Pojokjakarta.com – Isu atau wacana Jokowi 3 periode kembali mencuat. Kali ini, banyak orang yang mensimulasikan Jokowi-Prabowo. Membuat beberapa ahli geram, sebab hal-hal semacam ini sangat tidak pantas ada.

Sebaik apapun Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan, amanat undang-undang sudah memberikan aturan baku jika seseorang hanya bisa menjawab menjadi presiden selama dua periode atau 10 tahun.

Pengamat: Pak Jokowi Jangan Mudah Dirayu

Sebagai seorang anak bangsa, menjawab di pemerintahan, tentu bukan menjadi satu hal yang aneh akan ada rayuan-rayaun panas. Satu kubu atau partai ingin berkoalisi agar mendapatkan apa yang diambisikan.

Pengamat memberikan pernyataan kepada Pak Jokowi agar stop pada dua periode saja. “Jadilah guru bangsa, jadilah bapak bangsa,”

Artinya, jika Jokowi benar-benar menerima isu politis semacam itu, Ia bisa dikatakan akan mengkhianati bangsa. Sistem pemerintahan di Indonesia, hanya memperbolehkan anak bangsanya menjabat jadi presiden 2 periode saja.

Seperti sosok Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang lebih fokus ke Partai Demokrat. Sehingga Ia sama sekali tidak diperkenankan dan diperbolehkan menjadi presiden untuk ketiga kalinya.

Isu JokPro 2024, Sebuah Kemunduran Demokrasi

Beberapa hari ini, ada sebuah komunitas Jokowi Prabowo 2024 (JokPro 2024). Sebuah komunitas yang menghendaki Jokowi kembali masuk ke putaran kontestasi Pemilu dan berkoalisi bersama Prabowo Subianto.

Komunitas ini pada dasarnya memiliki konsepsi yang salah. Secara diplomatis, Prabowo adalah rival Jokowi selama dua periode. Kemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019 harus menjadi akhir kontestasi Joko Widodo di pemilu selanjutnya.

Jika komunitas ini benar-benar hendak mengajukan Jokowi berpasangan dengan Prabowo, artinya sudah sangat menyalahi aturan konstitusi. Memang, di beberapa kajian aturan konstitusi tersebut bisa saja diajukan perubahan.

Namun hal semacam itu sangatlah tidak dibutuhkan pada situasi dan kondisi politik semacam ini. Masih ada generasi yang siap menggantikan Joko Widodo menjadi presiden. Sehingga revisi undang-undang terkait jabatan presiden sangatlah tidak diperlukan.

Fadjroel: Pak Jokowi Tidak ingin 3 Periode

Staf Khusus di bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mengatakan jika Pak Jokowi tidak ingin 3 periode. Ia akan tetap setia pada janji konstitusi serta reformasi untuk tidak menjabat selama lebih dari 2 periode.

Hal tersebut disampaikan oleh Fadjroel karena menanggapi isu Relawan JokPro 2024. Ia menyampaikan dengan tegas jika Joko Widodo akan tegak lurus terhadap konstitusi pemerintahan Indonesia. Sehingga tidak akan mengambil hal tersebut.

Joko Widodo menyampaikan kepada para pendukungnya jika masih ada skenario besar pada Pilpres 2024. Sehingga tidak perlu khawatir terkait pemilihan presiden. Meskipun Joko Widodo tidak akan maju, masih ada kadernya yang juga memiliki potensi besar.

Tidak perlu khawatir dan tidak perlu tergesa-gesa. Kontestasi Pemilu masih bisa dilaksanakan secara baik sesuai amanat konstitusi. Tidak perlu menyandingkan Joko Widodo dengan Prabowo.

Joko Widodo berjanji akan tetap memberikan arahan yang jelas pada Pilpres 2024. Karena seharusnya, pada saat itu muncul kader-kader calon presiden yang fresh dan penuh dengan inovasi. Pendukung setia Joko Widodo harus paham hal tersebut.

Walau Bisa 3 Periode, Prabowo Bukan Pasangannya

Konstitusi negara pada dasarnya bisa dirubah dengan ragam pertimbangannya. Salah satunya adalah konstitusi yang mengatur periode seorang presiden. Namun dirasa hal tersebut tidak ada kepentingan yang urgent. Sehingga tidak perlu dilakukan.

Pada pembahasan wacana, jika Joko Widodo disandingkan dengan Prabowo tentu tidaklah tepat. Alasannya, dari kacamata publik saja, pasangan ini sangat tidak serasi. Dari aspek manapun.

Jika pendukungnya ingin banget Jokowi berkoalisi dengan Prabowo, maka hal tersebut hanya sebuah wacana non-sense. Tidak ada sebuah urgensi dari dua anak bangsa tersebut bersatu. Apalagi Joko Widodo sudah menjabat sebagai presiden 2 kali.

Ada yang Cari Muka dari Isu Jokowi 3 Periode

Fadjroel juga mengatakan jika ada orang yang cari muka pada isu ini. Sehingga ada yang dilirik dan akhirnya nanti akan diberikan perhatian lebih. Mengetahui hal tersebut, seharusnya Presiden segera mengingatkan pihak terkait.

Memang dalam setiap isu politik, selalu ada pihak yang diuntungkan. Apapun isunya, seseorang harus mendapatkan impact. Apalagi hal ini terkait dengan isu Jokowi 3 periode yang seharusnya tidak muncul di publik.

Bagaimanapun analisis konstitusi yang dilakukan, di situasi politik semacam ini tidak ada urgensi sama sekali untuk merubah undang-undang yang ada. Maka dari itu, presiden harus menghentikan orang yang cari muka di balik isu ini.

Berbahaya dan Harus Ditentang

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, wacana ini sangat berbahaya karena jelas-jelas menentang konstitusi yang ada. Jika diteruskan, maka ada potensi pergeseran sistem konstitusi dan bisa menimbulkan chaos.

Selain itu, masih banyak orang yang benci dengan Joko Widodo. Pada buzzer tentu akan terus menggaungkan konflik dan hoax jika hal tersebut sampai disetujui. Apalagi jika sampai perubahan undang-undang dilakukan dan diizinkan oleh presiden.

Masyarakat yang melek konstitusi harusnya berpikiran positif untuk menentang isu ini. Karena apapun alasannya, wacana ini berbahaya dan harus ditolak mentah-mentah. Pendukung Joko Widodo juga seharusnya lebih mempelajari bagaimana sejarah pergulatan presiden di Indonesia.

Banyak partai politik yang mengingatkan hal tersebut jangan sampai terjadi. Karena sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi dan konstitusi khas Indonesia. Jangan sampai kita merubah konstitusi hanya untuk menuruti nafsu pribadi.

Wacana Jokowi 3 Periode harus ditolak apapun alasannya. Tidak ada alasan urgent dari hal tersebut, apalagi sampai ada pengajuan usulan terkait pergantian undang-undang. Sangat berbahaya!