Pojokjakarta.com – Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber daya besar. Salah satunya adalah dalam permasalahan ketersediaan makanan pokok berupa beras. Namun permasalahan impor beras di negara Indonesia ini nampaknya sulit selesai.

Malah akhir-akhir ini, pemerintah kembali melakukan impor beras. Sementara persediaan beras dari Bulog masih banyak dan sulit untuk didistribusikan. Apa yang sebenarnya menjadi masalah? Kenapa pemerintah melakukan impor, padahal Indonesia adalah negara agraris.

Tentu saja dalam ketersediaan beras, Indonesia tidak akan kekurangan. Apalagi, sebagian penduduknya seorang petani dan siap menghasilkan beras berton-ton setiap tahunnya. Tentu hal ini adalah sebuah permasalahan yang serius.

Jokowi Pastikan Tidak Impor Beras

Dalam permasalahan ini, presiden Joko Widodo menyatakan sikap jika ia tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun. Hal tersebut tentu terpublikasi setelah ramai berita jika Indonesia akan kembali impor beras.

Berita dari Joko Widodo tersebut tentu sedikit melegakan. Pasalnya, ketika beras kembali diimpor, konsekuensi logisnya adalah harga beras nasional akan turun. Karena memang beras menjadi banyak beredar dan beras impor memiliki harga yang lebih murah.

Sikap presiden Joko Widodo tersebut tentu patut diapresiasi. Ia memang harus tegas dalam permasalahan impor beras. Karena jika hal itu tetap dilakukan, hasilnya adalah kerugian pada petani Indonesia. Beras lokal akan tidak laku dan sulit dijual.

Membuat Petani Resah dan Bingung

Tidak ada yang salah jika petani sangat meresahkan impor beras ini. Karena secara harga, petani akan memiliki saingan lebih banyak. Parahnya, mereka beras-beras mereka akan terjual dengan harga yang murah dan akhirnya mereka rugi.

Hasil dari penjualan tersebut tidak bisa digunakan untuk menutup ganti rugi perawatan padi hingga pemanenan. Maka dari itu, permasalahan impor beras di negara Indonesia yang agraris ini adalah sebuah permasalahan yang serius.

Sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi mengingat jika beras adalah komoditas yang utama di Indonesia. Jika kita malah impor dan tidak ekspor, kerugiannya maka akan sangat besar dan negara kita rasakan sendiri.

Meskipun impor beras ini tidak dilaksanakan dan ditegaskan oleh presiden Joko Widodo, namun masyarakat sudah kadung khawatir dan risau. Karena memang sangat merugikan petani dan tentu saja produsen beras di Indonesia.

Polemik Permasalahan Data Panen Indonesia

Menurut beberapa ahli ekonomi, Indonesia mengalami panen raya dan hasilnya membuat beras di Indonesia surplus. Namun hal itu tidak dibenarkan dan menimbulkan sebuah permasalahan data. Tentu saja, impor beras yang dilakukan salah satu sebabnya adalah hal itu. Karena data yang diambil berbeda-beda.

Akhirnya, karena itulah pemerintah tetap memutuskan hendak mengimpor beras dengan berbagai motifnya. Keluar dari permasalahan petani akan merugi, pemerintah mungkin saja hal tersebut adalah sebuah solusi konkret untuk mengatasi permasalahan suplai beras di negara ini.

Hal tersebut juga disebabkan oleh kesenjangan kepentingan politik. Karena masukkan ranah politik pada akses komoditas beras inilah, banyak terjadi intervensi yang membuat data simpang siur. Sehingga menciptakan sebuah keputusan untuk impor beras dari presiden dan pemerintah Indonesia.

Membutuhkan Ketegasan Presiden

Karena simpang siur data dan politisasi itu, dalam hal ini ketegasan presiden dibutuhkan. Presiden harus secara tegas meluruskan kementerian yang bersangkutan untuk mengambil data dari sumber yang benar dengan metodologi penelitian yang benar.

Sehingga data yang didapatkan valid dan kredibel. Karena hal ini penting sekali. Sehingga kasus mangkraknya beras di Bulog tidak terjadi lagi. Hal tersebut tentu sangatlah merugikan petani dan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.

JIka presiden tidak bertindak secara tegas, maka hasilnya adalah kecolongan. Suplai di negara masih banyak, namun pemerintah memutuskan untuk impor beras dengan data yang salah. Hal itu harus dihindari, agar kemiskinan tidak bertambah lagi.

Keputusan presiden adalah segalanya dalam hal ini. Jika presiden tidak bertindak tegas, hasilnya adalah impor beras yang dilakukan dengan sembarangan tanpa data yang benar. Hal itu akan merugikan negara ini.

Banyak yang Bermain dan Membisniskan Impor Beras

Permasalahan impor beras di negara Indonesia yang agraris ini tentu dikatakan bukan sebuah permasalahan yang sederhana. Banyak orang yang bermain dan memiliki campur tangan di dalam prosesnya.

Sehingga, satu orang presiden tidak bisa disalahkan secara mutlak sebagai penyebab impor beras ini. Ada banyak politisi dan pengusaha ekspor yang memanfaatkan posisi untuk menjadikan impor beras sebagai bisnis.

Hal itu juga disampaikan oleh ahli ekonomi. Memang mustahil Indonesia akan impor beras jika tidak ada pemain-pamainnya. Karena impor beras di negara agraris adalah sebuah hal yang sangat aneh (apalagi dilihat dari kacamata orang awam).

Tentu saja, sejak kecil semua warga Indonesia diajari bagaimaan bahwa negara Indonesia adalah negara agraris. Jika ketika besar mereka melihat kenyataan jika negara ini impor beras ketika petani memiliki panen besar, maka hal tersebut adalah sebuah keanehan yang nyata.

Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini harus kembali tegas. Jika tidak semua akan kembali merugikan Indonesia dan masyarakatnya. Selain negara akan rugi secara finansial, para petani pun juga merasakan dampak buruknya dari impor beras ini.

Kesimpulan

Permasalahan impor beras di negara Indonesia yang agraris memang sudah menjadi masalah dari tahun ke tahun. Terutama pada periode bapak Joko Widodo. Sehingga perlu lagi pengawasan dan evaluasi. Jangan sampai apa yang menjadi keputusan pemerintah malah merugikan masyarakat Indonesia sendiri.