Sikap Tegas Pemerintah terhadap Penolakan Pilkada via DPRDBerita Nasional by Maman Soleman - January 9, 2026January 9, 20260 Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat di tengah dinamika politik Indonesia. Isu penolakan pilkada via DPRD ini menjadi topik hangat yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis demokrasi, hingga masyarakat umum. Mekanisme pemilihan langsung yang telah berjalan sejak 2005 dianggap sebagai pencapaian besar dalam proses demokratisasi Indonesia, sehingga wacana untuk kembali ke sistem lama memicu kekhawatiran akan kemunduran demokrasi. Pemerintah Indonesia melalui berbagai pejabat tinggi negara telah memberikan respons resmi terkait wacana penolakan pilkada via DPRD ini. Sikap yang diambil pemerintah menjadi perhatian penting karena akan menentukan arah kebijakan pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Transparansi dan komitmen terhadap kedaulatan rakyat menjadi isu sentral dalam perdebatan ini. Respons
Pilkada Dipilih DPRD: Wacana Kontroversial dalam Sistem Demokrasi IndonesiaBerita Nasional by Maman Soleman - January 2, 20260 Wacana Pilkada dipilih DPRD kembali mencuat di tengah dinamika politik Indonesia. Ide untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menganggap sistem ini lebih efisien dan dapat mengurangi biaya politik yang membengkak, sementara yang lain menilainya sebagai langkah mundur dari prinsip demokrasi langsung yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Perdebatan mengenai Pilkada dipilih DPRD bukan hal baru dalam sejarah perpolitikan nasional. Sebelum tahun 2005, Indonesia memang menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Namun, sistem tersebut dinilai rentan terhadap praktik politik uang dan kurang mencerminkan aspirasi rakyat secara langsung. Kini, ketika wacana ini kembali muncul, penting untuk mengkaji secara mendalam dampak dan konsekuensinya bagi masa
Quick Count Pilkada 2024 : Transparansi dan TeknologiBerita NasionalPolitik by Andrea - November 27, 20240 "Quick Count Pilkada 2024 memberikan gambaran awal yang cepat dan akurat tentang hasil pemilihan, meningkatkan transparansi demokrasi." Quick Count Pilkada 2024 memberikan gambaran awal yang cepat dan akurat tentang hasil pemilihan di hari pemungutan suara. Rabu, 27 November, adalah hari yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Pada hari ini, pemilihan serentak 2024 dilaksanakan di semua provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemilihan ini mencakup 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota, menjadikannya salah satu pemilihan terbesar dalam sejarah Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bekerja keras untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan lancar dan transparan. Salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh KPU adalah situs web khusus yang memungkinkan perhitungan suara langsung atau perhitungan suara, mirip dengan yang dilakukan selama pemilihan presiden 2024. Perhitungan Suara
Partisipasi Pilkada Naik, Meski Begitu Tidak Ada Klaster BaruPolitik by adriana - December 14, 2020December 14, 20200 Partisipasi pilkada naik di tahun 2020. Meski begitu, antusias masyarakat dalam ikut menyalurkan suaranya tidak memunculkan klaster baru. Mahfud MD selaku Menkopolhukam atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak pada 2020 ini sukses. Kesuksesan ini terbukti dari meningkatnya partisipasi sampai dengan 75,83 persen. Selain itu Pilkada yang digelar serentak ini tidak menimbulkan klaster penularan Covid-19. Partisipasi Pilkada Naik dan Berjalan Sukses Mahfud MD menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini meningkat cukup bagus. Bahkan diatas angka partisipasi pemilu yang digelar di Amerika Serikat. Seperti diketahui bahwa angka partisipasi tertinggi yang ada di Amerika Serikat adalah pada tahun 2016 lalu. Kala itu tingkat partisipasinya sebesar 69 persen. Sementara itu, di Indonesia partisipasi Pilkada serentak pada 2015 sebesar 69,02
Puluhan Istri Petahana Jadi Calon Kepala DaerahBerita Nasional by Maman Soleman - December 5, 20200 Sedikitnya 29 orang istri kepala daerah akan bertanding sebagai peserta pilkada tahun 2020. Ya, puluhan istri petahana jadi calon kepala daerah. Bila terpilih, menurut pakar politik, suami mereka akan tetap menggenggam kekuasaan di daerah itu, walau secara informal. Anggapan itu ditolak sejumlah istri petahana yang namanya akan tercantum pada surat suara di beberapa daerah, 9 Desember nanti. Sah Istri Petahana ikut Calon Pilkada Betapapun, menurut dosen ilmu politik di Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, ikut serta istri kepala daerah di pilkada mempunyai basis hukum yang sah. Tetapi ia menganggap tren tersebut sebagai usaha menjaga kekuasaan. Said menyalahkan pengambilan calon pemimpin melalui partai politik yang berbiaya mahal. Meski tiap-tiap orang memiliki hak untuk maju jadi kepala daerah, cuma yang mempunyai modal besar yang akan tampil di
Pilkada Kota Tangerang Selatan Dilirik 3 Dinasti PolitikBerita Nasional by Maman Soleman - December 5, 20200 Untuk pertama kalinya dalam Pemilihan Kepala daerah Tangerang Selatan, di setiap pasangan calon mengikutsertakan seorang tokoh dari dinasti politik berpengaruh. Pengamat menyatakan beberapa tokoh nasional melirik kota tersebut selaku batu loncatan karir politiknya dan aspek kekebaratan di sela-sela pandemi diduga menunjang promosi pasangan calon di sela-sela pembatasan kampanye. Sedangkan, warga Tangsel mengungkapkan harapan pergantian kepemimpinan yang akan membawa peningkatan menyeluruh di kota penyangga ibu kota Jakarta itu. Dinasti Politik Pilkada Tangerang Selatan tahun ini memikat atensi kaum elit politik, dengan paling tidak seorang dari ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota mempunyai hubungan dengan dinasti politik. Mereka ialah Siti Nur Azizah, ia adalah puterinya Wakil Presiden Maaruf Amin. Dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, ia adalah keponakan Ketum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Yang