka seluruh kegiatan parlemen akan ditunda tanpa batas waktu. Ini secara tidak langsung memberi peluang untuk Muhyddin memerintah dengan tenang.
Dengan status darurat nasional pula Pemerintah bisa membuat aturan secara sepihak dan menyetujui pengeluaran apa saja yang dinilai perlu untuk keamanan rakyat.
Sebelumnya, pada Oktober 2020 lalu Muhyiddin meminta diterapkannya darurat nasional, namun ditolak Sultan Abdullah yang merasa tidak perlu. Saat itu Sultan malah meminta para politisi untuk bersatu melawan Covid-19.
Status Darurat Nasional Di Malaysia
Josef Benedict dari Civicus, aliansi global organisasi masyarakat sipil dan aktivis mencuit bahwa penetapan status darurat nasional sebagai upaya lain Muhyiddin untuk mempertahankan kekuasaan, menunda pemilu dan menghilangkan pengawasan parlemen ketimbang menangani pandemi secara serius.
Hal senada disampaikan juga oleh Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood, pakar hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia. Menurutnya pemerintah akan mendapatkan kekuasaan bebas selama status darurat dilaksanakan.
Bila parlemen tak melakukan sidang dan tidak ada pertemuan, Pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang.
Konstitusi sedikit banyaknya dapat dikesampingkan. Lantaran sebagian besar dapat diganti dengan undang-undang darurat.
Sebelumnya, PM Muhyiddin mengumumkan lima negara bagian dan tiga wilayah federal akan kembali memberlakukan MCO (Movement Control Order). Semacam Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di negara Indonesia.
Ketentuan dalam PSBB Malaysia diantaranya wajib tetap di rumah terkecuali untuk kebutuhan mendesak dan penutupan sebagian besar tempat bisnis.
Jumlah kasus harian Covid-19 di Malaysia meledak hingga 8.000 per hari. Ini merupakan angka penularan tertinggi sejak Maret 2020 lalu. Total 138.200 kasus positif sejak penularan pertama pada Maret lalu.
PM Malaysia Muhyiddin Yassin memastikan negaranya tak akan memberlakukan jam malam atau aturan militer dalam penerapan status darurat nasional. Status darurat nasional berlaku mulai 12 Januari hingga 1 Agustus 2021.
Rival politiknya menganggap pengajuan status darurat itu sebagai sebuah bentuk manuver yang bertujuan mencegah pemilu lebih cepat.
Selama masa darurat itu tak akan ada sidang parlemen ataupun majelis negara bagian. Tetapi Muhyiddin berkomitmen menggelar pemilihan umum segera sesudah krisis Covid-19 terkendali.
