
Pada hari Rabu waktu Washington, Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan suara mengenai apakah pemakzulan Donald Trump jilid dua akan diberikan. Mengingat Trump seringkali menghasut agar pemberontakan dilakukan di di Capitol AS.
Berikut ini sejumlah fakta mengenai pemakzulan Trump jilid kedua dan bagaimana dampaknya bagi ia sendiri yang dikutip dari Reuters.
Cara Kerja Pemakzulan
Pemakzulan seringkali disalah maknai mengenai pencopotan presiden dari jabatannya. Namun, faktanya pemakzulan ini hanya merujuk pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mengajukan gugatan bahwa presiden terlibat dalam suatu kejahatan atau pelanggaran.
Jika sebagian besar anggota DPR setuju untuk mengajukkan pemakzulan, nantinya akan ditindaklanjuti oleh senat. Senat merupakan majelis tertinggi yang mempunyai hak untuk menggelar persidangan. Konstitusi memberikan syarat dua pertiga suara dari anggota senat yang setuju untuk memberhentikan seorang presiden.
Pelanggaran Yang Ditujukan Pada Trump
Partai Demokrat DPR berencana melaporkan Trump dengan tuhan penghasutan tindak kriminal pada 6 Januari lalu di Capitol. Akibatnya, ribuan pendukung Trump berbondong-bondong menyerbu gedung putih untuk memaksa anggota parlemen membatalkan kemenangan Joe Biden. Insiden di Capitol, Amerika Serikat telah memakan korban sebanyak lima orang.
Apa Yang Terjadi Setelah pemungutan suara DPR pada Rabu?
Jika DPR memberikan presiden suatu dakwaan, kasus nantinya akan dilanjutkan oleh Senat. Merekalah yang akan mengadili presiden. McConnell, Pemimpin Senat dari Partai Republik mengatakan persidangan awal mungkin akan digelar pada 19 Januari.
Agar bisa digelar, minimal 100 senator perlu mendukung persidangan ini. chuck Schumer, Pemimpin Demokrat Senat sedang berusaha mengumpulkan senat sebelumnya untuk menggunakan otoritas darurat. Namun, langkah tersebut seharusnya membutuhkan persetujuan dari McConnel.
Salah satu profesor ilmu politik dari Brown University, Corey Brettschneider mengatakan pemakzulan dapat ditetapkan oleh Senat serta dapat mengadakan persidangan kapanpun sesuai kesepakatan.
Itu karena ciri utama pemakzulan tidak adanya persyaratan khusus yang mengatur proses hukumnya. Tidak ada juga pengawasan dari pengadilan.
Tujuan Pemakzulan
Pemakzulan Donald Trump digunakan untuk menurunkan dirinya dari jabatannya. Fungsi lain yakni untuk mendiskualifikasi agar dirinya tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden di periode berikutnya.
Demokrat sendiri dapat mengambil alih kendali senat di akhir Januari dan punya peluang Trump mencalonkan diri sebagai presiden di periode 2024. Salah satu sumber diskusi internal mengatakan Trump berencana mencalonkan diri sebagai presiden lagi pada 2024 mendatang.
Bisakah Seorang Presiden Dimakzulkan Dua Kali?
Sebenarnya presiden tidak bisa dimakzulkan dua kali seperti tertuang dalam konstitusi AS. Namun, sejumlah ahli hukum mengatakan kongres punya wewenang untuk melakukan pemakzulan Donald Trump dua kali.Trump sendiri pernah dimakzulkan pada Desember 2019 oleh sebagian besar anggota DPR pimpinan Demokrat. Kala itu, mayoritas senat menyetujui Trump dicopot sebagai presiden.
Alasannya, Trump menyalahgunakan kekuasaan dengan melarang bantuan pendanaan Ukraina guna meluncurkan investigasi Joe Biden. Dirinya juga dituduh menghalangi kongres dalam melakukan penyelidikan ke dirinya. Trump melarang stafnya memberikan kesaksian saat sidang penyelidikan Trump digelar. Namun, upaya tersebut belum berhasil. Dirinya menang atas kedua dakwaan tersebut.
Namun, DPR memutuskan untuk melakukan pemakzulan lagi kepada Trump atas tuduhan penghasutan kerusuhan Capitol Hill. Trump telah mendesak pendukungnya untuk melawan hasil pemilu yang memenangkan Joe Biden.
Para pendukungnya kemudian menyerbu Capitol dan memaksa parlemen membatalkan kemenangan Biden. Sebanyak 10 anggota partai Republik menyetujui pemakzulan tersebut dengan memihak kepada Demokrat.
Pemakzulan Donald Trump kedua kalinya ini menjadikan dirinya sebagai presiden Amerika Serikat pertama yang mendapatkan pemakzulan dua kali. Dampak dari pemakzulan ini adalah tidak berhak dirinya mendapatkan tunjangan setelah pensiun sebagai presiden.
Mulai dari dana perjalanan, staf pribadi dan kantor pribadi. Ia juga tidak akan mendapatkan perlindungan secret service untuk dirinya, pasangan dan anak-anaknya yang berusia kurang dari 16 tahun.