Walikota Calais Perancis,Mayor Natacha Bouchart (sumber foto express.co.uk)

Walikota Calais menuduh Inggris “deklarasi perang maritim” untuk tindakan keras migran. “Kami di Calais tidak lagi ingin menjadi sandera permanen selama ceramah para pemimpin Inggris,” katanya.

Baca Juga : Prancis Dan Jerman Mengkritik Amerika Serikat , Ribuan Oposisi Memprotes Hasil Pemilu Belarus ,
Jimmy Lai, Maestro Media Hong Kong Dibebaskan

Walikota Calais, Prancis, menuduh Inggris melakukan “deklarasi perang maritim” atas usulan langkahnya untuk mengirim Angkatan Laut Kerajaan. Pengiriman Angkatan Laut tersebut bertujuan untuk mengekang gelombang imigrasi ilegal ke Inggris dari Prancis melintasi Selat Inggris.

“Itu adalah deklarasi perang maritim,” kata Walikota Natacha Bouchart. Menurut The Daily Telegraph, sebelumnya Natacha menuduh Inggris “puas diri dengan memberi pelajaran orang Calasia. Dan, terlalu lama menundukkan orang-orang Calasia pada situasi ini.”

Membendung Ratusan Migran

Dilansir dari Dailymail Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel telah mengusulkan pengiriman Angkatan Laut Kerajaan. Hal tersebut dilakukan untuk membendung ratusan migran yang telah menyeberangi Selat Inggris dari Prancis utara dengan perahu kecil.

Pada hari Rabu 12 Agustus 2020. Inggris mulai kembali ke migran Prancis dan Jerman yang telah diidentifikasi telah mengklaim suaka di salah satu negara tersebut.

Sementara 14 orang yang dipulangkan hanyalah sebagian kecil dari 650 migran yang telah mencoba mencapai pantai Inggris bulan ini. Sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada Times of London bahwa itu adalah “puncak gunung es”.

Pemerintah telah meminta bantuan militer dan Royal Air Force telah berpatroli di saluran tersebut dengan pesawat baru yang dirancang untuk perang anti-kapal selam, The Associated Press melaporkan.

Pemerintah Inggris dan Prancis telah melakukan pembicaraan untuk menghentikan krisis. Dan Menteri Imigrasi Inggris Chris Philp pada hari Selasa mengatakan bahwa pemerintah telah “menegaskan kembali komitmen bersama yang tak tergoyahkan”. Hal tersebut untuk memastikan rute melintasi saluran itu “tidak dapat dijalankan”.

“Kami telah mengerjakan rencana operasional bersama. Rencana Operasional yang direvisi dan baru. Dengan tujuan dalam pikiran untuk benar-benar memotong rute ini. Dan kami akan bekerja dengan kecepatan dalam beberapa hari mendatang untuk mewujudkan rencana itu,” kata Chris Philp.

Perancis VS Inggris

Philp mencatat bahwa Inggris tidak lagi terikat oleh E.U. pembatasan suaka seperti Peraturan Dublin saat meninggalkan blok pada akhir tahun.

Patel, seorang garis keras tentang imigrasi ilegal, dilaporkan telah mengisyaratkan pendekatan yang lebih keras ke Prancis.

The Times melaporkan bahwa Patel mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Inggris tidak akan memberi Prancis uang yang diminta untuk berpatroli di pantai sampai setuju untuk mengambil kembali lebih banyak migran yang telah melintasi saluran itu.

Menteri Dalam Negeri Oposisi Bayangan Buruh Nick Thomas-Symonds menuduh pemerintah kurang “belas kasihan dan kompetensi.

“Kita tidak boleh memiliterisasi krisis kemanusiaan,” katanya.

The Times melaporkan bahwa Priti mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia sedang mengerjakan RUU “perbatasan yang adil”. Hal tersebut untuk menghentikan orang-orang yang menarik proses suaka, dan bahwa dia mengatakan sistem itu “dieksploitasi oleh pengacara pendukung Buruh kiri yang mengirimi kami surat resmi setiap hari untuk mencoba menghentikan kami mengeluarkan orang dari negara ini. “

Dia dilaporkan meramalkan bahwa rencananya akan “mengirim kiri ke dalam kehancuran”.