Polemik sapi kurban Prabowo pakai APBN tengah menjadi perbincangan hangat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban senilai Rp100 miliar melalui APBN untuk masyarakat pada Idul Adha 2026. Langkah ini langsung memantik reaksi luas dari publik dan para pengamat. Ada yang mendukung, banyak pula yang mempertanyakan kelayakannya. Isu ini pun berkembang menjadi perdebatan sengit di media sosial. Publik mempertanyakan apakah kurban boleh menggunakan dana negara. Di media sosial, netizen menganggap pemberian sapi kurban tersebut tidak patut diklaim sebagai pemberian pribadi Prabowo karena bersumber dari pajak rakyat. Selain itu, banyak yang berpendapat bahwa ibadah kurban seharusnya menggunakan harta pribadi. Perdebatan ini kemudian menarik respons dari berbagai pihak, mulai dari Istana hingga MUI dan partai oposisi. Fakta di Balik Pengadaan Sapi Kurban Presiden Sebelum menilai polemik ini, penting untuk memahami duduk perkaranya secara utuh. Ada mekanisme resmi yang menjadi dasar penggunaan anggaran tersebut. Memahami fakta ini membantu masyarakat menilai persoalan secara lebih objektif. Sumber Anggaran dan Mekanismenya Program ini bukan pengeluaran mendadak tanpa dasar hukum. Ada skema resmi yang menaungi pembelian sapi kurban tersebut dalam sistem keuangan negara. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan bahwa penyaluran sapi kurban merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banpres yang telah berlangsung sejak lama. Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong menambahkan bahwa bantuan ini sah secara hukum karena memiliki dasar anggaran resmi dalam sistem keuangan negara. Bantuan kemasyarakatan termasuk sapi kurban memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam UU APBN 2026. Tujuan Penyaluran Sapi Kurban Pemerintah menegaskan niat di balik program ini adalah untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau pencitraan semata. Pihak Istana menegaskan bantuan ini tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi Presiden, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah. Sapi-sapi tersebut disebar ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, hingga lembaga sosial di Indonesia. Secara personal, Presiden Prabowo tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi menggunakan dana sendiri. Pro dan Kontra dari Berbagai Pihak Polemik ini memunculkan beragam sikap dari berbagai kalangan. Perdebatan berlangsung di dua sisi sekaligus, yakni sisi hukum agama dan sisi kebijakan publik. Masing-masing pihak memiliki argumen yang patut dipertimbangkan. Suara yang Menolak Penggunaan APBN Penolakan datang dari kalangan politisi oposisi dan pengamat kebijakan publik. Mereka mempertanyakan ketepatan penggunaan uang negara untuk keperluan ini. Politisi PDIP Guntur Romli menyatakan bahwa kurban bersifat pribadi dan harus bersumber dari dana pribadi, bukan dari lembaga apalagi negara. Menurutnya, jika menggunakan dana lembaga, maka penyembelihan hewan itu statusnya adalah sedekah, bukan ibadah kurban. Pengamat Politik Agung Baskoro menilai pembelian sapi kurban menggunakan APBN kurang tepat, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat. Suara yang Mendukung dan Membolehkan Sebaliknya, sejumlah lembaga otoritatif justru memberikan lampu hijau atas praktik ini. Dukungan ini datang dari aspek hukum Islam maupun aspek perundang-undangan. MUI melalui Ketua Bidang Fatwanya menyatakan bahwa pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. MUI merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin disunahkan membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks Indonesia, APBN diposisikan setara dengan Baitul Mal. Kesimpulan Polemik sapi kurban Prabowo pakai APBN mencerminkan kompleksitas relasi agama, negara, dan kebijakan publik. Di satu sisi, ada landasan fikih dan hukum formal yang membolehkan praktik ini. Di sisi lain, kritik soal prioritas anggaran di tengah kesulitan rakyat tetap relevan disuarakan. Masyarakat berhak mendapat transparansi penuh atas setiap penggunaan uang negara. Yang terpenting, semua pihak perlu mendudukkan persoalan ini secara dingin, objektif, dan berdasarkan fakta.