Pojokjakarta.com – Sebuah plat kendaraan khusus produk MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang bahkan sudah masuk dalam aturan khusus diterbitkan. Plat ini dibuat untuk stempel khusus pada kendaraan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Plat eksklusif wakil rakyat ini tentu saja menuai pro dan kontra. Karena tidak menyimpan maksud yang clear.
Ibaratnya, jika mereka adalah wakil rakyat, seharusnya sama dengan rakyat. Sehingga tidak perlu ada ekslusifitas yang ditempelkan pada mereka. Apalagi pada kendaraan mereka yang rata-rata mewah dan tidak mencerminkan kehidupan sebagian rakyat Indonesia sama sekali.
Menjadi sebuah antitesis yang tentunya perlu dikaji lagi aturan ini. Secara riil, aturan plat eksklusif untuk wakil rakyat adalah sebuah tindakan untuk memecahkan mereka. Padahal kerja mereka tidak bisa dikatakan sesuai, karena masih mengimbulkan kritik sana-sini.
Dalih Tujuannya, “Agar Mudah Dikenali”
Wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jika plat kendaraan khusus wakil rakyat ini dibuat agar mereka mudah dikenali saat berada di komplek parlemen Senayan. Termasuk jika mereka melanggar lalu lintas, sehingga mereka semakin merasakan sanksi sosialnya.
Ya, memang menurut Dasco seperti itu tujuan idealnya. Namun tidak ada yang tahu, jika akhirnya ternyata wakil rakyat ini malah menggunakan plat ini menjadi sebuah stempel dimana mereka merasakan tingkat strata yang lebih tinggi.
Dasco juga mengatakan jika kebijakan ini merupakan sebuah identitas dari institusi. Karena beberapa waktu ada yang mengeluh jika banyak anggota DPR yang melanggar lalu lintas tapi tidak bisa dibuktikan secara benar.
Mungkin, jika tujuannya memang demikian patut kiranya kebijakan ini didukung. Namun jika sebaliknya, malah membuat DPR menjadi orang yang ekslusif, tentu kebijakan ini tidaklah perlu diadakan. Karena sama sekali tidak merepresentasikan wakil rakyat.
Banyak Mobil Mewah Berplat Eksklusif
Satu fakta lapangan yang boleh dikatakan mengejutkan adalah, banyak mobil mewah yang memiliki plat eksklusif wakil rakyat tersebut. Mobil-mobil yang harganya tentu saja sama sekali tidak merakyat.
Bahkan mobil tersebut boleh dikatakan menjadi sebuah kebalikan dari nasib rakyat kebanyakan. Dari realitas tersebut, boleh disimpulkan jika kebijakan plat nomor kendaraan khusus ini tidaklah begitu efektif.
Karena yang ada digunakan oleh anggota DPR yang jumlahnya 575 orang tersebut untuk mengklaim dirinya sebagai orang yang lebih tinggi derajatnya ketimbang masyarakat biasa. Hal tersebut bisa jadi problem sosial dan tentu saja kecemburuan sosial.
Wakil rakyat yang seharusnya merakyat malah seakan-akan terlegitimasi ketika ingin menaikkan mobil mewah. Bagaimanapun pola pikir yang diambil, mobil tersebut boleh jadi merupakan hasil gaji yang dari uang rakyat.
Sehingga, dalam kajian yang lebih intensif, plat eksklusif wakil rakyat ini sangat memalukan. Karena tidak mencerminkan sama sekali seorang perwakilan rakyat yang penuh tanggungjawab dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat yang ia wakilkan.
Bisa Disalahgunakan dalam Masalah Prioritas Hukum
Dalam relasi sosial masyarakat, mobil yang berplat ekslusif ini boleh jadi akan mendapatkan perlakukan hukum lalu lintas yang berbeda. Alih-alih memudahkan mengenali DPR dan memudahkan masyarakat menilai tindakan mereka, yang ada mobil ini dipakai oleh keluarga anggota DPR dan akhirnya memudahkan akses mereka.
Sebab, di balik plat tersebut ada sebuah ‘legitimasi sosial’ yang cukup berbahaya jika tidak diantisipasi. Boleh jadi, aparatur negara melakukan tindakan hukum yang berbeda pada pengendara yang memiliki plat nomor khusus ini.
Jadi, bukan malah mencerminkan sikap seorang wakil rakyat, akan tetapi malah seakan-akan plat khusus ini menjadikan mereka tidak merakyat sama sekali. Jika wakil rakyat menjelma menjadi sosok berderajat tinggi, maka konsekuensinya adalah rakyat kecil akan cemburu dan menjauh dari mereka.
Akhirnya, tidak ada orang yang mau menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, orang hanya merasa jika wakil rakyat hanyalah sebuah kerajaan formalitas pemerintah yang pada dasarnya tidak memiliki fungsi yang urgent, apa lagi mewakili kepentingan rakyat.
Tidak Memiliki Faedah Sama Sekali
Dari penjelasan tersebut, kita tentu bisa menyimpulkan sendiri jika kebijakan plat eksklusif wakil rakyat ini tidaklah berguna. Mungkin tujuannya baik, namun memiliki resiko yang besar dalam kajian pembahasan etika dan relasi sosial.
Maka dari itu, seharusnya pemerintah juga mengevaluasi kebijakan ini. Jika memang banyak kritik yang mengatakan tidak relevan dan bahkan tidak ada alasan yang mendesak, maka harusnya tidaklah perlu dilaksanakan. Karena hanya akan menimbulkan pro dan kontra.
Apalagi di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang masih relatif memiliki kondisi ekonomi di bawah rata-rata, kebijakan ini akan menyebabkan kecemburuan sosial. Maka dari itu, dimohon kepada pemerintah untuk memahami hal tersebut.
Boleh dikatakan sebuah problem besar, jika wakil rakyat memiliki eksklusivitas. Padahal mereka belum bekerja dengan maksimal. Tidak ada hal yang jauh lebih logis daripada membatalkan kebijakan ini. Apalagi plat ini sudah tersebar di kalangan anggota DPR.
Representasi Rakyat dan Wakil Rakyat
Karena tidak ada kebutuhan yang mendesak dari hal tersebut, maka harusnya plat eksklusif ini dihilangkan. Karena malah menimbulkan social gap yang tidak perlu ada. Wakil rakyat seharusnya memiliki derajat yang sama dengan rakyat. Mereka melayan rakyat sepenuh hati, dan benar-benar memperjuangkan nasib mereka. Bukan malah bermegahan.
Kebijakan plat eksklusif wakil rakyat ini harusnya kembali ditinjau. Semua perspektif harus ditinjau kembali, jangan sampai hal tersebut masih menimbulkan kontra yang lebih besar. Jika niatnya baik untuk masyarakat, maka pemerintah dan DPR harus kembali meninjau, apakah hal tersebut benar-benar baik untuk masyarakat atau justeru sebaliknya.
