Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, akan selesai pada tahun 2022. Banyak analis politik yang memprediksi, jika Anies akan tersingkir pada persaingan Pilkada tahun depan. Selain itu karir politik Anies Baswedan, juga diprediksi akan meredup. Hal tersebut bisa terjadi karena Anies tidak memiliki panggung politik.
Meski begitu hasil survei elektabilitas menunjukkan, jika Anies belum terkalahkan untuk Pilkada mendatang. Hasil survei yang dilakukan oleh Median (Media Survei Nasional), menunjukkan jika Anies unggul dengan hasil 45 persen. Survei tersebut dilakukan pada 31 Januari hingga 3 Februari 2021, dengan 400 responden.
Tepat dibelakang Anies, ada Menteri Sosial Risma yang memiliki hasil 36 persen. Menurut Ade Irfan, selaku Direktur Riset, elektabilitas Risma sangat mengancam elektabilitas Anies. Hanya dengan selisih 10 persen, sangat mudah bagi Risma untuk mengejar Anies. Para analis politik, jika hasil survei tersebut merupakan tanda bahaya untuk Anies.
Pasalnya seorang petahana dapat dikatakan aman, jika mengantongi elektabilitas sebesar 60 persen. Karenanya para analis politik mengatakan, jika Anies harus meningkatkan kinerjanya. Salah satunya ialah dengan menangani kasus Covid 19 dan banjir di Jakarta. Jika Anies dapat menangani kedua masalah tersebut, bisa dipastikan elektabilitasnya dapat naik.
Dinilai Kesulitan Dalam Mencari Partai Pengusung
Jika Pilkada DKI Jakarta diundur ke 2024, maka Anies dapat kehilangan panggung sejak 2022. Dirinya mulai menjabat dari tahun 2017 selama 5 tahun, sementara Risma kemungkinan besar akan terus menjabat hingga 2024. Jika benar terjadi, maka itulah ujian elektabilitas untuk Anies. Selain soal elektabilitas, masalah lain yang dihadapi Anies ialah masalah partai pengusung.
Masalah ini yang dinilai dapat membuat karir politik Anies Baswedan terancam. Pada pilkada 2017, Anies yang saat itu maju bersama Sandiaga didukung oleh 2 partai pengusung. Yakni partai Gerindra dan PKS, serta FPI dan Persaudaraan Alumni 212. Menurut analis politik, kini Gerindra tidak akan mau lagi mengusung calon non-kader.
Gerindra pasti menginginkan bangku Gubernur, bukan Wakil Gubernur. Jadi diperkirakan jika Gerindra akan mengusung Sandiaga, untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta di tahun 2022. Partai lainnya yakni PKS, hanya memiliki jatah 16 kursi di parlemen. Sementara pada Undang-Undang Pilkada dituliskan, jika ingin mengusung Gubernur harus memiliki minimal 25 persen suara atau 20 kursi DPRD.
Menurut Ujang Komarudin, selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, menyebutkan jika Gerindra tidak akan mengusung Anies kembali. Ujang sudah mencium gelagat dari Gerindra, dengan melihat posisi politik, berkaitan revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satu poin dalam draf revisi tertulis ialah, pilkada akan digelar pada tahun 2022 dan 2023.
Mengetahui isi usulan revisi, Gerindra menolaknya. Gerindra tetap ingin pilkada dilaksanakan pada tahun 2024. Jika pilkada dilaksanakan pada tahun 2024, maka kesempatan Anies untuk berlaga akan sangat sulit. Menurut Ujang, Gerindra akan mendukung tokoh lain, karena Anies sudah kehilangan panggung politik nya.
Harus Punya Jabatan Lain
Anies bisa mempertahankan panggung politiknya, dengan mencari jabatan lain. Hal tersebut dinilai merupakan cara aman, dibandingkan harus tersingkir sepenuhnya. Menurut Ujang, Anies Baswedan harus memiliki jabatan lain, untuk menjaga elektabilitas dan popularitasnya. Ujang menilai jika Anies harus mencari jabatan baru, untuk mempertahankan karir atau panggung politiknya.
Jika tidak maka prestasi dan karir politik Anies Baswedan, bisa dilupakan begitu saja oleh publik. Karena akan sangat sulit untuk bertahan di panggung politik, tanpa dukungan dari partai manapun. Setidaknya jika Anies memiliki jabatan lain, dirinya tidak perlu memusingkan tentang partai pendukung untuk mengusung dirinya.
