You are here
Home > Berita Nasional >

Keputusan PPKM Darurat, Dihentikan atau Diperpanjang?

Keputusan PPKM Darurat Dihentikan atau Diperpanjang
Bagikan Artikel Ini

Pojokjakarta.com – Pemerintah memberikan pengumuman jika PPKM darurat akan dilaksanakan hingga tanggal 20 Juli 2021. Tepat di hari perayaan Idul Adha ini, bagaimana kelanjutan keputusan PPKM Darurat, apakah dihentikan atau diperpanjang?

Dari kacamata berbagai pihak, ada pro kontra dalam hal tersebut. Ada kudu yang ingin PPKM dilanjutkan dan ada kubu yang mengatakan PPKM harus dihentikan. Hal tersebut tentu ditinjau dari efektivitas pelaksanaan PPKM Darurat terhadap penekanan kasus positif Covid-19.

Semua pertimbangan tersebut, tentu saja harus dikaji dengan baik oleh pemerintah. Sehingga terjadi keputusan PPKM darurat yang adil dan benar-benar efektif untuk menekan angka positif Covid-19.

Rapat Terbatas Perpanjangan PPKM Darurat

Beberapa waktu lalu bersama menteri bersama presiden melaksanakan rapat terbatas. Hal tersebut disampaikan oleh Muhadjir Effendy terkait keputusan PPKM darurat apakah diperpanjang atau dihentikan.

Dengan berbagai pertimbangan, presiden tampaknya akan lebih memilih untuk melanjutkan PPKM hingga akhir Juli. Sebab, belum ada dampak yang signifikan dari PPKM darurat yang sudah dilaksanakan tersebut.

Sehingga bisa disimpulkan, untuk saat ini kemungkinan besar PPKM darurat akan diperpanjang. Meskipun ada banyak pihak yang merasa hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Ada pertimbangan besar bagi pemerintah untuk melakukan hal tersebut, diantaranya adalah pemberian bansos yang membutuhkan dana yang besar tentunya. Selain itu, ada beberapa hal lain yang dipertimbangankan.

Sebab, ada banyak orang yang tertekan dengan adanya PPKM Darurat ini. Pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kadang salah sasaran yang menyebabkan beberapa masyarakat merasakan dampak yang begitu besar.

Sebagian Rakyat Keberatan, Pemerintah Harus Pertimbangkan

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan jika rakyat berat merasakan perpanjangan PPKM Darurat ini. Maka dari itu, pemerintah pusat seharusnya kembali mempertimbangkan hal tersebut.

Jangan sampai, keputusan PPKM Darurat yang diperpanjang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena hal tersebut bisa membuat ekonomi masyarakat semakin terguncang.

Luhut mengatakan jika keputusan PPKM Darurat ini akan segera diumumkan. Diperpanjang adalah langkah yang tendensius diambil oleh pemerintah. Melihat perkembangan kasus positif Covid-19 yang masih tinggi.

Beberapa UMKM juga keberatan terhadap hal tersebut. Sehingga membuat mereka merasa harus menuntut agar pemerintah tidak meneruskan PPKM Darurat yang terlihat seperti tidak efektif untuk dilakukan.

Masih banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat dan beberapa diantaranya adalah masuk pada kasus yang ‘parah’. Sehingga sampai dibawa ke pengadilan dan terjadi putusan yang membuat masyarakat semakin kesal dengan PPKM darurat.

Pengusaha UMKM Menjerit Kesulitan

Jika keputusan PPKM darurat yang diambil oleh pemerintah adalah diperpanjang, maka satu elemen masyarakat yang menjerit pertama kali adalah pengusaha UMKM. Sebab, mereka adalah pelaku ekonomi di strata tengah yang sangat terdampak.

Beberapa jenis pengusaha butuh ruang umum untuk melakukan kegiatan ekonomi mereka. Sedangkan PPKM Darurat membatasi hal tersebut. Walaupun masih bisa berjalan, maka konsekuensinya adalah penghasilannya berkurang.

Maka dari itu, tidak mustahil jika para pengusaha UMKM merasa dengan adalah keputusan PPKM Darurat yang diperpanjang, membuat usaha mereka menjadi lebih sulit untuk bertahan.

Bukan hanya terkait pembatasan, akan tetapi dengan adanya PPKM darurat, membuat calon pembeli mereka menjadi berkurang secara signifikan. Maka dari itu, para pengusaha UMKM lah yang paling menjerit jika ada keputusan perpanjangan.

Mengingat pengusaha tersebut salah satu roda pergerakan dan perputaran ekonomi di Indonesia, maka pemerintah juga perlu memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai, keputusan PPKM Darurat yang diperpanjang malah semakin memperburuk kondisi stabilitas ekonomi masyarakat, pengusaha lokal, dan nasional tentunya.

Presiden Langsung yang Memimpin PPKM Darurat

Jika memang keputusan PPKM darurat diperpanjang, maka rakyat menginginkan presiden langsung yang memimpinnya. Sebab, hal tersebut dinilai jauh lebih efektif dalam proses pemberian instruksi.

Beberapa pengamat menyatakan jika PPKM Darurat sama sekali tidak efektif untuk menekan kenaikan kasus Covid-19. Sehingga, rakyat perlu keyakinan atas hal tersebut. Sehingga jika presiden Joko Widodo yang memimpin, kemungkinan besar rakyat akan lebih setuju, meskipun tetap berat.

Koordinasi yang tampak tidak sinkron akhir-akhir ini di pemerintah dari kacamata publik, membuat PPKM darurat seakan-akan hal yang sia-sia dilakukan. Beberapa kasus penegakan yang membuat terjadinya konflik malah menjadi sebuah hal yang traumatis bagi rakyat.

Maka dari itu, jika presiden sendiri yang memimpin, kemungkinan besar rakyat akan lebih percaya dan setuju jika PPKM Darurat memang harus diperpanjang. Meskipun hal tersebut memang tidak mudah tentunya.

Selain itu, keikutsertaan wakil presiden dalam hal ini sangat dibutuhkan. Masyarakat sudah menilai jika kinerja wakil presiden saat ini belum maksimal. Tidak begitu terlihat dan cenderung pasif.

Entah hal tersebut karena permasalahan umur atau apapun itu, rakyat butuh sosok wakil presiden yang siap hadir membawa rakyat menuju kesejahteraan umum. Sehingga, jangan sampai menteri-menterinya terlihat, tapi wakil presidennya senyap.

Pengumuman Dilakukan Sore ini

Keputusan PPKM Darurat diperpanjang ataupun dihentikan akan diumumkan sore ini (20/07/2021). Masyarakat tentu akan menunggu hal tersebut. Bagaimanapun keputusannya, diharapkan pemerintah telah mempertimbangkan di berbagai perspektif.

Baik untuk masyarakat kelas menengah, bukan berarti baik untuk kelas bawah. Begitu juga sebaliknya. Tentu saja menyeimbangkan keputusan bukan hal yang mudah. Sehingga perlu adanya kebijaksanaan pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat merasa adil dengan semua keputusan.

Semoga keputusan PPKM darurat yang diambil pemerintah menjadi awal kesejahteraan bagi masyarakat. Menyelaraskan kepentingan kesehatan dan ekonomi bukanlah perkara mudah. Sebab keduanya merupakan sebuah kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk terus hidup dan beraktivitas.

 

Leave a Reply

Top