Hal yang sangat kontroversial, mengingat kebijakan impor beras terjadi di Indonesia. Pasalnya Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak ratusan hektar sawah. Bahkan salah satu daerah di Indonesia, dikenal sebagai lumbung beras negara. Dengan demikian hal tersebut dianggap sebagai kontraproduktif.

Pemerintah berencana mengimpor beras 1,2 juta ton beras,  sebagaimana diungkapkan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun hal tersebut disayangkan oleh beberapa pihak. Pasalnya sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia mengekspor beras. Namun faktanya justru sebaliknya, yaitu Indonesia kekurangan persediaan beras .

Pendapat Para Ahli

Setelah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait impor beras tersebut. Berbagai kontroversi diungkapkan oleh para pejabat terkait. Bahkan eks Kepala Bulog turut berpendapat bahwa impor beras tersebut adalah sesuatu yang ambigu. Pasalnya beliau menilai persediaan beras di Indonesia cukup untuk setahun.

Eks Kepala BULOG Lely Pelitasari Soebekty mengungkapkannya dalam diskusi virtualnya terkait impor beras tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021. Ungkapan tersebut diperkuat dengan kutipan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, bahwa impor pangan bisa dilakukan apabila pangan tersebut tidak diproduksi di dalam negeri atau kurangnya persediaan.

Hal senada diungkapkan oleh Legislator PDI Perjuangan bahwa impor beras tersebut dapat menyengsarakan petani Indonesia. Maka dari itu, legislator tersebut menolak dengan tegas impor beras tersebut. Legislator pun memprediksi bahwa impor beras tersebut akan merusak harga beras lokal. Dengan demikian akan mempengaruhi psikologi pasar beras Indonesia.

Di satu sisi, Muhammad Luthfi mengungkapkan bahwa impor beras tersebut dilatarbelakangi untuk menjaga stabilitas persediaan beras dalam negeri. Pasalnya di tengah pandemi seperti saat ini kebutuhan beras meningkat dua kali lipat. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kebutuhan beras saat ini diperlukan untuk kebutuhan bantuan sosial.

Kontraproduktif di Negeri yang Subur

Sebagaimana diungkapkan oleh eks Direktur BULOG, bahwa impor beras merupakan hal yang kontradiktif. Terlebih hal tersebut dilakukan di tengah pandemi. Pasalnya sektor pertanian adalah sektor yang tidak terlalu berdampak akibat pandemi. Dengan demikian persediaan dan harga beras  di pasaran beras nasional dipastikan akan stabil, tanpa harus melakukan impor beras.

Pertanian Indonesia akan berkembang apabila harga beras stabil di pasaran. Terlebih pengaruh pandemi tidak terlalu berdampak pada persediaan beras tersebut. Maka dari itu, kebijakan akan melakukan impor beras tersebut memunculkan banyak polemik dari berbagai pihak. Terlebih saat ini perekonomian Indonesia sedang dalam rangka pemulihan pasca perekonomian Indonesia terpuruk karena pandemi

Berdasarkan pertimbangan tersebut, banyak pihak yang menyayangkan akan melakukan impor beras. Padahal sejatinya Indonesia cukup potensial untuk menghasilkan beras sebanyak yang dibutuhkan. Pasalnya, Indonesia merupakan negara agraris. Dengan demikian akan lebih baik untuk mengembangkan petani lokal dibandingkan harus mengimpornya. Tentunya petani Indonesia akan lebih sejahtera.

Apabila potensi petani dalam negeri dimaksimalkan, tentunya tidak akan lagi harus dilakukan impor beras. Cukup dengan memaksimalkan petani Indonesia serta hasil pertaniannya, Indonesia akan mampu mandiri dalam penyediaan pangan seperti beberapa waktu lalu. Dengan demikian tidak ada lagi istilah kelaparan di negeri yang kaya atau peribahasa tikus mati di Lumbung padi.

Kebijakan impor beras yang akan dilakukan dalam waktu dekat menuai banyak kontroversi. Beberapa alasan diungkapkan oleh sebagian pihak untuk tidak melakukan impor beras. Disisi lain Pemerintah pun memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan impor beras tersebut. Dengan demikian kebijakan tersebut bak buah simalakama yang membuat pemerintah bingung untuk menentukan keputusan.