Politisi PDI-P Ribka Tjiptaning dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) pada Rabu, 12 November 2025. Pelaporan ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Ribka yang menyebut almarhum Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai "pembunuh jutaan rakyat" dalam polemik pengusulan gelar pahlawan nasional. Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa laporan tersebut dibuat karena pihaknya menilai pernyataan Ribka bersifat menyesatkan dan mengandung unsur ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong. Pernyataan Ribka ini pertama kali disampaikan pada 28 Oktober 2025 dan kemudian viral di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok. Dasar Hukum Pelaporan ARAH melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).