Simpang siur larangan mudik lokal membuat masyarakat semakin bingung. Tidak hanya itu, para pemimpin daerah pun dibuat kesulitan mengatur mekanisme pelarangan acara tahunan ini. Belum lagi istilah aglomerasi yang masih sangat awam walaupun sudah mulai muncul sejak tahun lalu ketika pulang kampung juga dilarang. Kebingungan melanda warga yang harus beraktifitas di wilayah aglomerasi seperti bekerja, membeli kebutuhan pokok, berobat, dan urusan-urusan mendesak lain. Pemerintah berdalih tidak ada perbedaan antara mudik antar provinsi atau lokal. Karena pada dasarnya, apapun bentuk alasannya, tahun ini orang tidak boleh meninggalkan tempat kedudukan. Rancu Implementasi Acuan Pulang Kampung Event tahunan ini sepertinya bakal terus menjadi masalah selama pandemic masih ada. Tahun ini, pengaturan pergerakan orang diatur dalam Permenhub No. 13/2021. Secara umum, peraturan ini mengatur soal ketiadaan angkutan