Dalam perkembangan politik yang bersejarah, Sushila Karki resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Interim Nepal pada 12 September 2025, menjadikannya perempuan pertama yang memimpin pemerintahan negara Himalaya tersebut. Pelantikan ini menandai babak baru dalam sejarah politik Nepal yang selama ini didominasi oleh tokoh-tokoh pria.
Latar Belakang Pengangkatan
Pengangkatan Karki sebagai PM interim terjadi setelah gelombang protes yang dipimpin oleh generasi muda “Gen Z” melawan korupsi yang berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri sebelumnya, KP Sharma Oli pada hari Selasa lalu. Protes yang awalnya dimulai sebagai demonstrasi media sosial melawan gaya hidup mewah “Nepo Kids” kemudian meluas ke jalanan dan menjadi kerusuhan sosial paling mematikan yang pernah dialami Nepal.
Krisis politik ini menewaskan lebih dari 50 orang dalam penindakan keras terhadap protes yang dipimpin pemuda, menyebabkan kerusakan luas dan memaksa pengunduran diri pendahulunya. Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan kepemimpinan yang dapat menenangkan ketegangan dan memulihkan stabilitas.
Profil Sushila Karki
Sushila Karki lahir pada 7 Juni 1952 dan merupakan seorang politisi dan mantan ahli hukum Nepal. Karki berusia 73 tahun dan memiliki latar belakang yang kuat dalam sistem peradilan Nepal. Sebelum menjabat sebagai PM interim, ia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal, posisi yang membuatnya dikenal luas di kalangan hukum dan politik negara tersebut.
Keputusan untuk menunjuk Karki sebagai PM interim cukup unik karena pilihan tersebut berdasarkan diskusi antara berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan perwakilan Gen Z, dengan dukungan dari voting online yang dilakukan oleh para demonstran melalui jajak pendapat di Discord. Dengan rekomendasi dari Gen Z untuk posisi Perdana Menteri, Karki menyatakan bahwa dia telah menerima permintaan untuk mengambil alih sebagai Perdana Menteri interim Nepal.
Langkah Awal dan Pembentukan Kabinet
Setelah dilantik, Karki memulai pekerjaannya dengan mengunjungi para demonstran muda yang terluka dalam bentrokan mematikan dengan petugas keamanan di Kathmandu. Langkah simbolis ini menunjukkan komitmennya untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan rakyat, khususnya generasi muda yang menjadi motor perubahan.
Pada hari Senin, Karki mengangkat beberapa menteri dalam kabinetnya, termasuk Om Prakash Aryal sebagai Menteri Dalam Negeri, Rameshwar Prasad Khanal sebagai Menteri Keuangan, dan Kulman Ghising sebagai Menteri Energi. Aryal merupakan seorang pengacara hak asasi manusia yang telah menangani kasus-kasus hukum untuk kepentingan publik, menunjukkan komitmen pemerintahan baru terhadap reformasi dan transparansi.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Sebagai PM interim, Karki menghadapi tantangan besar untuk menstabilkan situasi politik dan sosial Nepal. Ia akan memimpin pemerintahan transisi hingga pemilihan umum mendadak pada Maret 2026. Periode ini akan menjadi ujian bagi kemampuannya memulihkan kepercayaan publik dan mengatasi akar masalah korupsi yang memicu protes.
Badan-badan PBB di Nepal menyambut baik pengangkatan Sushila Karki sebagai perdana menteri interim, menunjukkan dukungan internasional untuk kepemimpinan baru ini. Pengangkatan perempuan pertama sebagai PM Nepal diharapkan dapat membawa perspektif baru dan pendekatan yang lebih inklusif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara.
Kepemimpinan Karki mencerminkan perubahan generational dalam politik Nepal, di mana tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari generasi muda mulai mendapat respons nyata dari sistem politik. Keberhasilannya dalam menjalankan tugas sebagai PM interim akan menentukan arah masa depan demokrasi dan reformasi di Nepal.
