You are here

PKS Cabut Aturan Poligami, Merendahkan Stigma Janda

PKS Cabut Aturan Poligami
Bagikan Artikel Ini

Pojokjakarta.com – Baru-baru ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumumkan kepada anggotanya untuk menerapkan poligami. Aturan poligami tersebut bisa dilakukan pada anggota yang benar-benar mampu secara ekonomi. Hal ini diberlakukan dengan harapan nasib anak yatim bisa terbantu.

Namun founder komunitas #SaveJanda mengatakan jika program tersebut malah merendahkan wanita yang memiliki status Janda. Aturan tersebut malah bisa jadi membuat status janda semakin dipandang rendah oleh kalangan masyarakat. Maka dari itu, program tersebut tidak boleh dilanjutkan.

Mutiara Proehoeman mengatakan jika narasi-narasi misoginis yang menghimbau anggota Partai Keadilan Sejahtera malah memperburuk stigma janda. PKS harus lebih memperhitungkan beban berlapis dari wanita yang berstatus janda. Selain harus menyandang gelar tersebut, wanita janda juga harus menghidupi keluarganya.

Sudah Melukai Hati Masyarakat Terutama Wanita

Mungkin program tersebut memiliki niat yang baik. Hanya saja, anjuran tersebut malah membuat wanita janda semakin dilihat dengan sebelah mata. Terlebih di negara Indonesia yang penduduknya plural.

Sebagai sebuah partai politik yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah, PKS harusnya mempertimbangkan kembali di berbagai sisi jika membuat sebuah aturan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa tersakiti dari peraturan yang dibuat. Meskipun dengan niat yang baik.

Karena beragamnya corak masyarakat Indonesia, sebuah partai harus lebih menyesuaikan diri. Peraturan untuk memperjuangkan kesejahteraan harus lolos dari nilai etika dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Termasuk dalam anjuran berpoligami untuk lelaki yang mampu secara ekonomi.

Setelah dengan berbagai pertimbangan dan diskusi di internal PKS, Surahman selaku ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS menyatakan jika pihaknya mencabut aturan tersebut. Selain itu, PKS juga meminta maaf atas gaduhnya masyarakat dari aturan tersebut. Niat awal dari aturan tersebut sebenarnya baik, mungkin karena kurang pertimbangan, jadi aturan tersebut seakan-akan malah merendahkan stigma janda.

PKS Fokus Meringankan Beban Ekonomi Masyarakat

Setelah permohonan maaf tersebut disampaikan, pihak PKS mengatakan jika saat ini PKS sedang fokus meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.  Dalam hal ini tentunya adalah anak yatim yang membutuhkan pertolongan.

Sudah selayaknya sebagai sebuah partai politik, PKS harus lebih fokus untuk memberikan aturan-aturan realistis yang tidak sensitif di lingkungan masyarakat Indonesia. Apalagi di renah poligami.

Jangan sampai, aturan tersebut dijadikan dalih para anggota untuk memadu istrinya. Apalagi jika sampai nikah diam-diam dan akhirnya memicu keretakan hubungan rumah tangga. Permasalahan poligami dalam lingkup keluarga bukanlah masalah sepele. Banyak pro kontra di dalamnya. Sehingga organisasi sekelas partai tidak patut kiranya untuk menjadikan poligami sebagai aturan di dalam organisasi.

Semoga pencabutan aturan poligami di anggota PKS menjadi pembelajaran semua pihak. Di tengah pluralisme-nya kehidupan masyarakat Indonesia, poligami tampaknya masih belum sesuai jika dijadikan sebuah aturan resmi dalam partai tertentu.

Leave a Reply

Top