Pemerintah Salurkan Bansos Tunai Lewat TransferBerita Nasional by Maman Soleman - January 6, 20210 Bansos Tunai Lewat Transfer Jadi Pilihan Pemerintah - Asep Sumaryana, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran memberikan penilaian pada sistem penyaluran bansos (bantuan sosial) tunai kepada masyarakat. Seperti yang diketahui, untuk meminimalkan tindakan korupsi, pemerintah akhirnya mengubah pola penyaluran bansos. Semula penyaluran bansos tunai diberikan secara langsung. Jadi sekarang penyalurannya lewat transfer bank. Efektivitas Penyaluran Bansos Tunai Lewat Transfer Pola baru penyaluran bansos tunai lewat transfer bank dinilai cukup efektif oleh Asep Sumaryana. Tetapi, tetap ada sejumlah pertimbangan yang mesti diperhatikan. Yang diperhatikan apakah sasaran langsung menuju kepada penerima manfaa? Atau ada mediator lainnya seperti pada kasus sebelumnya yang mengakibatkan bantuan tersebut jumlahnya berkurang. Demikian juga untuk masyarakat kecil di daerah yang belum memiliki tabungan. Penyalurannya tetap akan lewat Kantor Pos. Menurut Asep hal ini
Penyaluran Bansos Jadi Tunai, KPK Awasi DistribusinyaBerita Nasional by Maman Soleman - January 5, 20210 Pemerintah mengubah sistem penyaluran bansos menjadi berbentuk tunai pada 2021 ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap mengawasi proses penyalurannya. KPK akan tetap memonitor pelaksanaan bansos di tahun 2021 ini sebagai salah satu program pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan menunjang pengembalian ekonomi Nasional. KPK Akan Awasi Penyaluran Bansos Komisi antirasuah akan secepatnya melakukan koordinasi dengan Kemensos terkait penyaluran bansos. KPK bekeinginan perbaikan dalam sistem penyelenggaraan bansos akan menambah keefektifan penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna. Serta, menutup potensi terjadinya fraud yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi. Sekarang KPK masih menemui permasalahan penting dalam penyelenggaraan bansos. Di antaranya keakuratan pemutakhiran data tidak sesuai antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Juga transparansi data, kualitas data