Pojokjakarta.com – Aliansi mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Satu yang berjumlah puluhan melakukan demo dengan tajuk “Jokowi Gagal Total” di depan kampusnya, yakni di jalan Alauddin, Makassar Sulawesi Selatan. Demo tersebut dilakukan demi menyampaikan aspirasi-aspirasi yang urgensi di tengah situasi dan kondisi negara yang tidak stabil ini. Para mahasiswa tersebut menganggap banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dan tidak tepat. Entah itu terkait penanggulangan Covid-19 maupun bidang lainnya. Mahasiswa melakukan unjuk rasa dengan membawa banner dengan tulisan-tulisan bertajuk, “Jokowi Ma’ruf Gagal Total” dan mereka menuntut kepada presiden mundur saja. Menciptakan Kemacetan Demo di Makassar tersebut dilakukan oleh mahasiswa yang menyebabkan kemacetan jalan. Bahkan beberapa dari mereka membakar ban sehingga terjadi sedikit hal-hal yang membuat jalan semakin padat dan macet parah. Mahasiswa yang berdemo menurut seluruh ruas jalan, sehingga ada truk yang tertahan. Akhirnya, terjadi kemacetan panjang pada hari Selasa (6/7/2021). Demo tersebut dilakukan untuk melakukan sebuah gugatan terhadap pemerintah. Ada berbagai masalah yang menurut mereka tidak bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu, masih banyak komersialisasi kebutuhan rakyat. Sehingga membuat rakyat semakin hari semakin sengsara dan akhirnya mereka menuntut presiden beserta wakilnya mundur dari jabatan. Aksi Dikawal Pihak Kepolisian Aksi tersebut dilakukan oleh mahasiswa dan dikawal dari pihak kepolisian. Mengingat hari ini masih dalam masa Pandemi Covid-19, maka harus ada pengawalan ketat agar tidak ada hal-hal buruk yang bisa terjadi. Apalagi yang berdemo kali ini adalah mahasiswa. Sangat besar potensi terjadi kerusuhan jika tidak dikawal dengan ketat oleh pihak berwajib. Tentu saja, semua pihak menginginkan demo apapun terjadi dengan baik. Jika tujuannya untuk menyampaikan aspirasi kepada birokrasi pemerintah, maka seharusnya tidak mengganggu pihak lain. Sehingga, pihak kepolisian terus memantau aksi aliansi mahasiswa tersebut sampai selesai. Kepemimpinan Jokowi yang Bertentangan dengan UU Salah satu alasan dari tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa di Makassar tersebut adalah karena presiden beserta wakilnya tidak begitu bekerja sesuai dengan UU. Mahasiswa menilai jika ada proses deregulasi peraturan perundang-undangan yang akhirnya bertolak belakang dengan semangat serta cita-cita bangsa. Artinya, negara yang seharusnya mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum malah berperan sebagai instansi yang menolaknya. Penilaian dari mahasiswa tersebut tampak ekstrem memang, apalagi untuk pemerintah Indonesia ini. Di kondisi Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini, kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf memang sangat kontroversi. Menimbulkan pro dan kontra di berbagai elemen masyarakat. Ada yang membela dan ada yang kurang setuju. Namun hal tersebut adalah sebuah hal logis dan biasa dalam negara demokrasi. Pemerintah yang bekerja akan selalu mendapatkan kritik dari mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Penegakan Hukum yang Diskriminatif Salah satu hal yang disorot dari demonstrasi tersebut adalah masalah penegakan hukum. Aliansi mahasiswa menyatakan jika hukum di Indonesia masih tebang pilih. Belum ada keadilan mutlak yang benar-benar tercipta dari proses penegakan hukum. Apapun hal yang menjadi sebab munculnya narasi tersebut, tentunya mahasiswa tidak akan sembarangan menyatakan sikap. Keberadaan data dan fakta dari semua hal yang diungkapkan mahasiswa merupakan satu keresahan yang perlu didengarkan oleh pemerintah. Apalagi dalam masalah keadilan hukum. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga tidak ada orang yang spesial di mata hukum. Semua setara dan sama di hadapan hukum. KKN oleh Oknum Birokrat Hal lain yang disorot dari demo aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah tersebut adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang seringkali dilakukan oleh pemerintah dan birokrasi kenegaraan. Hal itu mungkin saja disimpulkan dari beberapa kasus korupsi akhir-akhir ini. Selain itu, juga ada praktik nepotisme yang sering dilakukan oleh pejabat yang berkuasa. Menjadi satu hal yang sangat disayangkan jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Aliansi mahasiswa tersebut menganggap jokowi gagal total dengan satu indikatornya adalah maraknya KKN di lingkungan pemerintah. Sudah menjadi satu masalah serius jika Korupsi adalah masalah negara yang tidak bisa diselesaikan hingga saat ini. Tetap terus ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga, karena keresahan itulah, mahasiswa menyalurkan aspirasi tersebut dengan berdemo. Menuntut agar Jokowi turun karena alasan tersebut. Apalagi, akhir-akhir ini ada upaya pemerintah yang diindikasikan bisa melemahkan KPK. Sebagai instansi yang menguak korupsi, maka KPK sangat penting. Sehingga upaya pelemahan KPK tersebut seharusnya diperhatikan lebih baik lagi oleh pemerintah. Inkonsistensi Pemerintah Aliansi mahasiswa tersebut menganggap Jokowi Gagal Total juga karena banyak keputusan yang dilakukan dengan tidak konsisten. Sehingga membuat kebijakan tersebut membuat bingung banyak masyarakat. Aliansi mahasiswa tersebut menyorot pada penanganan Covid-19, keputusan terkait pengunduran kuliah tatap muka, dan beberapa hal lainnya. Memang hal tersebut menjadi polemik akhir-akhir waktu ini. Inkonsistensi pemerintah dalam memberikan keputusan ini memang dampak dari sulitnya membaca perkembangan Covid-19. Tentu saja, dari pihak pemerintah juga kesulitan dalam menyesuaikan beragam keputusan tersebut. Sehingga masyarakat kecil sangat terdampak dari ragamnya keputusan tersebut. Satu hal lain yang disorot dari anggapan Jokowi gagal total ini adalah komersialisasi banyak aspek kebutuhan kehidupan masyarakat. Sehingga, karena hal itu banyak oknum yang diuntungkan. Sedangkan masyarakat sebagai rakyat kecil merasakan dampak buruk dari keputusan tersebut. Dalam hal ini termasuk kebutuhan ekonomi dan rumah tangga. Komersialisasi pendidikan juga tidak lupa disorot. Mereka menjadikan problem pendidikan juga sebagai indikator Jokowi gagal total. Sehingga mereka menuntut Jokowi-Ma’ruf mundur dari kursi kepresidenan.