Meski tinggal enam hari lagi berkuasa nyatanya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan memasukkan raksasa elektronik China dalam daftar hitam, yakni Xiaomi, produsen ponsel nomor tiga dunia. Pemerintah Amerika Serikat (AS) menambahkan Xiaomi masuk daftar hitam seperti halnya beberapa perusahaan China lainnya.
Mengutip The Verge dari Reuters, Jumat (15/1/2021), Departemen Pertahanan AS sekarang menilai Xiaomi sebagai ‘perusahaan militer Komunis China’. Ini artinya rentan pada perintah eksekutif Trump yang melarang AS untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan barangkali akan menekan perusahaan AS dan investor AS lainnya untuk melepas investasi di Xiaomi pada 11 November 2021.
Xiaomi Masuk Daftar Hitam
Meskipun pemerintahan Biden mungkin membatalkan pesanan sebelum itu, menarik untuk menilik perusahaan elektronik seperti Xiaomi yangg masuk daftar hitam tersebut. Kebanyakan perusahaan lainnya dalam daftar lebih mengarah terhadap industri yang mengkhususkan diri dalam konstruksi, telekomunikasi, bahan kimia, pembuatan kapal, kedirgantaraan, penerbangan dan bentuk infrastruktur lainnya.
Huawei, pabrikan ponsel nomor dua di dunia pun ada dalam daftar hitam, tetapi Huawei pun membangun peralatan telekomunikasi skala besar. Anggota parlemen AS secara tersendiri cemas menganai Huawei jadi bagian dari infrastruktur seluler negara.
Meskipun masuk daftar hitam, hal tersebut berbeda dengan ‘daftar entitas’ Departemen Perdagangan AS, yang umumnya menghindari perusahaan AS mengalihkan teknologi ke perusahaan yang sudah masuk daftar hitam, seperti pembuat dronemaker DJI. Huawei dan SMIC (pembuat chip Cina) dan Huaweu terdapat pada kedua daftar itu sekarang.
Xiaomi Bantah Departemen Perdagangan AS
Departemen Pertahanan AS atau Pentagon mengidentifikasi Xiaomi selaku salah satu dari sembilan perusahaan yang diduga mempunyai hubungan dengan militer China dan disebut sebagai perusahaan militer Komunis.
Akan tetapi Xiaomi menyangkal tudingan itu melalui pernyataan resminya.
Perusahaan sudah menaati hukum dan berjalan selaras dengan hukum serta aturan otoritas yang berlaku dimana perusahaan berjalan. Perusahaan menjelaskan kembali bila mereka menyediakan buatan dan layanan bagi penggunaan sipil dan komersil.
Xiaomi menandaskan kalau itu tak dimiliki, tidak dikendalikan atau berafiliasi dengan militer China, dan bukanlah ‘Perusaaan Militer Komunis China’ yang berarti ada di bawah NDDA.
Dilansir dari Android Authority, Jumat (15/1/2021) Xiaomi menyatakan, perusahaan akan mengambil tindakan yang tepat guna menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
Perusahaan tengah meninjau konsekuensi potensial dari ini untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai dampaknya pada Grup. Xiaomi menyatakan, perusahaan akan membuat pengumuman lebih lanjut bila dibutuhkan.
Saham Xiaomi Anjlok Hingga 11%
Berdasarkan penelitian IDC, Xiaomi adalah salah satu produsen ponsel paling besar di dunia, bersaing cuma dengan Samsung dan Huawei yang menjual lebih banyak ponsel.
Dengan pangsa pasar dunia sebesar 13,1% akibat kepopulerannya di Eropa, Amerika Latin, dan China, Xiaomi berhasil menjual lebih banyak ponsel ketimbang Apple.
Akibat keputusan pemerintah AS memasukkan Xiaomi ke daftar hitam, saham Xiaomi anjlok hingga 11 persen sesudah keputusan tersebut diumumkan. Keputusan ini cukup mengagetkan, kendati AS mentargetkan beberapa perusahaan Tiongkok untuk menjaga keamanan nasional.
Sebelumnya, pemerintahan Trump sudah memasukkan WeChat, TikTok, ZTE, dan Huawei ke dalam daftar hitam.
Huawei dimasukkan ke dalam daftar entitas Departemen Perdagangan AS, yang melarang perusahaan AS untuk melakukan dagang dengannya. Inilah penyebabnya kenapa ponsel Huawei belakangan ini beroperasi tanpa adanya akses ke Google Play Store maupun pembuat chip AS.
Huawei termasuk dalam daftar entitas bersama ZTE lantaran kebanyakan usahannya ialah peralatan telekomunikasi seperti pengaturan jaringan 4G dan 5G. Bagian dari operasi Huawei ini ditetapkan oleh pemerintahan Trump sebagai risiko keamanan nasional.
Xiaomi cuma menjual barang elektronik konsumen yang mungkin merupakan alasan mengapa dimasukkan dalam daftar hitam yang tak terlampau parah.
Lewat strategi nasional fusi militer-sipil, China meningkatkan ketangguhan industri militer negara tersebut dengan memaksa perusahaan sipil China untuk menunjang kegiatan militer dan intelijennya.
Kecaman Trump pada perusahaan China sudah menjadi ciri khas kepresidenannya. Disamping Huawei dan ZTE, Trump pun berusaha melarang platform media sosial asal China, yakni TikTok. Pekan lalu Trump mengesahkan perintah eksekutif yang melarang transaksi dengan 8 aplikasi produksi China, termasuk AliPay dan WeChat Pay.
