You are here
Home > Berita Nasional >

Vaksin Covid-19 Berbayar, Menyalahi Keputusan Presiden!

Vaksin Covid 19 Berbayar Menyalahi Keputusan Presiden
Bagikan Artikel Ini

Pojokjakarta.com – Baru-baru ini, masyarakat ribut terkait penjualan vaksin Covid-19 berbayar yang dilakukan oleh Kimia Farma. Vaksin Covid-19 berjenis Sinopharm berbayar tersebut dibandrol dengan harga Rp 321.660. dengan harga layanan Rp 117.910.

Tentu saja hal ini merupakan salah satu fakta yang menyalahi ungkapan Presiden beberapa waktu lalu. Dimana, presiden mengatakan vaksin akan digratiskan kepada masyarakat Indonesia.

Keluar dari persoalan vaksinasi tahap petama dan kedua yang sudah berjalan di beberapa daerah, menjadi satu yang cukup mengejutkan jika ternyata Kimia Farma mengkomersialkan Vaksin Covid-19 itu.

Menyalahi Keputusan Presiden

Satu hal yang dipahami oleh masyarakat adalah, vaksinasi akan dilakukan secara gratis. Covid-19 adalah sebuah pandemi, harus dilawan bersama. Artinya jika ada pihak yang diuntungkan, maka pemerintah seharusnya bertindak.

Termasuk komersialisasi vaksin yang dilakukan oleh Kimia Farma tersebut. Selain itu DPR sudah rapat dengan komisi IX. Dimana, ada keputusan jika hal tersebut menyalahi keputusan presiden yang menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, secara tanggung jawab moril juga presiden memiliki tanggung jawab terhadap apa yang disampaikan sebelumnya. Kebutuhan vaksin harus dimobilisasi oleh pemerintah. Sebab, hal tersebut memang tugas pemerintah.

Kementerian Kesehatan Belum Merespon

Beberapa pihak di DPR sudah menjelaskan untuk berkoordinasi dengan menteri Kesehatan Budi Gunawan. Namun hingga saat ini, belum ada respon yang pasti terkait komersialisasi vaksin Covid-19 ini.

DPR akan menggelar rapat secara resmi di komisi IX untuk meminta penjelasan dari Menkes. Sehingga nantinya, semua permasalahan tersebut bisa dijelaskan secara clear bagaimana kelanjutan dari realitas ini.

Pemerintah tentu harus menjaga komitmen untuk tidak membuat vaksin seakan-akan seperti dikomersialisasi. Karena jika seperti demikian, rakyat akan semakin tidak percaya terhadap aturan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia.

Lebih Baik Pilih yang Gratis

Vaksin yang baru dibeli oleh Kimia Farma dengan jenis vaksin Sinopharm memiliki harga yang mahal. Apalagi bagi masyarakat menengah ke bawah. Maka dari itu, lebih baik masyarakat menggunakan vaksin yang resmi dari pemerintah dan tidak berbayar.

Vaksin yang gratis tersebut harus dimaksimalkan. Selain itu, vaksin tersebut juga sudah diujikan berulang kali. Sehingga ditemukan data jika vaksin tersebut memang benar-benar aman dan efektif untuk melawan virus Covid-19.

Meskipun varian baru dari virus ini tes bermunculan, vaksin gratis tetap bisa dijadikan alternatif terbaik. Sebab tidak akan membuat seseorang harus membayar untuk mendapatkan vaksinasi.

Vaksin Covid-19 berbayar yang dilakukan oleh Kimia Farma ini dikritik oleh banyak pihak. Mulai dari dewan perwakilan rakyat, politisi, hingga influencer yang ada di media sosial. Semua mempermasalahkan dan menganggap vaksin Covid-19 berbayar merupakan salah satu hal yang boleh dikatakan kecolongan.

Harga Vaksin Covid-19 Sinopharm Mahal

Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, vaksin Covid-19 berbayar yang dijual oleh Kimia Farma, memiliki harga yang boleh dibilang tinggi. Harga yang dipatok untuk dua suntikan yakni Rp879.140 per orang.

Tentu saja, harga tersebut amat tinggi bagi seorang yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Apalagi di Indonesia, masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Jangan sampai masyarakat kembali disulitkan dengan vaksin yang berbayar.

Beberapa warganet juga mewanti-wanti jika nantinya vaksin ini akan dijadikan barang dagang oleh pemerintah. Artinya, setelah vaksinasi gratis, masyarakat dituntut untuk melakukan vaksin yang berbayar. Jika tidak akan terjadi suatu hal.

Karena vaksin Covid-19 berbayar inilah, masyarakat menjadi lebih berburuk sangka terhadap pemerintah. Bagaimanapun, hanya pemerintah yang seharusnya memiliki otoritas penting terhadap penanggulangan Covid-19.

Tujuannya, agar tidak terjadi komersialisasi vaksin Covid-19 yang seperti ini. Jika hal semacam ini dibiarkan, lantas akan banyak instansi lain yang akan menjual vaksin secara komersial.

Diakses Secara Bebas dan Komersial

Vaksin yang dijual-belikan oleh kimia farma sekarang menjadi salah satu barang dagangan. Padahal, vaksin adalah kebutuhan semua rakyat di masyarakat di zaman ini. Seolah-olah, ada sebuah mafia lagi di masa yang genting ini.

Jika harga vaksin yang dipatok begitu mahal tersebut dibiarkan, maka jangan salahkan jika masyarakat berpikir hanya orang kaya saja yang akan bertahan. Sebab, hanya orang kaya yang mau mengeluarkan uang segitu besarnya untuk melakukan vaksinasi.

Apalagi, proses vaksinasi tersebut tidak menjamin tubuh bisa kebal dari Covid-19. Realitanya, masih banyak orang yang sudah vaksin, meninggal dunia akibat Covid-19. Maka dari itu, sangat disayangkan jika ada komersialisasi vaksin di tengah kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

Respon Positif dari Beberapa Masyarakat

Meskipun banyak pihak yang komplain terhadap komersialisasi vaksin ini, masih banyak masyarakat yang pro terhadap hal tersebut. Bukan jadi masalah sebab sudah banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah.

Selain itu, masyarakat yang belum kebagian vaksin gratis bisa langsung membeli. Sehingga, vaksinasi tidak menjadi sebuah paksaan. Akan tetapi sebuah pilihan dari masing-masing individu.

Meskipun demikian, dengan harga yang tampak tinggi, banyak masyarakat yang menyesalkan. Kenapa harganya kok terlalu mahal?

Meskipun demikian, tentu Kimia Farma sudah memiliki aturan khusus terhadap jual-beli vaksin yang mereka lakukan. Artinya, seperti obat dan hal-hal yang lain, vaksin sudah menjadi barang komersial yang harganya akan diubah-ubah sesuai situasi dan kondisi ekonomi.

Respon pro dan kontra terkait vaksin Covid-19 berbayar yang dikeluarkan oleh Kimia Farma ini menunjukkan jika Pandemi ini belum selesai. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan vaksin, membuat pemerintah harus semakin ketat dalam mengambil keputusan.

Leave a Reply

Top