Polemik Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN, Ini Fakta dan Respons Berbagai PihakBerita Nasional by Maman Soleman - May 29, 2026May 28, 20260 Polemik sapi kurban Prabowo pakai APBN tengah menjadi perbincangan hangat. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban senilai Rp100 miliar melalui APBN untuk masyarakat pada Idul Adha 2026. Langkah ini langsung memantik reaksi luas dari publik dan para pengamat. Ada yang mendukung, banyak pula yang mempertanyakan kelayakannya. Isu ini pun berkembang menjadi perdebatan sengit di media sosial. Publik mempertanyakan apakah kurban boleh menggunakan dana negara. Di media sosial, netizen menganggap pemberian sapi kurban tersebut tidak patut diklaim sebagai pemberian pribadi Prabowo karena bersumber dari pajak rakyat. Selain itu, banyak yang berpendapat bahwa ibadah kurban seharusnya menggunakan harta pribadi. Perdebatan ini kemudian menarik respons dari berbagai pihak, mulai dari Istana hingga MUI dan partai oposisi. Fakta di Balik Pengadaan Sapi Kurban Presiden Sebelum
Polemik Bandara IMIP Morowali: Kontroversi Bandara Tanpa Perangkat NegaraBerita Nasional by Maman Soleman - November 26, 2025November 28, 20250 Keberadaan Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, tiba-tiba menjadi sorotan tajam publik pada November 2025. Fasilitas yang telah beroperasi sejak 2014 ini menuai kontroversi nasional setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja dan mengungkapkan temuan mengejutkan terkait operasional bandara tersebut. Bandara IMIP Morowali adalah bandara tanpa perangkat negara. Awal Mula Kontroversi Sjafrie menyebut kondisi bandara yang tidak memiliki perangkat negara sebagai sebuah anomali yang rawan terhadap kedaulatan ekonomi. Pernyataan Menhan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, karena mengindikasikan adanya potensi "negara dalam negara" di kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Sjafrie menilai ketidakhadiran perangkat negara di objek vital bisa membahayakan stabilitas nasional dan menegaskan bahwa ini merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi di