Pulau Bangka Belitung, dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia, kini dirundung duka. Kasus korupsi timah yang mencoreng wajah PT Timah Tbk (TINS) telah mengantarkan wilayah ini ke jurang kerusakan lingkungan dan kerugian negara yang fantastis. Kasus ini terungkap pada tahun 2023, ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan praktik ilegal dalam pengelolaan IUP PT Timah. Kerjasama dengan pihak swasta tanpa izin, penjualan kembali hasil pengelolaan ke PT Timah, dan manipulasi data menjadi modus operandi yang menelan kerugian negara hingga Rp 18 triliun. Kronologi dan Aktor Kunci Kasus ini bermula dari kerjasama PT Timah dengan pihak swasta untuk mengelola lahan bekas tambang. Namun, kerjasama ini dilakukan tanpa melalui proses lelang yang sah, melanggar aturan perizinan, dan mengabaikan AMDAL. Hasil pengelolaan lahan kemudian dijual kembali ke
Tag: korupsi
Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi Indonesia: Sebuah Analisis Mendalam
Korupsi adalah masalah yang telah mengakar dalam sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ekonomi, korupsi memiliki dampak yang signifikan dan merusak pertumbuhan dan perkembangan negara. Dalam artikel ini, kami akan mengulas efek korupsi terhadap ekonomi Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa faktor kunci. 1. Pengalihan Dana Publik Salah satu dampak paling jelas dari korupsi terhadap ekonomi adalah pengalihan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Ketika pejabat pemerintah atau individu di sektor publik terlibat dalam korupsi, uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya sering kali diarahkan ke rekening pribadi atau proyek-proyek palsu. Hal ini menghambat kemampuan negara untuk memajukan ekonominya. 2. Investasi yang Terhambat Korupsi dapat menjadi penghalang serius bagi investasi asing maupun domestik. Investor cenderung
Kasus Harun Masiku Buronan KPK Masih Terus Berkepanjangan
Harun Masiku Buronan KPK yang sudah lebih dari 1 tahun belum dapat ditemukan. KPK sudah lama menetapkan status Harun Masuku sebagai DPO atau Daftar Pencarian Orang. Sejatinya KPK terus berupaya agar dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi PAW atau Penetapan Pergantian Antar Waktu anggota DPR RI untuk periode 2019-2024 yang menjerat Harun. Kabar Terbaru Mengenai Harun Masiku Buronan KPK Ronal Paiku seorang penyidik KPK yang menangani kasus Harun mengatakan bahwa sebenarnya masih ada 2 penyidik lain yang ikut menggarap kasus tersangka dugaan suap PAW itu. Salah satu diantaranya dipindahtugaskan dan satu lainnya sedang dibebastugaskan karena terkait tes kebangsaan. Ronal sendiri mengaku bingung dengan status dirinya saat ini yang masuk ke dalam bagian diberhentikan atau yang akan dibina kembali. Saat ini memang kekuatan dan keutuhan