Pojokjakarta.com – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ternyata tidaklah memiliki izin dari Polri. Hal tersebut tentu menjadi sebuah anulir tersendiri bagi kongres tersebut. Memang penuh kontroversi, KLB Partai Demokrat tidak berizin membuat semua pihak semakin dibingungkan.

Karena sudah diketok palu, jika Moeldoko adalah ketua umum partai Demokrat terbaru melalui KLB tersebut. Sebuah Kongres yang diselenggarakan pada hari Jumat (5/3/2021). Namun Kadiv Humas Polri, menyatakan jika tidak ada surat izin dari pelaksanaan KLB tersebut.

Polri Tidak Mengeluarkan Izin

Argo Yuwono sebagai kadiv Humas Polri menyatakan jika KLB Partai Demokrat yang dilaksanakan di The Hill Resort Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut tidaklah memiliki izin dari Polri.

Sehingga dari sini, banyak pihak yang mengungkapkan banyak kecacatan dari Kongres tersebut. Mulai dari ragam konflik di dalamnya, tidak mengantongi izin, hingga  ketua Umum Moeldoko tidak hadir di dalam kongres tersebut.

Seakan-akan, Kongress tersebut dilaksanakn dengan sangat terpaksa dan tidak melibatkan semua subjek kader partai Demokrat. Tentu, hal ini adalah sebuah insiden internal partai yang sangat aneh dan tidak begitu bisa diterima.

Membuktikan sekali jika di dalam partai Demokrat, masih ada banyak kubu dan saling serang. Apalagi jika melihat jalannya Kongres yang penuh dengan konflik hingga lempar kursi. Sebuah tindakan tidak etis yang seharusnya tidak terjadi.

Berharap Kembali pada Kejayaan Demokrat

Banyak pihak yang mengkritisi insiden ini. Pasalnya, peran Agus Harimurti Yudhoyono pada Kongres tersebut tidaklah diperhatikan. Ia hanya menjadi seseorang yang menolak hal tersebut. Membuktikan, jika Partai Demokrat sedang terpecah.

Damrizal sebagai kader Partai Demokrat mengungkap jika pemilihan ketua umum yang baru tersebut guna untuk menjadikan Partai Demokrat kembali pada kejayaannya. Hal itu tentu tidak selaras dengan semua kejadian yang ada dalam kongres tersebut.

Sebuah hasil yang sulit diterima, jika yang terpilih menjadi ketua umum malah seorang Staf Khusus Kepresidenan dan tidak hadir dalam Kongres. Maka tidak heran jika AHY mengatakan jika kongres Luar Biasa (KLB) tersebut tidaklah sah dan melenceng dari AD/ART partai.

Target Pemilu 2024

Beberapa kader partai Demokrat juga menyatakan jika pemilihan ketua umum yang baru ini difungsikan agar di pemilu 2024 nanti, Partai Demokrat menang dan kembali memimpin Indonesia. Tentu hal ini adalah sebuah cita-cita yang positif.

Namun dengan mekanisme yang terjadi seperti itu, tentu tidaklah heran jika banyak orang yang menyayangkan. Mekanisme pemilihan yang tidak sehat dan banyak pihak yang tidak setuju, membuat partai Demokrat kali ini malah tidak kompak.

Tentu saja hal itu mempengaruhi elektabilitas partai dan nama baik. Apalagi jika target suara adah 25%. Hal tersebut adalah sebuah rencana yang tinggi. Dengan terjadinya KLB yang bahkan ditolak oleh Ketua Umum sebelumnya, AHY, tentu banyak pihak yang merasakan kejanggalan.

KLB Tidak Sah dan Harus Dibubarkan

Proses penyelenggaraan KLB yang tidak sah dan tidak mengantongi izin dari negara (dalam hal ini polisi), tentu harus dibubarkan. Beberapa pihak menyatakan jika hal tersebut dibiarkan, maka negara boleh dikatakan membiarkan pelanggaran hukum.

Tentu banyak sekali kontroversi dari KLB Partai Demokrat 2021 ini. Namun berita , KLB Partai Demokrat Tidak Berizin ini sudah membuktikan jika kongres tersebut penuh dengan kejanggalan. Maka hingga sekarang, posisi kepemimpinan Partai Demokrat yang jelas tentu tidak bisa ditentukan.