Pemerintah larang kegiatan FPI didukung oleh Fraksi Nasdem DPR. FPI merupakan Front Pembela Islam di dalam negeri. Akhirnya Nasdem mendukung SKB (Surat Keputusan Bersama) dengan enam pejabat negara yaitu tentang melarang sebuah kegiatan serta penggunaan atribut dan juga simbol FPI. Pemerintah Larang Kegiatan FPI Dengan adanya surat keputusan, maka negara harus bersikap adil dan tegas dalam menegakkan hukum dan juga sigap untuk menindak potensi jika mengganggu suatu ketertiban. Pada SKB tersebut ada enam masalah yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membubarkan kegiatan FPI, diantaranya: Adanya Undang-undang Dengan adanya sebuah undang-undang yakni nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas (Organisasi Masyarakat) untuk menjaga sebuah eksistensi ideologi serta konsensus dasar negara yaitu UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Adanya Keputusan Mendagri Pemerintah larang aktivitas FPI dengan sebuah keputusan